KALBARONLINE.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, terus menunjukkan perkembangan yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi, hingga 14 Agustus 2026, total luas lahan terdampak karhutla telah mencapai 1.344,75 hektare.

Rekapitulasi tersebut mencatat sedikitnya 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga 14 Agustus 2026. Kebakaran tersebar di sejumlah kecamatan dan desa, dengan luasan mulai dari 0,05 hektare hingga ratusan hektare.

Kondisi tersebut semakin terlihat pada akhir Juli hingga Agustus. Pada 31 Juli, misalnya, karhutla di Desa Pelempai Jaya, Kecamatan Ella Hilir, tercatat mencapai 150 hektare. Kemudian pada 4 Agustus, kebakaran di Desa Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing, mencapai 135 hektare.

Sehari setelahnya, BPBD kembali mencatat kebakaran di Desa Tebing Karangan, Kecamatan Nanga Pinoh, seluas 55 hektare dan Desa Batu Ampar, Kecamatan Belimbing, seluas 7 hektare.

Pada 7 Agustus, kebakaran dengan luasan cukup besar terjadi di sejumlah wilayah, yakni Desa Nanga Kayan seluas 150 hektare, Desa Kebebu 100 hektare, serta Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, mencapai 200 hektare.

Karhutla masih berlanjut pada 11 hingga 13 Agustus. Di Desa Nanga Kayan, Kecamatan Nanga Pinoh, luas kebakaran tercatat 155 hektare pada 11 Agustus. Sementara pada 13 Agustus, kebakaran di lokasi yang sama kembali tercatat dengan luas 165 hektare.

Pada tanggal yang sama, BPBD juga mencatat kebakaran di Desa Pemuar Bukit Matok seluas 12 hektare, Desa Batu Nanta 70 hektare, serta Desa Kelakik 0,6 hektare.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Melawi terus mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan penanganan karhutla. Namun, luasnya wilayah terdampak, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi medan, serta ancaman kekeringan membuat kebutuhan penanganan di lapangan semakin besar.

Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Dr. Daniel, S.P., M.M., melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid KL), Rahmad Mauludin, mengatakan pemerintah daerah telah berupaya maksimal mengatasi karhutla.

Namun, menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan daerah.

“Pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah Karhutla di Kabupaten Melawi. Namun, apabila dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB terlambat, tentu penanganan Karhutla dan ancaman kekeringan di Kabupaten Melawi akan sulit dilakukan secara cepat,” ujar Rahmad, Sabtu (15/8/2026).

Menurut Rahmad, tantangan penanganan semakin berat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, sementara pada saat yang sama cakupan wilayah yang harus ditangani cukup luas dan membutuhkan dukungan operasional yang tidak sedikit.

“Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus berjuang dengan kemampuan yang ada untuk menangani bencana Karhutla dan ancaman kekeringan ini. Karena itu, kami sangat berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan maksimal,” katanya.

Rahmad menjelaskan, salah satu kebutuhan mendesak adalah dukungan peralatan pemadaman dan kendaraan operasional yang mampu menjangkau titik-titik kebakaran dengan medan sulit. Sebagian lokasi karhutla berada cukup jauh dari pusat kabupaten, sementara ketersediaan sumber air di sejumlah titik juga terbatas.

“BPBD Melawi berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat memberikan dukungan berupa peralatan dan kendaraan operasional untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan. Luasnya Karhutla yang melanda Kabupaten Melawi tentu memerlukan dukungan sarana dan prasarana serta pendanaan dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Selain keterbatasan sarana, karakteristik wilayah yang terbakar juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah titik berada di kawasan perbukitan, semak belukar, perkebunan hingga lahan gambut. Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses pemadaman, terutama ketika sumber air berada jauh dari lokasi kebakaran.

Untuk menangani kondisi tersebut, Satgas Karhutla Kabupaten Melawi melibatkan berbagai unsur lintas sektoral. Di antaranya BPBD Kabupaten Melawi, Polres Melawi, Polsek Nanga Pinoh, Polsek Belimbing, Damkar Melawi, Satpol PP Kabupaten Melawi, KPH Melawi, Manggala Agni, Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, BSPBK, Kodim, PMI Melawi serta PDAM Tirta Melawi.

“Seluruh unsur Satgas Karhutla Kabupaten Melawi terus bersinergi sesuai tugas dan fungsinya. Ada yang melakukan pemadaman, monitoring, dukungan teknis dan logistik, termasuk pemantauan terhadap titik-titik api yang masih berpotensi meluas,” jelas Rahmad.

Ia menilai keterlibatan lintas sektoral menjadi salah satu kekuatan daerah dalam menghadapi karhutla. Namun, dengan luasnya wilayah yang terdampak dan potensi kekeringan, kemampuan daerah tetap membutuhkan penguatan, terutama dari sisi sarana, prasarana, kendaraan operasional dan dukungan pembiayaan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi seluruh unsur di daerah sudah berjalan, tetapi luas wilayah dan kondisi Karhutla yang terjadi membutuhkan dukungan lebih besar. Kami berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat segera memberikan dukungan sarana, prasarana, kendaraan operasional maupun pendanaan,” ungkapnya.

Selain fokus pada pemadaman, BPBD Kabupaten Melawi juga mengantisipasi ancaman kekeringan yang dapat memperburuk kondisi karhutla. Keterbatasan sumber air di sejumlah lokasi menjadi salah satu kendala yang perlu diantisipasi agar operasi pemadaman dapat berlangsung secara efektif.

Rahmad juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pemerintah desa dan kecamatan diharapkan terus memperkuat edukasi kepada masyarakat serta meningkatkan deteksi dini di wilayah yang rawan karhutla.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah Karhutla. Jangan melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pemerintah desa, kecamatan, BPBD maupun aparat keamanan agar dapat ditangani sedini mungkin,” pungkas Rahmad.

Dengan total luas terdampak mencapai 1.344,75 hektare hingga 14 Agustus 2026, penanganan karhutla di Kabupaten Melawi membutuhkan kerja bersama seluruh pihak. BPBD memastikan upaya pemadaman, pemantauan dan pencegahan akan terus dilakukan, sembari berharap dukungan pemerintah pusat melalui BNPB dapat segera memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi karhutla dan ancaman kekeringan.

KALBARONLINE.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Melawi kian meluas. Hingga Jumat (7/8/2026), berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Melawi, kebakaran telah melanda delapan desa dengan total luas lahan terbakar mencapai sekitar 757 hektare.

Sejumlah titik masih mengalami kebakaran, sementara sebagian lokasi lainnya telah berhasil dipadamkan. Kondisi tersebut membuat BPBD Kabupaten Melawi membutuhkan dukungan Satgas Udara melalui operasi water bombing, terutama untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani dari jalur darat.

Delapan wilayah yang terdampak yakni Desa Nusa Kenyikap dan Desa Batu Ampar di Kecamatan Belimbing, Desa Tebing Karangan dan Desa Nanga Kayan di Kecamatan Nanga Pinoh, Desa Pelempai Jaya di Kecamatan Ella Hilir, Desa Pelinggang di Kecamatan Pinoh Selatan, Desa Kebebu di Kecamatan Nanga Pinoh, serta Desa Bloyang di Kecamatan Belimbing Hulu.

Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Dr. Daniel, SP., M.M., melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid KL) BPBD Kabupaten Melawi, Rahmad Mauludin, mengatakan kondisi karhutla saat ini cukup mengkhawatirkan karena masih terdapat sejumlah titik api yang aktif, terutama di kawasan perkebunan, semak belukar, hutan, dan lahan gambut.

"Karhutla saat ini sudah semakin meluas. Berdasarkan laporan yang kami terima, total luasan lahan yang terbakar di delapan desa mencapai sekitar 757 hektare. Beberapa lokasi sudah berhasil dipadamkan, tetapi di sejumlah titik api masih menyala dan terus membutuhkan penanganan," ujar Rahmad Mauludin.

Ia merinci, Desa Nusa Kenyikap menjadi salah satu lokasi dengan dampak cukup luas, yakni sekitar 135 hektare. Sekitar 2 hektare telah berhasil dipadamkan, namun masih mengeluarkan asap dari sisa bara.

Di Desa Tebing Karangan, lahan terbakar diperkirakan mencapai 55 hektare dan api telah padam. Sementara di Desa Batu Ampar, luas lahan terbakar tercatat sekitar 7 hektare dan juga telah berhasil dipadamkan.

Di Desa Pelempai Jaya, Kecamatan Ella Hilir, luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 150 hektare dan api dilaporkan telah padam. Sedangkan di Desa Pelinggang, Kecamatan Pinoh Selatan, sekitar 10 hektare lahan terbakar dan api masih terus melebar memasuki kawasan perkebunan warga.

Kondisi cukup serius juga terjadi di Desa Nanga Kayan, Kecamatan Nanga Pinoh, dengan luas lahan terbakar sekitar 100 hektare. Api masih menyala karena kawasan yang terbakar merupakan lahan gambut, sehingga proses pemadaman membutuhkan penanganan khusus.

Sementara itu, di Desa Bloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 200 hektare. Api masih menyala dan telah membakar kawasan perkebunan warga.

Adapun di Desa Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, luas lahan terbakar diperkirakan sekitar 100 hektare.

Rahmad mengatakan, penanganan karhutla melibatkan berbagai unsur, di antaranya TRC-PB BPBD Melawi, Manggala Agni PONJA Melawi, Polres Melawi, Polsek Nanga Pinoh, KPH Melawi, pemerintah desa, serta masyarakat setempat.

"Tim di lapangan terus melakukan pemadaman, monitoring, dan penjagaan, terutama di daerah yang berdekatan dengan permukiman penduduk. Kami berupaya agar api tidak semakin meluas dan membahayakan masyarakat," katanya.

Namun, upaya pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Jarak lokasi yang cukup jauh dari pusat kabupaten, kondisi wilayah berupa perbukitan, minimnya sumber air, serta medan yang sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat membuat penanganan dari darat menjadi tidak mudah.

"Kendala utama di lapangan adalah akses yang cukup jauh, medan yang berat, terutama di daerah perbukitan dan lahan gambut, serta keterbatasan sumber air. Karena itu, kebutuhan dukungan untuk penanganan karhutla semakin mendesak," ungkap Rahmad.

BPBD Kabupaten Melawi berharap dukungan Satgas Udara segera diberikan untuk membantu pemadaman melalui operasi water bombing, terutama pada titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Selain itu, diperlukan sarana dan prasarana pemadaman tambahan untuk memperkuat penanganan di lapangan.

"Kami sangat berharap dukungan Satgas Udara untuk membantu pemadaman dari udara, khususnya pada lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Water bombing sangat dibutuhkan untuk mempercepat pengendalian api dan mencegah kebakaran semakin meluas," tegas Rahmad.

Hingga laporan ini disampaikan, tidak terdapat korban jiwa akibat kejadian tersebut. BPBD bersama unsur terkait masih melakukan pemantauan dan penanganan di sejumlah titik yang api masih aktif.

Rahmad juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada BPBD, pemerintah desa, kecamatan, maupun pihak kepolisian agar dapat segera ditangani. Pemerintah desa dan kecamatan juga diharapkan menyiapkan sarana pemadaman sebagai langkah antisipasi awal," pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Melawi semakin masif. Hingga Rabu (5/8/2026), sedikitnya 175 hektare lahan di tiga desa dilaporkan terbakar. Kobaran api masih aktif di sejumlah titik dan mulai mengancam kawasan permukiman sehingga satu kepala keluarga (KK) terpaksa mengungsi demi keselamatan.

Berdasarkan laporan yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi pada Rabu (5/8/2026) pukul 11.20 WIB, kebakaran terjadi di Desa Nusa Kenyikap dan Desa Batu Ampar, Kecamatan Belimbing, serta Desa Tebing Karangan, Kecamatan Nanga Pinoh.

Informasi tersebut diperoleh dari Kepala Desa Nusa Kenyikap, Kepala Desa Tebing Karangan, dan masyarakat setempat.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid KL) BPBD Kabupaten Melawi, Rahmad Mauludin, mengatakan kebakaran menghanguskan perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, kawasan hutan, dan semak belukar. Kondisi cuaca kering yang disertai angin menyebabkan api dengan cepat merambat ke area yang lebih luas.

"Kondisi karhutla saat ini semakin masif dan terus meluas. Api masih aktif di sejumlah titik dan berpotensi merambat ke wilayah lain maupun kawasan permukiman. Tim gabungan terus melakukan pemadaman, pemantauan, serta penjagaan pada titik-titik yang dinilai rawan agar kebakaran tidak semakin meluas," ujar Rahmad.

Ia menjelaskan, kondisi paling parah terjadi di Desa Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing, dengan estimasi luas lahan terbakar mencapai sekitar 120 hektare. Hingga kini, tim gabungan baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektare, sementara api masih terus bergerak dan berpotensi menjalar ke desa-desa di sekitarnya.

Sementara itu, di Desa Tebing Karangan, Kecamatan Nanga Pinoh, kebakaran diperkirakan telah menghanguskan sekitar 50 hektare lahan. Dari luasan tersebut, sekitar 2 hektare berhasil dipadamkan, namun kobaran api masih bergerak mendekati kawasan permukiman warga.

Adapun di Desa Batu Ampar, Kecamatan Belimbing, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 5 hektare. Tim gabungan telah memadamkan sekitar 3 hektare, namun api masih terus merambat menuju kawasan perkebunan masyarakat.

Akibat kebakaran di Desa Nusa Kenyikap, satu kepala keluarga (KK) terpaksa mengungsi karena rumahnya berada di kawasan terdampak dan dinilai berisiko terhadap keselamatan.

Rahmad mengatakan BPBD Kabupaten Melawi bersama Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Melawi, Polres Melawi, BSPBK Nanga Pinoh, Manggala Agni, pemerintah desa, serta masyarakat terus melakukan pemadaman, pemantauan, dan penjagaan agar api tidak memasuki kawasan permukiman.

Namun, proses penanganan di lapangan menghadapi berbagai kendala. Selain lokasi kebakaran berada di kawasan perbukitan yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Melawi, petugas juga kesulitan mendapatkan sumber air dan harus menghadapi medan yang sulit dilalui kendaraan operasional.

"Saat ini penanganan melalui jalur darat sudah tidak lagi efektif. Luas area yang terbakar terus bertambah, medan cukup berat, dan keterbatasan sumber air menjadi kendala utama. Kami berharap dukungan Satgas Udara dapat segera diterjunkan untuk melakukan operasi water bombing, sehingga upaya pemadaman dapat berlangsung lebih cepat dan mampu mencegah api meluas ke permukiman maupun desa-desa lainnya," tegas Rahmad.

Selain melakukan penanganan darurat, BPBD Kabupaten Melawi juga meminta pemerintah kecamatan dan desa meningkatkan sosialisasi bahaya karhutla, memperkuat patroli di wilayah rawan, serta menyiapkan peralatan pemadaman selama musim kemarau.

Rahmad turut mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena kondisi cuaca yang sangat kering membuat api mudah menyebar dan sulit dikendalikan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada BPBD, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, atau aparat kepolisian agar dapat segera dilakukan penanganan sebelum kebakaran semakin meluas," pungkasnya.

BPBD Kabupaten Melawi memastikan akan terus melakukan pemantauan secara intensif dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait guna mempercepat penanganan karhutla. Dukungan pemerintah, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk mengendalikan kebakaran selama musim kemarau. (*)

KALBARONLINE.com – Sejumlah ketua dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Melawi mendatangi Markas Polres Melawi untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap organisasi yang sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Kedatangan gabungan ormas tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya meminta kepastian hukum atas laporan yang telah disampaikan. Mereka berharap proses penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam audiensi bersama pihak kepolisian, perwakilan ormas meminta penjelasan terkait tahapan penyelidikan serta tindak lanjut atas laporan dugaan penghinaan yang dinilai telah mencederai nama baik organisasi.

Perwakilan ormas, Don Mikael dari Sabang Merah Borneo, menyampaikan bahwa kedatangan mereka bukan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum agar setiap laporan yang telah diterima mendapatkan kepastian penyelesaian.

“Kami datang untuk meminta penjelasan terkait perkembangan laporan yang telah kami sampaikan. Harapan kami, proses hukum berjalan secara objektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Polres Melawi menerima aspirasi yang disampaikan gabungan ormas tersebut dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penanganan perkara sesuai prosedur yang berlaku.

Kepolisian menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan diproses berdasarkan alat bukti, fakta hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam waktu dekat, Polres Melawi juga akan meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli terkait perkara dugaan penghinaan terhadap ormas.

Saksi ahli yang akan dimintai keterangan di antaranya ahli bahasa, ahli Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta ahli pidana.

Setelah proses pemeriksaan ahli dilakukan, kepolisian akan kembali melaksanakan gelar perkara untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Gabungan ormas berharap komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum terus terjalin dengan baik sehingga setiap persoalan hukum dapat diselesaikan secara adil, transparan, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (*)

KALBARONLINE.com – Warga Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dihebohkan dengan munculnya tayangan bermuatan pornografi di videotron milik Pemerintah Kabupaten Melawi yang berada di kawasan Tugu Naruto, Jalan KM 3 Nanga Pinoh, Senin (27/7/2026).

Tayangan tersebut muncul di ruang publik dan sempat disaksikan sejumlah warga yang melintas. Beberapa warga kemudian merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial hingga video itu menyebar luas.

Insiden tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat terkait keamanan sistem pengelolaan videotron milik pemerintah daerah yang berada di pusat Kabupaten Melawi.

Menanggapi kejadian tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Joko Wahyono mewakili Pemerintah Kabupaten Melawi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tayangan yang tidak semestinya muncul.

Joko menegaskan, tayangan tersebut bukan merupakan materi publikasi yang direncanakan, dibuat, maupun disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Melawi, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kejadian ini," ujarnya dalam keterangan resmi.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Melawi langsung menghentikan penayangan serta mengamankan akses pengelolaan videotron.

Berdasarkan pemeriksaan awal, Diskominfo menyebut sistem pengelolaan videotron diduga telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tayangan tersebut dapat muncul.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Melawi masih melakukan pemeriksaan terhadap sistem serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui penyebab kejadian dan melakukan investigasi lebih lanjut.

Selain itu, langkah penguatan keamanan sistem juga tengah dilakukan guna mencegah kejadian serupa kembali terjadi di kemudian hari. (Lid)