KALBARONLINE.com – Sejumlah mitra dan investor program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan aglomerasi menggelar aksi berkemah di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (19/11/2026) malam.
Mereka menuntut kejelasan pembayaran investasi pembangunan dapur yang hingga kini belum diterima, meski dana pribadi telah dikeluarkan sejak sekitar setahun lalu.
Ketua Umum APGI 3T Terpencil sekaligus pimpinan aksi Camping Mitra MBG Nasional, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan aksi tersebut dimulai sejak 16 November 2026. Massa berencana melanjutkan aksi hingga sekitar dua pekan ke depan.
"Kalau yang total di sini sekurang lebih sekitar 60 orang. Tapi kan tidak semua stay di sini," kata Herwil kepada wartawan, Kamis.
Peserta aksi berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Mereka meminta BGN memberikan kepastian mengenai keberlanjutan program dan nasib investasi yang telah dikeluarkan.
Herwil mengatakan, para investor sebenarnya tidak keberatan apabila operasional dapur maupun pembayaran belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Namun, mereka meminta BGN menerbitkan surat keterangan sebagai jaminan kepada pihak-pihak tempat mereka meminjam dana.
Pasalnya, sebagian investor kini menghadapi tekanan akibat kewajiban pembayaran utang. Bahkan, ada yang telah menerima somasi hingga menghadapi ancaman pelelangan rumah dan penjualan aset.
"Kami minta keterbukaan aja dan kejujuran dari BGN. Ini program seperti apa? Kalau memang kami tidak bisa dioperasionalkan atau kami tidak bisa dibayar, kami tidak masalah," ujarnya.
"Tapi kami tolong diberikan surat keterangan jaminan agar pihak-pihak terkait yang kami punya utang kepada mereka itu bisa mengerti," sambungnya.
Herwil menjelaskan, pembangunan dapur MBG di wilayah 3T bermula dari inisiasi satuan tugas (Satgas) pemerintah daerah. Melalui proses survei, Satgas mengirimkan rekomendasi investor yang akan menjadi pengembang pembangunan dapur kepada BGN.
Setelah rekomendasi diterima, BGN menerbitkan surat keputusan (SK) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terpencil. Dalam surat tersebut, investor diberikan waktu 35 hari untuk membangun dan melengkapi fasilitas dapur.
Namun, setelah pembangunan selesai, pembayaran dari negara tak kunjung diterima. Herwil menyebut nilai investasi masing-masing mitra berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, bergantung pada kondisi wilayah.
Ia sendiri mengaku mengeluarkan investasi rata-rata Rp1,5 miliar.
"Belum dibayarkan satu rupiah pun. Masih menggunakan dana pribadi," tegasnya.
Herwil menambahkan, para investor sejak awal hanya ingin menjalankan peran sesuai petunjuk teknis (juknis), yakni sebagai penyedia investasi, bukan pengelola dapur.
Karena itu, mereka meminta BGN mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dan menyerahkan pengelolaan dapur kepada BGN atau Satgas daerah.
Selain persoalan pembayaran, Herwil juga mempersoalkan perubahan juknis yang dilakukan BGN. Menurutnya, perubahan aturan tersebut tidak pernah melibatkan investor ataupun disertai persetujuan dari pihak mitra.
"Setiap perubahan juknis kami tidak pernah dimintai untuk berkolaborasi atau dimintai persetujuan. Tidak ada adendum dalam perubahan-perubahan. Itu sepihak saja oleh BGN," ungkapnya.
Herwil menyebut pihaknya telah bertemu dengan Wakil Kepala BGN Trenggono, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumadena, serta sejumlah staf. Namun, pertemuan tersebut belum memberikan jawaban yang diharapkan terkait kepastian pengembalian modal.
Ia berharap Kepala BGN Sudaryono bersedia menemui langsung para mitra yang menggelar aksi. Menurutnya, para investor merupakan bagian dari pihak yang mendukung program MBG, bukan pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
"Harapannya sebenarnya Sudaryono (Kepala BGN) turun ke bawah menemui kami. Kami ini mitranya, bukan musuhnya," tuturnya.
Herwil juga meminta BGN bersikap transparan mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap operasional dapur di wilayah 3T.
Jika pemerintah memutuskan tidak melanjutkan operasional dapur yang telah dibangun, ia meminta investasi para mitra dikembalikan.
"Ya kalau memang ada efisiensi, kalau mau dijalankan atau tidak, ganti rugi aja. Ya terserah kalau mau dijalankan oleh mereka," pungkasnya. (*)