KALBARONLINE.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyegel lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas sekitar 2.400 hektare di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Penyegelan dilakukan setelah Kementerian Kehutanan menemukan aktivitas penanaman kelapa sawit di kawasan yang baru saja terbakar.

Raja Juli melakukan penyegelan saat berkunjung ke Ketapang bersama jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan, Polri, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang, Selasa (8/9/2026).

Raja Juli mengatakan tindakan tersebut merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas aktivitas ilegal di kawasan terdampak karhutla.

“Ini banyak sekali yang nakal. Ini di lokasi penyegelan baru saja asapnya padam, tapi sudah mulai ditanam sawit,” kata Raja Juli.

Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena lahan yang baru terbakar justru langsung dimanfaatkan untuk aktivitas perkebunan.

Dalam penindakan di lapangan, petugas juga menyita satu unit alat berat yang ditemukan beraktivitas di lokasi. Alat berat tersebut kini diproses dalam rangka penegakan hukum bersama Polda Kalimantan Barat.

“Sudah kita tindak, sudah kita sita alat beratnya dan sedang diproses di Polda. Kerja sama dengan Gakkum Kehutanan,” ujarnya.

Raja Juli menegaskan kawasan yang telah disegel tidak boleh dimasuki maupun digunakan untuk aktivitas apa pun selama proses hukum berlangsung.

“Yang pertama tentunya ini dilarang masuk, dilarang melakukan aktivitas apa-apa, sambil pidananya sedang berproses juga di Polda Kalimantan Barat,” tegasnya.

Ia menyebut luas kawasan yang terbakar di lokasi tersebut mencapai sekitar 2.400 hektare. Pemerintah, kata dia, akan melanjutkan proses pidana terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum.

“Ini sesuai dengan perintah Presiden. Proses pidananya akan kita lanjutkan,” kata Raja Juli. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (3/9/2026).

Meski jumlah titik panas atau hotspot menurun, Raja Juli menegaskan kondisi kabut asap di Kalbar masih memprihatinkan.

Raja Juli tiba di Kalbar dan langsung meninjau salah satu lokasi Karhutla. Dia melihat proses pemadaman yang dilakukan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama personel gabungan.

Raja Juli mengatakan data hotspot berdasarkan sistem Sipongi Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya penurunan dalam beberapa hari terakhir. Namun, penurunan angka hotspot tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan penanganan Karhutla.

“Malam nanti akan kita pantau kembali ya jumlah hotspot maupun visibility-nya ya. Namun saya ingin mengatakan bahwa kondisi Kalbar sedang tidak baik-baik saja,” ucap Raja Juli.

“Angka, sekali lagi angkanya menurun, angka hotspot-nya menurun ketimbang hari lalu, tapi asapnya hari ini sangat, sangat, sangat tidak baik,” sambungnya.

Diketahui, pada 31 Agustus 2026 tercatat 272 hotspot di Kalbar. Jumlah itu kemudian melonjak menjadi 859 hotspot pada 1 September, sebelum kembali turun menjadi 268 hotspot pada 2 September.

Namun, Raja Juli mengingatkan penurunan angka hotspot tidak otomatis menandakan persoalan kabut asap telah berakhir. Menurutnya, kondisi Kalbar masih membutuhkan perhatian serius karena kualitas udara dan jarak pandang masih terdampak asap.

Dia menjelaskan titik api yang sudah padam tidak lagi terdeteksi sebagai hotspot oleh sistem. Meski demikian, asap dari kebakaran masih dapat bertahan di udara.

“Api padam tidak terbaca sebagai hotspot di Sipongi, namun itu tidak berarti bahwa tidak ada asap. Teman-teman sendiri lihat sendiri, tidak lagi ada hotspot di sini tapi ini asapnya terus eksis,” kata Raja Juli.

Raja Juli mengatakan kondisi serupa masih terlihat di Kota Pontianak. Meski jumlah hotspot menurun, asap masih menyelimuti wilayah tersebut.

Karena itu, dia meminta penanganan Karhutla tidak berhenti pada pemadaman api. Pendinginan lahan harus dilakukan secara masif untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran.

“Oleh karena itu hari ini teman-teman Manggala Agni, Kemenhut, TNI-Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspot-nya bisa turun. Namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang nih lagi dilakukan pendinginan,” ujarnya.

KALBARONLINE.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengambil langkah tegas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar).

Atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membekukan izin usaha lima korporasi yang berkaitan dengan persoalan Karhutla. Selain pembekuan izin, pemerintah juga menerapkan paksaan pemulihan lingkungan.

Raja Juli mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap perusahaan yang berkaitan dengan persoalan Karhutla.

“Sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa kita menegakkan hukum yang adil, yang fair, tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Raja Juli saat meninjau lokasi Karhutla di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Kamis (3/9/2026).

Raja Juli menegaskan sanksi terhadap korporasi tidak berhenti pada pembekuan izin. Apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban pemulihan atau ditemukan indikasi tindak pidana, proses hukum dapat dilanjutkan ke ranah pidana.

“Teman-teman dan para masyarakat dan juga para pengusaha yang doyan dengan melakukan land clearing untuk perkebunan, maka sore hari ini atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami melakukan pembekuan izin usaha sekaligus paksaan pemulihan lingkungan,” ujarnya.

“Dan kalau bila tidak bergerak, ya bisa terus ke pidana dan kita akan tegakkan hukum setajam-tajamnya,” sambung Raja Juli.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan pelaku berdasarkan skala usaha. Ketegasan diperlukan agar tidak ada pihak yang merasa bebas membakar lahan.

“Kalau tidak ada penegakan hukum yang kuat, orang merasa seenaknya saja membakar lahan, baik itu yang kecil maupun korporasi,” tegasnya.

Diketahui, lima perusahaan yang izin usahanya dibekukan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang berada di Kabupaten Ketapang dan Sanggau.

Di Kabupaten Ketapang, pemerintah membekukan izin PT Mahkota Rimba Utama, pemegang PBPH untuk jenis usaha hutan alam dengan luas 74.480 hektare.

Kemudian PT Hutan Ketapang Industri, pemegang PBPH untuk hutan tanaman dengan luas 100.150 hektare, serta PT Mayawana Persada Mas, pemegang PBPH hutan tanaman dengan luas 136.710 hektare.

Sementara di Kabupaten Sanggau, pembekuan izin dilakukan terhadap PT Duta Andalan Sukses, pemegang PBPH hutan tanaman dengan luas 31.080 hektare, dan PT Wana Lestari Jaya, pemegang PBPH hutan tanaman dengan luas 29.140 hektare.

Dengan demikian, total luas PBPH kelima perusahaan tersebut mencapai 371.560 hektare.

Raja Juli menegaskan pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu Karhutla.

Sanksi administratif, pemulihan lingkungan hingga proses pidana akan ditempuh sesuai hasil pemeriksaan dan temuan di lapangan.

KALBARONLINE.com – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dijadwalkan mengunjungi Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2026), untuk meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kubu Raya. Selain Raja Juli, Kepala BNPP Pusat Suryanto juga dijadwalkan datang ke Kalbar.

Namun, kunjungan tersebut batal setelah pesawat yang membawa rombongan tidak berani mendarat akibat kabut asap tebal.

“Batal datang karena kabut asap. Jarak pandang hanya sekitar 100 meter, sehingga pesawat tidak berani untuk landing. Itu saja masalahnya, tidak ada yang lain,” ungkap Gubernur Kalbar Ria Norsan.

Meski batal, Norsan mengatakan kunjungan tersebut masih memungkinkan dilakukan apabila kondisi cuaca membaik.

“Tapi insyaallah, katanya kalau cuaca terang sedikit, beliau akan hadir. Kalaupun tidak, mungkin besok datang,” katanya.

Norsan mengungkapkan, dalam agenda awal, rombongan dijadwalkan meninjau tiga titik Karhutla, yakni Desa Limbung, SMA 4, dan Rasau Jaya. Setelah itu, akan digelar rapat koordinasi bersama stakeholder yang menangani Karhutla di Kalbar.

Selain meninjau lokasi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan untuk mendukung penanganan Karhutla.

“Ada bantuan juga. Rencana itu bantuan pompa air, peralatan-peralatan yang akan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Nah, kemudian makanan dan minuman, obat-obatan, masker, dan sebagainya,” sebut Norsan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan Karhutla sekaligus mendukung petugas yang masih berjibaku di lapangan. (Lid)