KALBARONLINE.com – Tudingan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bahwa mahasiswa tidak berkontribusi dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dibantah Koordinator BEM-SI Kalbar, Fadil.

Fadil mengatakan, jauh sebelum insiden Ria Norsan emosi saat berdialog dengan mahasiswa, sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat di Kalimantan Barat telah bergerak melalui gerakan kemanusiaan bertajuk Rakyat Bantu Rakyat.

Gerakan tersebut melibatkan Fomda Kalbar, FKBK Kalbar, BEM-SI Kalbar, BEM Nusantara Kalbar, serta organisasi mahasiswa lainnya.

Salah satu bentuk gerakan tersebut diwujudkan melalui pembukaan posko bantuan Karhutla Kalbar di Bundaran Digulis pada 25-27 Agustus 2026.

Melalui posko tersebut, mahasiswa menghimpun berbagai bentuk bantuan untuk mendukung para relawan yang berada di lapangan. Bantuan yang dikumpulkan meliputi alat medis, konsumsi relawan, masker, hingga donasi uang.

“Karena setiap bantuan berarti. Hari ini mereka berjuang untuk kita, saatnya kita berjuang bersama mereka,” kata Fadil dalam keterangannya yang diterima redaksi kalbaronline.com.

Ia menegaskan, gerakan tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan pencitraan ataupun sekadar mencari perhatian publik.

“Kami bukan politisi yang setiap gerak dan langkahnya harus terdokumentasi,” tegasnya.

Selain aksi kemanusiaan, mahasiswa juga menyuarakan kritik melalui aksi demonstrasi yang sempat dilakukan saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dijadwalkan datang ke Kalimantan Barat.

Fadil menjelaskan, aksi tersebut sejatinya bukan semata-mata untuk menolak kedatangan Raja Juli Antoni. Mahasiswa mempersoalkan agar Kalimantan Barat tidak hanya dijadikan destinasi atau panggung seremonial pejabat ketika masyarakat masih menghadapi persoalan Karhutla dan kekeringan.

Kehadiran pejabat, menurut mahasiswa, semestinya diikuti langkah konkret untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bukan berhenti pada kunjungan dan kegiatan seremonial.

Fadil juga menggarisbawahi bahwa klarifikasi yang disampaikan kepada media bukan dalam rangka mencari validasi atas gerakan yang telah dilakukan mahasiswa. Menurutnya, apa yang disampaikan semata-mata untuk meluruskan fakta bahwa mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat telah bergerak sebelum muncul tudingan bahwa mereka tidak berkontribusi dalam penanganan Karhutla.

Kepedulian terhadap dampak Karhutla dan kondisi kekeringan berkepanjangan juga mendorong Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) membuka Posko BEM POLNEP Peduli Karhutla.

Melalui posko tersebut, BEM POLNEP mengajak masyarakat dan berbagai pihak turut memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak maupun para pejuang di garis depan dalam penanganan Karhutla.

Bantuan yang dihimpun meliputi masker, air mineral, oksigen, paket sembako, serta donasi uang.

Masker secara khusus akan disalurkan kepada mahasiswa POLNEP maupun masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk membantu mengurangi dampak paparan asap di tengah kondisi udara yang terganggu akibat Karhutla.

Sementara itu, air mineral dan oksigen akan diberikan kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang berada di lapangan dan membutuhkan dukungan selama menjalankan tugas pemadaman serta penanganan kebakaran.

Adapun paket sembako akan disalurkan kepada keluarga yang terdampak kekeringan berkepanjangan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kondisi lingkungan yang terdampak.

BEM POLNEP juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi melalui donasi uang. Bantuan yang terkumpul nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan tujuan aksi sosial tersebut.

Posko BEM POLNEP Peduli Karhutla berlokasi di Politeknik Negeri Pontianak. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Presiden Mahasiswa POLNEP di nomor 089526343737.

Selain gerakan yang dilakukan organisasi mahasiswa, dukungan masyarakat juga diwujudkan melalui Aliansi Selamatkan Kalbar yang membuka Posko Bantuan untuk Relawan Pemadaman Karhutla.

Posko tersebut menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin ikut membantu kebutuhan para relawan yang berada langsung di lapangan menghadapi panas, asap, medan sulit, hingga berbagai risiko keselamatan.

Koordinator Pusat FKBK, Syariful Hidayatullah, mengatakan posko tersebut menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin memberikan dukungan kepada para relawan.

Bantuan yang dapat disalurkan meliputi alat medis, masker, konsumsi, hingga donasi untuk mendukung kebutuhan operasional dan kemanusiaan para relawan.

“Ketika ada rakyat yang sedang berjuang, maka rakyat lainnya tidak boleh hanya menjadi penonton,” ujar Syariful.

Meski gerakan yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan luasnya persoalan Karhutla di Kalimantan Barat, aksi tersebut menunjukkan adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang terjadi.

Setidaknya, gerakan tersebut menjadi bukti bahwa sebagian masyarakat tidak memilih untuk diam ketika Karhutla dan kekeringan mulai berdampak terhadap kehidupan warga.

Gerakan Rakyat Bantu Rakyat juga menunjukkan bahwa kepedulian terhadap persoalan Karhutla tidak selalu harus menunggu gerakan besar. Dari posko sederhana, pengumpulan masker, air mineral, oksigen, sembako hingga donasi, masyarakat sudah berupaya mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing.

Semangat yang dibawa adalah Rakyat Bantu Rakyat, dengan mendorong solidaritas masyarakat untuk membantu mereka yang berjuang menghadapi Karhutla di Kalimantan Barat.

KALBARONLINE.com – Koordinator Pusat Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (Fomda) Kalbar Syarif Falmu membantah anggapan bahwa mahasiswa hanya menyampaikan kritik tanpa berkontribusi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah dialog Gubernur Kalbar Ria Norsan dengan mahasiswa di Bundaran Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kubu Raya, Kamis (3/9/2026) siang, memanas.

Peristiwa itu terjadi ketika Norsan hendak menjemput Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Namun, sebelum menuju bandara, Norsan dicegat Aliansi Mahasiswa Kalbar yang hendak menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi Karhutla dan kabut asap di Kalbar.

Awalnya, dialog antara Norsan dan mahasiswa berlangsung santai. Namun, suasana mulai tegang ketika pembicaraan memasuki persoalan penanganan Karhutla dan kontribusi mahasiswa dalam menghadapi bencana tersebut.

Dalam dialog itu, Norsan menyatakan dirinya belum melihat mahasiswa turun langsung ke lapangan selama empat hari terakhir saat dirinya melakukan peninjauan penanganan Karhutla.

“Saya sudah 4 hari ini (turun) belum ada mahasiswa yang turun,” kata Norsan.

Pernyataan tersebut kemudian dipersoalkan mahasiswa. Mereka membantah anggapan bahwa mahasiswa tidak turun ke lapangan atau tidak memberikan kontribusi dalam penanganan Karhutla.

Ketegangan pun meningkat hingga Norsan tersulut emosi saat terlibat adu argumen dengan mahasiswa.

“Heh kau nih,” ucap Norsan seraya mengepalkan tangan dan menunjukkan gestur hendak menyikut.

Dalam video yang beredar, sejumlah pria terlihat langsung melerai dan menarik Norsan menjauh dari kelompok mahasiswa.

“Eh, ngape emosi gitu?” tanya seorang mahasiswa dalam video tersebut.

Syarif Falmu mengatakan mahasiswa datang untuk menyampaikan fakta dan kondisi yang mereka lihat selama Karhutla berlangsung. Menurutnya, mahasiswa juga mempertanyakan kehadiran pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan solusi konkret terhadap persoalan Karhutla di Kalbar.

“Yang kita sampaikan kepada Gubernur kan terkait fakta. Kita berbicara tentang media yang beredar dan sebagainya,” kata Syarif Falmu dalam keterangan yang diterima, Jumat (4/9/2026).

Syarif Falmu menyinggung kedatangan sejumlah pejabat pemerintah pusat ke Kalbar yang menurutnya belum memberikan dampak nyata bagi penanganan Karhutla.

“Bahwasannya hari ini memang sekali pemerintah pusat hadir hanya sebagai kegiatan seremonial, foto-foto dan pulang,” ujarnya.

Mahasiswa Klaim Turun Langsung

Syarif Falmu membantah anggapan bahwa mahasiswa hanya menyampaikan kritik tanpa ikut membantu penanganan di lapangan. Dia mengatakan mahasiswa justru terlibat langsung sebagai relawan dalam penanganan Karhutla di Kubu Raya.

“Dan terkait mereka menyampaikan bahwasannya mahasiswa tidak melakukan tindakan kontribusi kerja sama, toh, saya rasa dia kurang update,” katanya.

Syarif Falmu menyebut mahasiswa ikut menjadi relawan di Kubu Raya. Selain itu, mahasiswa juga membuka posko bantuan bagi masyarakat terdampak Karhutla di kawasan Bundaran Digulis Pontianak.

“Hari ini di Kubu Raya itu mahasiswa yang menjadi relawan. Dan yang menjadi relawan kebakaran itu juga mahasiswa. Di Bundaran Digulis yang melakukan posko bantuan kebakaran, itu juga mahasiswa,” tegas Syarif Falmu.

Syarif Falmu menilai pernyataan mengenai minimnya kontribusi mahasiswa menunjukkan pemerintah daerah belum melihat seluruh aktivitas masyarakat dan mahasiswa dalam menghadapi Karhutla.

Dia meminta Gubernur Kalbar melihat langsung kondisi di lapangan sebelum memberikan penilaian terhadap gerakan mahasiswa.

“Itu adalah sebuah pengetahuan yang pendek, pengamatan yang pendek saya rasa terhadap Gubernur. Seharusnya dia lebih membuka matanya lagi, agar melihat faktanya seperti apa,” ujarnya.

Syarif Falmu juga mengatakan mahasiswa tidak ingin pemerintah daerah hanya mengikuti narasi pemerintah pusat mengenai kondisi Karhutla.

“Jangan sampai pemerintah pusat kita sama dengan pemerintah daerah kita,” tegasnya.

Mahasiswa Desak Solusi Konkret

Aksi mahasiswa di Bundaran Bandara Supadio tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait penanganan Karhutla dan kabut asap di Kalbar.

Mahasiswa meminta pemerintah menghadirkan solusi konkret, memperkuat mitigasi, serta mengusut dan memberikan sanksi terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.

Mereka juga mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan Karhutla di Kalimantan dan Sumatera sebagai bencana nasional.

Kondisi kabut asap juga berdampak terhadap agenda pemerintah pusat. Rencana kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalbar sebelumnya sempat terkendala karena pesawat rombongan tidak dapat mendarat di Bandara Supadio akibat jarak pandang yang disebut hanya sekitar 100 meter.

Situasi tersebut turut menjadi sorotan mahasiswa. Mereka menilai kondisi kabut asap saat ini menunjukkan penanganan Karhutla masih membutuhkan langkah yang lebih serius dan terukur. (Tim)

KALBARONLINE.com – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan tersulut emosi saat terlibat adu argumen dengan mahasiswa yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Suasana dialog di Bundaran Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kubu Raya, Kamis (3/9/2026) siang, sempat memanas. Norsan bahkan mengepalkan tangan dan menunjukkan gestus hendak menyikut saat berhadapan dengan mahasiswa.

Peristiwa itu terjadi ketika Norsan hendak menjemput Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Namun, sebelum menuju bandara, Norsan dicegat Aliansi Mahasiswa Kalbar yang hendak menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kabut asap dan penanganan Karhutla di Kalbar.

Awalnya, dialog antara Norsan dan mahasiswa berlangsung santai. Namun, suasana berubah tegang ketika pembicaraan memasuki persoalan penanganan Karhutla dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

“Heh kau nih,” ucap Norsan seraya mengepalkan tangan hendak menyikut.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah pria langsung melerai dan menarik Norsan menjauh dari kelompok mahasiswa.

“Eh, ngape emosi gitu?” tanya seorang mahasiswa dalam video tersebut.

Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan Karhutla di Kalimantan dan Sumatera sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pemerintah pusat, khususnya Menteri Kehutanan, menghadirkan solusi konkret untuk menangani Karhutla, bukan sekadar melakukan kunjungan seremonial.

Mahasiswa turut mendesak pemerintah memperkuat mitigasi Karhutla serta mengusut dan memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran lahan.

Raja Juli Batal ke Kalbar

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dijadwalkan mengunjungi Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2026), untuk meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kubu Raya. Selain Raja Juli, Kepala BNPP Pusat Suryanto juga dijadwalkan datang ke Kalbar.

Namun, kunjungan tersebut batal setelah pesawat yang membawa rombongan tidak berani mendarat akibat kabut asap tebal.

“Batal datang karena kabut asap. Jarak pandang hanya sekitar 100 meter, sehingga pesawat tidak berani untuk landing. Itu saja masalahnya, tidak ada yang lain,” ungkap Gubernur Kalbar Ria Norsan.

Meski batal, Norsan mengatakan kunjungan tersebut masih memungkinkan dilakukan apabila kondisi cuaca membaik.

“Tapi insyaallah, katanya kalau cuaca terang sedikit, beliau akan hadir. Kalaupun tidak, mungkin besok datang,” katanya.

Norsan mengungkapkan, dalam agenda awal, rombongan dijadwalkan meninjau tiga titik Karhutla, yakni Desa Limbung, SMA 4, dan Rasau Jaya. Setelah itu, akan digelar rapat koordinasi bersama stakeholder yang menangani Karhutla di Kalbar.

Selain meninjau lokasi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan untuk mendukung penanganan Karhutla.

“Ada bantuan juga. Rencana itu bantuan pompa air, peralatan-peralatan yang akan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Nah, kemudian makanan dan minuman, obat-obatan, masker, dan sebagainya,” sebut Norsan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan Karhutla sekaligus mendukung petugas yang masih berjibaku di lapangan.

KALBARONLINE.com – Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki menilai mahasiswa kehutanan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan hutan di Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Konferensi Nasional Sylva Indonesia yang digelar di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Senin (18/5/2026).

Konferensi tersebut diikuti mahasiswa kehutanan dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Rohmat, mahasiswa kehutanan merupakan calon rimbawan muda yang harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia unggul, berintegritas, dan inovatif untuk menjawab berbagai tantangan persoalan kehutanan di lapangan.

“Mahasiswa kehutanan adalah calon rimbawan muda yang harus kita persiapkan menjadi rimbawan yang unggul, berintegritas, inovatif, dan bisa menjawab tantangan persoalan hutan di lapangan,” ujarnya.

Ia mengatakan, Sylva Indonesia diharapkan mampu menjadi organisasi pembelajar yang dapat meningkatkan kapasitas mahasiswa melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga instansi teknis kehutanan.

Rohmat juga menegaskan mahasiswa kehutanan diharapkan tidak hanya aktif di ruang akademik, tetapi ikut terlibat langsung dalam aksi nyata mendukung program kehutanan berkelanjutan.

Beberapa di antaranya seperti pendampingan perhutanan sosial, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi hutan, hingga kegiatan konservasi.

“Harapannya mereka terlibat aksi nyata untuk membantu program-program kehutanan berkelanjutan,” katanya.

Menanggapi isu deforestasi dan maraknya aktivitas ilegal di kawasan hutan, Rohmat mengatakan pemerintah pusat saat ini terus memperkuat pengawasan melalui pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Menurutnya, Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap sektor kehutanan, termasuk mendukung langkah penindakan terhadap praktik ilegal di kawasan hutan.

“Kita beruntung Presiden Prabowo Subianto sangat peduli dengan kehutanan. Dibentuklah Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana menambah jumlah polisi kehutanan untuk memperkuat pengamanan kawasan hutan di Indonesia.

Rohmat menilai langkah tersebut sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan kehutanan di tanah air.

“Ini bisa menjadi ruang bekerja bagi mahasiswa kehutanan untuk memperkuat pengamanan dan perlindungan kawasan hutan di tingkat tapak,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Rencana pembangunan pendopo di Kantor Bupati Mempawah dengan anggaran sekitar Rp15 miliar menuai kritik mahasiswa. Sorotan datang dari Ketua BEM Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Muhammad Iqbal.

Sebagai mahasiswa asal Kabupaten Mempawah, Iqbal menilai pemerintah daerah perlu meninjau ulang prioritas penggunaan anggaran, terutama jika nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Menurutnya, masih ada sektor yang lebih mendesak untuk diperhatikan, seperti pendidikan dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau berbicara soal pembangunan yang ikonik, tentu boleh saja. Tapi jangan sampai mengesampingkan hak dan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan,” ujarnya saat ditemui di Politeknik Negeri Pontianak, Rabu (3/3/26).

Iqbal menegaskan, pembangunan pendopo Bupati Mempawah belum menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Ia menyebut masih banyak fasilitas pendidikan dan infrastruktur di daerah yang perlu perbaikan.

“Tentu dari BEM sangat akan mengkritisi apabila pembangunan ini berjalan ketika memang tidak sesuai dengan harapan,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa BEM Polnep akan bersikap tegas jika proyek tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Kami akan mengkritisi sehabis-habisnya ketika memang pembangunan ini tidak berdampak kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Iqbal turut menyinggung kondisi Stadion Opu Daeng Manambon yang menurutnya lebih layak mendapat perhatian. Ia menilai fasilitas publik seperti stadion memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Mempawah.

Dalam konteks fungsi kontrol sosial, Iqbal menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap masyarakat dan mahasiswa asal Mempawah dapat dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga dilibatkan sebagai subjek dalam pembangunan daerah. Legislatif juga harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan hanya diam,” ujarnya.

Iqbal pun mengajak seluruh mahasiswa asal Kabupaten Mempawah untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan terhadap kebijakan, termasuk proyek pembangunan pendopo Bupati Mempawah senilai Rp15 miliar ini, penting agar anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang lebih urgensi dan berdampak nyata.

“Saya mengajak teman-teman mahasiswa asal Kabupaten Mempawah, mari sama-sama mengawal kebijakan pemerintah. Kalau bisa, kita dorong keputusan-keputusan yang memang benar-benar urgensi untuk daerah kita sendiri,” pungkasnya. (Lid)