KALBARONLINE.com – Komisi IX DPR RI menyoroti keberadaan sekitar 400 jalur tikus di perbatasan Kalimantan Barat yang disebut kerap digunakan sebagai jalur keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke Malaysia.

Sementara itu, jumlah pos pengamanan di kawasan perbatasan disebut baru mencapai 52 titik.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (25/9/2026).

Yahya mengatakan, jumlah PMI nonprosedural dari Kalbar memang menunjukkan tren penurunan. Namun, angkanya masih mencapai ribuan.

“Kalau kita melihat data yang ada, memang trennya mengalami penurunan. Namun ini masih merupakan angka yang tinggi karena jumlahnya masih cukup besar, yaitu sekitar 5.000 lebih,” kata Yahya.

Menurutnya, salah satu faktor yang membuat masyarakat memilih berangkat secara nonprosedural ke Malaysia adalah kondisi geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tersebut.

“Di Kalimantan Barat ini ada 400 titik jalur tikus yang dengan mudah untuk dilalui bagi pekerja nonprosedural ke Malaysia. Sedangkan pos pengamanannya baru 52,” ujarnya.

Selain faktor geografis, Yahya menyebut kondisi ekonomi juga menjadi salah satu alasan masyarakat memilih bekerja di Malaysia. Menurutnya, sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, sementara peluang kerja dan upah di Malaysia dinilai lebih menarik.

“Di Indonesia mengalami kesulitan untuk bekerja, sedangkan di Malaysia mendapatkan pekerjaan bahkan gajinya lebih tinggi. Sehingga ini yang membuat orang lebih tertarik untuk bekerja di Malaysia,” katanya.

Yahya meminta aparat kepolisian, TNI, imigrasi, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat kerja sama dalam menekan keberangkatan PMI nonprosedural.

Upaya tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan di perbatasan, hingga penindakan terhadap agen atau sindikat yang memberangkatkan PMI secara ilegal.

“Terutama terhadap agen-agen atau sindikat-sindikat yang mengirim pekerja nonprosedural ke luar negeri, karena dampaknya sangat berbahaya bagi pekerja itu sendiri, terutama bagi kesejahteraan dan keamanannya,” tegasnya.

Yahya juga meminta aparat memperketat pengawasan terhadap jalur-jalur tikus yang telah teridentifikasi.

Ia mengakui jumlah pos pengamanan yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya jalur tikus. Namun, informasi mengenai titik-titik tersebut dinilai dapat membantu aparat dalam menentukan lokasi pengawasan.

“Memang posnya cuma 52, jalur tikusnya ada 400, sehingga tidak mampu untuk mengawasi yang 400 itu. Tetapi karena sudah diketahui titik-titiknya 400 itu, mungkin akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan lebih ketat, terutama oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.(Lid)

KALBARONLINE.com – Warga Kalimantan Barat yang berencana berlibur ke Sarawak pada November mendatang bisa sekaligus menikmati konser lintas negara. Ajang Manggung Di Muara akan digelar di Kuching Waterfront Esplanade, Sarawak, Malaysia, pada 14 November 2026.

Konser yang diprakarsai Wazai Creative Solution ini menghadirkan deretan musisi dari Indonesia, Malaysia dan Brunei. Mengusung konsep pertunjukan musik di tepi Sungai Sarawak, acara ini memadukan suasana malam Kota Kuching dengan penampilan para musisi populer di kawasan Asia Tenggara.

Empat penyanyi akan mengisi panggung Manggung Di Muara, yakni Nadhif Basalamah dari Indonesia, Ari Lesmana yang dikenal sebagai vokalis Fourtwnty, penyanyi Malaysia Aisha Retno serta penyanyi asal Brunei Aziz Harun.

Nadhif dijadwalkan membawakan sejumlah lagu andalannya, termasuk Penjaga Hati. Sementara Ari Lesmana akan menghadirkan nuansa musik alternatif-pop yang identik dengan karya-karya Fourtwnty. Adapun Aisha Retno dan Aziz Harun melengkapi penampilan dengan warna musik pop, R&B dan soul.

Penyelenggara menargetkan lebih dari 4.000 penonton hadir dalam konser tersebut. Selain masyarakat Sarawak, acara ini juga menyasar penonton dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei hingga Kalimantan Barat.

Kehadiran pengunjung dari luar daerah diharapkan turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian Kuching, mulai dari industri perhotelan, kuliner, transportasi hingga pelaku usaha di kawasan pusat kota.

Tiket Manggung Di Muara telah dijual dalam beberapa kategori dengan harga mulai RM190. Penyelenggara juga menyediakan paket Fan Bundle yang dilengkapi merchandise eksklusif. Seluruh kategori tiket yang tersedia merupakan tiket berdiri. (Lid)

KALBARONLINE.com – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sambas mengungkap dugaan tindak pidana narkotika di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Seorang pria berinisial H alias P diamankan setelah diduga membawa empat paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,94 gram melalui jalur tidak resmi atau jalan tikus di Jalan Setapak Patok 203, Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.

Penangkapan tersebut terjadi pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.

Kasus ini bermula ketika personel Satgas Pamtas Yonarmed 19/Bogani mengamankan dua pria, yakni H alias P dan NH alias K, yang diduga membawa narkotika. Keduanya kemudian diserahkan ke Polsek Sajingan Besar untuk penanganan lebih lanjut.

Setelah menerima informasi tersebut, Polsek Sajingan Besar berkoordinasi dengan Kanit II Satresnarkoba Polres Sambas, AIPTU Thomas Gultom, yang kemudian melakukan pemeriksaan dan interogasi awal terhadap keduanya.

Dari hasil penyelidikan sementara, H alias P mengaku memperoleh empat paket sabu tersebut di wilayah Lundu, Malaysia, melalui seorang perantara dengan harga 600 Ringgit Malaysia.

Selain empat paket sabu dengan berat bruto 3,94 gram, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam OPPO A17K, sepasang sepatu warna putih, satu paspor Republik Indonesia, satu tas ransel warna oranye, serta uang tunai sebesar 158 Ringgit Malaysia.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah melakukan sejumlah tindakan kepolisian, mulai dari pembuatan laporan polisi, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, tes urine, penyitaan barang bukti, hingga proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas perbuatannya, tersangka diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini Satresnarkoba Polres Sambas masih melengkapi berkas perkara, melakukan penimbangan barang bukti, pemeriksaan laboratorium forensik di Polda Kalimantan Barat, serta menggelar perkara untuk mengembangkan penyidikan dan mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain.

Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo melalui Kasi Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiyono menegaskan pihaknya berkomitmen memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika, khususnya di kawasan perbatasan yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan.

"Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Satgas Pamtas Yonarmed 19/Bogani dan jajaran Polri. Kami akan terus melakukan upaya pemberantasan narkotika secara tegas serta mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat demi menjaga keamanan masyarakat dan wilayah perbatasan Kabupaten Sambas," ujarnya.

AKP Sadoko juga mengajak masyarakat menjauhi penyalahgunaan narkoba karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan individu, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga serta generasi penerus bangsa.

"Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak kehidupan keluarga, lingkungan, dan masa depan daerah," ungkapnya.

Polres Sambas juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengawasan, dan berperan aktif mencegah peredaran maupun penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan Kabupaten Sambas yang aman dan bebas dari narkotika. (*)

KALBARONLINE.com – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing, khususnya ringgit Malaysia, berdampak pada meningkatnya aktivitas penukaran uang di sejumlah money changer di Kota Pontianak.

Kondisi tersebut membuat warga Malaysia semakin tertarik datang ke Kalimantan Barat untuk berbelanja hingga berwisata karena nilai tukar rupiah dinilai lebih menguntungkan.

Yoga, staf Money Changer Gemilang MC di Jalan Diponegoro, Pontianak mengatakan, tren penguatan ringgit terhadap rupiah sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu dan terus berlanjut hingga saat ini.

“Kalau orang luar atau orang asing yang datang ke sini memang banyak yang tukar uang. Mereka lihat rupiah lagi murah, jadi satu ringgit bisa dapat sekitar Rp4.500. Karena itu mereka lebih tertarik datang ke sini untuk jajan atau belanja,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Menurut Yoga, situasi tersebut berbeda bagi masyarakat Indonesia yang ingin bepergian ke Malaysia. Penguatan nilai tukar ringgit membuat biaya perjalanan menjadi lebih mahal sehingga banyak warga kini berpikir dua kali sebelum menukar rupiah ke mata uang Malaysia tersebut.

“Kalau dari warga kita justru mikir dua kali karena mahal kalau mau ke sana. Nilainya sudah naik semua, bahkan hampir dua kali lipat dibanding beberapa tahun lalu. Awalnya sekitar Rp3.200 per ringgit, sekarang sudah hampir Rp4.500,” katanya.

Ia menjelaskan, nominal penukaran uang oleh warga Malaysia umumnya disesuaikan dengan kebutuhan selama berada di Indonesia. Rata-rata wisatawan Malaysia menukarkan sekitar 500 hingga 1.000 ringgit.

Namun dengan kurs ringgit terhadap rupiah saat ini, wisatawan dinilai tidak perlu membawa uang terlalu besar untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa hari di Indonesia.

“Sekarang mereka cuma perlu tukar sekitar 300 sampai 400 ringgit untuk makan atau belanja selama beberapa hari di sini karena nilainya sudah cukup besar kalau dikonversi ke rupiah,” jelasnya.

Yoga menambahkan, aktivitas penukaran uang dari warga Malaysia bersifat fluktuatif. Pada periode tertentu, terutama ketika rombongan wisatawan datang, jumlah transaksi meningkat cukup signifikan. Namun pada waktu lain, kondisi bisa relatif sepi.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, tren penukaran mata uang asing ke rupiah lebih banyak didominasi warga negara asing dibanding masyarakat lokal yang ingin menukar rupiah ke mata uang asing lainnya.

Sementara itu, untuk transaksi penukaran dolar Amerika Serikat, Yoga menyebut aktivitasnya masih tergolong rendah. Banyak masyarakat memilih menahan transaksi sambil melihat perkembangan kurs yang masih berfluktuasi.

“Kalau penukaran dolar memang agak jarang. Biasanya orang masih menahan dulu untuk menukar karena melihat kondisi kurs yang sekarang,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Di tengah dorongan pemerintah pusat agar warga negara Indonesia (WNI) memanfaatkan fasilitas kesehatan dalam negeri, langkah Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang memilih berobat ke luar negeri justru memunculkan ironi tersendiri.

Norsan diketahui bertolak ke Kuching, Malaysia, pada Jumat, 3 April 2026, untuk menjalani pemeriksaan kesehatan usai mengalami serangan vertigo.

“Saya chek up, karena malam Jumat dapat serangan vertigo. Disebabkan kecapekan dan kurang tidur serta istirahat. Kadis Kesehatan juga ikut menangani malam itu. Mumpung hari libur jadi berobat di Kuching. Sore ini sudah kembali,” ujar Norsan, seperti dikutip dari salah satu media online di Kalbar.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengirimkan foto dirinya bersama sang istri, Erlina—yang menjabat sebagai Bupati Mempawah—saat tengah menjalani pemeriksaan medis. Ia memastikan kondisinya sudah membaik dan siap kembali beraktivitas.

“Hari Senin, saya sudah masuk kantor lagi,” tambahnya.

Langkah berobat ke luar negeri ini menjadi sorotan, mengingat pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir terus menguatkan fasilitas kesehatan nasional sekaligus mendorong masyarakat agar tidak lagi berobat ke luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto, misalnya, menegaskan pentingnya memanfaatkan layanan kesehatan dalam negeri. Hal itu disampaikannya saat meresmikan Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center di Bali.

“Dengan adanya fasilitas seperti ini, diharapkan warga negara Indonesia yang membutuhkan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi tidak perlu lagi pergi ke luar negeri,” ujar Prabowo.

Menurutnya, kebiasaan berobat ke luar negeri berpotensi menggerus devisa negara. Sebaliknya, jika pelayanan kesehatan dalam negeri dimanfaatkan secara optimal, hal itu justru bisa memperkuat perekonomian nasional.

“Ini tentu akan sangat membantu dalam memperkuat perekonomian nasional, karena kita tidak lagi banyak menghabiskan devisa, tetapi justru bisa menarik pasien dari luar negeri untuk datang ke sini,” tambahnya.

Pesan serupa sebelumnya juga pernah disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia bahkan mengaku prihatin karena masih banyak WNI yang memilih berobat ke luar negeri, mulai dari Malaysia, Singapura, hingga Amerika Serikat.

“Saya paling sedih kalau mendengar ada warga negara kita yang sakit, kemudian perginya ke luar negeri,” kata Jokowi saat meresmikan RSUD Soedarso Pontianak.

Fenomena ini menjadi catatan tersendiri, terutama ketika pemerintah terus mendorong penguatan layanan kesehatan dalam negeri sebagai bagian dari strategi pembangunan, termasuk menjaga stabilitas ekonomi dan menekan keluarnya devisa.

Di satu sisi, pemerintah berupaya membangun kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan nasional. Namun di sisi lain, praktik berobat ke luar negeri oleh pejabat publik masih kerap terjadi, memunculkan pertanyaan tentang konsistensi antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Sebelumnya, Ria Norsan juga pernah menyampaikan pandangan berbeda terkait kebiasaan berobat ke luar negeri. Saat membuka kegiatan visitasi program fellowship jantung di RSUD Soedarso Pontianak, ia menyoroti masih banyak masyarakat Kalimantan Barat yang memilih berobat ke luar negeri, khususnya ke Kuching.

“Kebiasaan masyarakat berobat ke luar negeri harus kita ubah. Dengan adanya program ini, pelayanan kesehatan kita akan semakin maksimal dan rumah sakit kita siap melayani masyarakat yang terkena serangan jantung,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut kini menjadi perhatian karena beririsan dengan langkah yang diambilnya. Di satu sisi, dorongan untuk membangun kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan dalam negeri disampaikan secara terbuka. Namun di sisi lain, pilihan berobat ke luar negeri tetap dilakukan.

Kontras ini menghadirkan ruang tafsir publik terkait konsistensi antara pernyataan dan praktik, terutama dalam konteks upaya memperkuat layanan kesehatan nasional sekaligus menekan keluarnya devisa. (Tim)