Monday, 16 November 2026 | 16 November 2026
kejaksaan agung
Kasus Napak Tilas Ketapang Jalan di Tempat, Kejagung Diminta Turun Tangan
Kasus Napak Tilas Ketapang Jalan di Tempat, Kejagung Diminta Turun Tangan
Monday, 16/11/2026

KALBARONLINE.com – Lambannya penanganan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat.

Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Ketapang, Mustakim, mempertanyakan keseriusan dan transparansi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dalam menangani perkara tersebut. Ia menilai, hingga kini belum ada kepastian hukum yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut Mustakim, perkara dugaan korupsi Napak Tilas Ketapang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, perkembangan penanganannya belum dijelaskan secara terperinci kepada publik, termasuk tahapan penyidikan maupun pihak yang bertanggung jawab.

"Sudah bertahun-tahun penanganan dugaan kasus korupsi Napak Tilas Kabupaten Ketapang belum juga ada kepastian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat dan patut diduga ada permainan mata antara terperiksa dan pemeriksa," tegas Mustakim, Senin (16/11/2026).

Ia menilai Kejati Kalbar perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Mustakim bahkan meminta Kepala Kejati Kalbar mengevaluasi kapasitas kepemimpinannya apabila tidak mampu memberikan kepastian atas penanganan perkara tersebut.

"Jika Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tidak mampu memberikan kepastian atas dugaan korupsi Napak Tilas Kabupaten Ketapang, lebih baik mundur dari jabatannya," ujarnya.

Menurutnya, jabatan pimpinan lembaga penegak hukum harus dibarengi tanggung jawab dan keberanian dalam menuntaskan perkara, terlebih kasus yang menjadi perhatian masyarakat luas.

Sorotan serupa disampaikan Supriadi dari LSM Tindak Indonesia. Ia meminta Kejati Kalbar menunjukkan keseriusan dalam mengungkap dugaan korupsi Napak Tilas Ketapang sekaligus memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan secara adil.

Supriadi menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana.

"Bisa kita contohkan seperti jajaran Mabes Polri di Jakarta saat ini, yang salah tindak tegas walaupun jenderal," ujar Supriadi.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan perkara yang terlalu lama berpotensi menyulitkan proses pengungkapan, terutama apabila barang bukti tidak lagi utuh atau saksi-saksi kunci sulit dimintai keterangan.

"Maka begitu pula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kalau ada pejabat tinggi terlibat, sikat jika terbukti bersalah. Jangan terlalu lama, karena kalau berlarut-larut bisa saja ada saksi yang meninggal dunia sehingga pengungkapannya semakin sulit," tegasnya.

Atas kondisi tersebut, IWOI Ketapang dan LSM Tindak Indonesia menyampaikan empat tuntutan kepada Kejati Kalbar.

Pertama, meminta Kejati Kalbar menyampaikan secara terbuka perkembangan dan tahapan penanganan dugaan korupsi Napak Tilas Ketapang.

Kedua, apabila alat bukti telah mencukupi, penyidik diminta segera mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menetapkan tersangka apabila unsur pidana dan keterlibatan pihak terkait telah terpenuhi.

Ketiga, meminta penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih, termasuk apabila terdapat pejabat tinggi yang terbukti terlibat.

Keempat, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia turun tangan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejati Kalbar dalam menangani perkara tersebut.

Mereka menegaskan, masyarakat Ketapang tidak hanya membutuhkan pernyataan atau janji penegakan hukum, tetapi juga transparansi dan kepastian atas perkara yang telah lama menjadi perhatian publik. (Adi LC)