KALBARONLINE.com – Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang turun drastis, dari 85 titik menjadi 13 titik.

Meski demikian, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengingatkan penanganan karhutla di Ketapang belum selesai. Terlebih, sebagian kebakaran terjadi di kawasan lahan gambut yang memiliki karakteristik sulit dipadamkan.

Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni saat meninjau langsung penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Selasa (8/9/2026).

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pemadaman yang telah berlangsung lebih dari dua bulan.

Raja Juli mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, relawan, dan masyarakat dalam mengendalikan kebakaran.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Ketapang, jajaran TNI-Polri, serta tentu saja Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api. Kita melihat hari ini teman-teman berjibaku di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, penurunan hotspot tersebut menjadi perkembangan positif. Salah satu dukungan yang dilakukan pemerintah pusat adalah melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang kembali diintensifkan pada 4-8 September 2026.

“Ketapang masih yang paling tinggi, hari ini 13 titik api (hotspot), tetapi luar biasa penurunannya dibandingkan kemarin yang mencapai 85 titik,” katanya.

Namun, Raja Juli menegaskan karakteristik lahan gambut membuat proses pemadaman tidak mudah. Api yang terlihat padam dapat kembali muncul dan merembet ke lokasi lain sehingga membutuhkan pembasahan serta pemantauan secara berkelanjutan.

“Di lahan gambut, teman-teman mengalami kesulitan. Api bisa muncul kembali dan merembet ke lokasi lain. Ini membuktikan bahwa memadamkan api di lahan gambut bukan pekerjaan yang mudah,” tegasnya.

Menteri Kehutanan juga meminta masyarakat dan perusahaan tidak memanfaatkan kondisi cuaca kering untuk membuka lahan dengan cara membakar.

“Saya mengimbau kepada masyarakat, baik petani biasa maupun korporasi, untuk tidak membakar lahan dan tidak memanfaatkan momentum El Nino ini untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,” katanya.

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi penanganan karhutla di daerah.

“Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih yang tulus atas kehadiran Bapak Menteri Kehutanan beserta jajaran yang telah hadir langsung di tengah kami,” kata Alexander.

Ia mengatakan penanganan karhutla selama lebih dari dua bulan menghadapi berbagai kendala, mulai dari karakteristik lahan gambut, keterbatasan sumber air, hingga lokasi kebakaran yang berada di wilayah pedalaman dan sulit dijangkau.

“Selama lebih dari dua bulan, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat telah berjuang bahu-membahu menahan laju kebakaran yang terus berkembang,” ujarnya.

Alexander berharap dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan karhutla di Ketapang terus diperkuat, terutama melalui water bombing dan OMC.

“Kami memandang dukungan water bombing sangat penting, terutama di kawasan yang sulit dijangkau. Di sisi lain, Operasi Modifikasi Cuaca juga sangat membantu dalam mempercepat pemulihan situasi di tengah kondisi cuaca yang masih kering,” katanya.

Penurunan jumlah hotspot menjadi sinyal positif dalam penanganan karhutla di Ketapang. Namun, pemerintah dan seluruh unsur yang terlibat tetap diminta waspada mengingat kondisi lahan yang masih kering dan potensi munculnya kembali titik api.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, TNI-Polri, Manggala Agni, dunia usaha, relawan, dan masyarakat pun terus memperkuat upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. (Adi LC)

KALBARONLINE.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyegel lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas sekitar 2.400 hektare di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Penyegelan dilakukan setelah Kementerian Kehutanan menemukan aktivitas penanaman kelapa sawit di kawasan yang baru saja terbakar.

Raja Juli melakukan penyegelan saat berkunjung ke Ketapang bersama jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan, Polri, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang, Selasa (8/9/2026).

Raja Juli mengatakan tindakan tersebut merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas aktivitas ilegal di kawasan terdampak karhutla.

“Ini banyak sekali yang nakal. Ini di lokasi penyegelan baru saja asapnya padam, tapi sudah mulai ditanam sawit,” kata Raja Juli.

Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena lahan yang baru terbakar justru langsung dimanfaatkan untuk aktivitas perkebunan.

Dalam penindakan di lapangan, petugas juga menyita satu unit alat berat yang ditemukan beraktivitas di lokasi. Alat berat tersebut kini diproses dalam rangka penegakan hukum bersama Polda Kalimantan Barat.

“Sudah kita tindak, sudah kita sita alat beratnya dan sedang diproses di Polda. Kerja sama dengan Gakkum Kehutanan,” ujarnya.

Raja Juli menegaskan kawasan yang telah disegel tidak boleh dimasuki maupun digunakan untuk aktivitas apa pun selama proses hukum berlangsung.

“Yang pertama tentunya ini dilarang masuk, dilarang melakukan aktivitas apa-apa, sambil pidananya sedang berproses juga di Polda Kalimantan Barat,” tegasnya.

Ia menyebut luas kawasan yang terbakar di lokasi tersebut mencapai sekitar 2.400 hektare. Pemerintah, kata dia, akan melanjutkan proses pidana terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum.

“Ini sesuai dengan perintah Presiden. Proses pidananya akan kita lanjutkan,” kata Raja Juli. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Kementerian Kehutanan memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat menjelang puncak musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pengawasan tersebut dilakukan terhadap empat perusahaan pada 10-14 Agustus 2026. Dua di antaranya beroperasi di Kabupaten Ketapang, yakni PT Mohairson Pawan Khatulistiwa dan PT Wana Subur Persada.

Selain dua perusahaan di Ketapang, pemeriksaan juga dilakukan terhadap PT Finantara Intiga di Kabupaten Sanggau serta PT Wanakerta Eka Lestari.

Pemeriksaan tidak hanya menyasar kelengkapan dokumen administrasi perusahaan. Petugas juga mengecek secara langsung kesiapan sarana dan sistem pengendalian karhutla di areal konsesi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan pemeriksaan mencakup berbagai sarana dan prasarana yang menjadi bagian penting dalam pencegahan maupun penanganan kebakaran.

"Petugas memeriksa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, termasuk menara pantau, sekat kanal, embung dan sumber air, peralatan pemadaman, kesiapan regu pengendalian kebakaran, hingga sistem deteksi dan respons dini," kata Dwi.

Pengawasan dilakukan secara terpadu bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Pontianak serta Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan.

Dwi menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi karhutla merupakan bagian dari kewajiban perusahaan dalam menerapkan tata kelola usaha kehutanan yang bertanggung jawab.

"Menghadapi El Niño dan musim kemarau, kesiapsiagaan kebakaran hutan harus menjadi bagian dari tata kelola usaha kehutanan yang bertanggung jawab," tegasnya.

Menurut Dwi, pencegahan karhutla tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan. Kebakaran juga dapat berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan akibat paparan asap, aktivitas ekonomi hingga kepastian investasi.

Karena itu, seluruh perangkat pengendalian kebakaran harus dipastikan dalam kondisi siap dan berfungsi sebelum terjadi kebakaran.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, mengatakan pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pemegang izin kehutanan di Kalimantan Barat agar benar-benar memastikan kesiapan menghadapi karhutla.

Menurut Leonardo, keberadaan sarana pengendalian kebakaran saja tidak cukup. Efektivitas sistem dan kemampuan personel dalam merespons kondisi darurat juga menjadi perhatian.

“Yang kami uji bukan hanya keberadaan sarana, tetapi apakah sistem pengendalian kebakaran perusahaan benar-benar bekerja ketika dibutuhkan,” ujar Leonardo.

Pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan PBPH ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla di tengah kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Ketapang. (Adi LC)