KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Aceh untuk mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf.

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat bersilaturahmi dengan perwakilan PWNU dan PCNU se-Aceh di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, percepatan sertipikasi tanah wakaf penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset umat sekaligus mencegah potensi persoalan pertanahan di kemudian hari.

"Saya mohon kalau berkenan, Bapak/Ibu sekalian kita lakukan percepatan proses sertipikasi tanah wakaf ini. Saya minta jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan merapat dengan organisasi-organisasi Islam, seperti MPU, NU, Muhammadiyah, Al Washliyah, Perti, serta Dewan Masjid Indonesia untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf di lingkungan tempat-tempat ibadah kita supaya mempunyai kepastian hukum," ujar Menteri Nusron.

Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Aceh memiliki total 18.520 bidang tanah wakaf. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77,53 persen atau 14.360 bidang telah disertipikatkan.

Capaian tersebut menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan persentase sertipikasi tanah wakaf tertinggi kedua di Indonesia.

Meski demikian, Menteri Nusron meyakini masih terdapat banyak tanah wakaf di Aceh, khususnya musala dan dayah, yang belum tercatat dalam SIWAK sehingga belum memasuki proses sertipikasi.

Karena itu, ia meminta jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se-Aceh memperkuat sinergi dengan organisasi keagamaan agar seluruh aset wakaf dapat terdata dan memiliki kepastian hukum.

"Mumpung masih bisa kita percepat, ayo kita fokus mengurus aset-aset milik umat. Baik aset NU maupun organisasi keagamaan lainnya, kita sertipikatkan semua supaya tidak menimbulkan masalah pada kemudian hari," tegas Menteri Nusron.

Sertipikasi tanah wakaf menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah potensi sengketa, terutama ketika suatu wilayah terdampak pembangunan.

Dengan adanya sertipikat, status hukum tanah wakaf menjadi lebih jelas sehingga peruntukan aset tersebut tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan umat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat turut menyampaikan informasi terkait bantuan yang baru disalurkan MUI untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Bantuan tersebut berupa rehabilitasi rumah bagi guru dayah dan marbot masjid. Menurut Nusron, bantuan itu menjadi bagian dari penguatan peran lembaga keagamaan sekaligus dukungan terhadap pemulihan pascabencana di Aceh.

Dalam kunjungannya ke Provinsi Aceh, Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Arinaldi. (*)

KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dengan mengedepankan kecepatan, transparansi, dan kepastian bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat melakukan kunjungan kerja sekaligus memberikan pembinaan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, transformasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN harus memiliki tujuan utama, yaitu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

"Capaian kita adalah transformasi di bidang pelayanan. Apa pun yang kita lakukan, ujungnya adalah pelayanan. Tujuan utamanya adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan," ujar Menteri Nusron.

Kepada seluruh Kepala Bidang, Kepala Kantor Pertanahan, dan Kepala Seksi se-Provinsi Aceh, Menteri Nusron meminta setiap satuan kerja terus melakukan pembenahan agar kualitas layanan semakin baik.

Ia menegaskan, pelayanan pertanahan harus semakin mudah diakses, memiliki standar waktu yang jelas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Transformasi pelayanan pertanahan, kata Nusron, dilakukan melalui penguatan sistem kerja yang lebih terukur. Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada sistem yang baik serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankannya.

"Kalau kita bicara pelayanan publik, kata kuncinya ada dua, yaitu sistem dan sinten (sumber daya manusia). Sistemnya harus semakin baik agar pelayanan menjadi lebih cepat, lebih sederhana, lebih transparan, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat," tegas Menteri Nusron.

Sebagai pelayan publik, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, termasuk Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan di Aceh, diminta untuk menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas.

"Layani masyarakat dengan hati. Permudah setiap urusan masyarakat," pungkas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, juga menyampaikan laporan terkait kinerja seluruh satuan kerja pertanahan di wilayah Aceh.

Menteri Nusron hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid. (*)

KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan sertipikat tanah wakaf untuk Masjid Salman Alfarisi di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menyerahkan bantuan tahap awal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk pembangunan kembali masjid yang terdampak bencana hidrometeorologi pada 2025 lalu.

"Tadi ketika menyerahkan sertipikat saya hadir atas nama Menteri ATR/Kepala BPN. Sekalian saya hadir atas nama MUI untuk menyampaikan titipan para donatur. Ini bukan bantuan dari saya, melainkan amanah yang dititipkan melalui MUI untuk membantu masyarakat terdampak bencana," ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron yang juga diamanahkan sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana dalam Dewan Pimpinan Pusat MUI menjelaskan, bantuan tersebut berasal dari himpunan dana para donatur yang disalurkan untuk mendukung rehabilitasi rumah ibadah di wilayah terdampak bencana.

Untuk Provinsi Aceh, MUI menetapkan Masjid Salman Alfarisi sebagai penerima bantuan pembangunan dengan total nilai Rp2 miliar yang akan disalurkan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan di lapangan.

"Hari ini kami menyerahkan tahap awal sebesar Rp500 juta. Selanjutnya akan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di lapangan. Kami hanya mengantarkan amanah para donatur, sehingga seluruh prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," terang Menteri Nusron.

Proses rehabilitasi pascabencana di Aceh Tamiang masih terus berlangsung. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Nusron juga meninjau kondisi pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang serta lokasi hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

Dalam sektor pertanahan, Kementerian ATR/BPN turut mendukung proses pemulihan melalui penyiapan lahan untuk pembangunan Huntap, penerbitan sertipikat pengganti bagi masyarakat yang dokumennya hilang atau rusak akibat bencana, serta penyusunan skema konsolidasi tanah bagi kawasan yang mengalami perubahan fisik akibat banjir.

Melalui kolaborasi pemerintah, MUI, dan berbagai pihak terkait, pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang diharapkan tidak hanya mengembalikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, tetapi juga mempercepat pemulihan fasilitas ibadah serta kehidupan sosial warga terdampak.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Nusron didampingi Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Armia Pahmi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Arinaldi, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Husni. (*)

KALBARONLINE.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Sumatera Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sistem yang mudah, terukur, dan transparan.

Arahan tersebut disampaikan Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran BPN Provinsi Sumatera Utara di Medan, Rabu (22/07/2026). Menurutnya, budaya pelayanan yang mengedepankan kemudahan, kepastian, dan kepuasan masyarakat harus menjadi fondasi transformasi layanan pertanahan.

"Saya mengajak Bapak dan Ibu, kita tata kantor ini dengan menciptakan legacy yang lebih baik. Kita puaskan dan permudah layanan kepada masyarakat. Tidak boleh ada niat sedikit pun untuk mempersulit ataupun memperlambat masyarakat. Kalau memang sudah saatnya dilayani, layani berdasarkan sistem," tegas Nusron.

Ia menjelaskan, transformasi layanan pertanahan tidak hanya diwujudkan melalui penyempurnaan sistem dan tata kelola, tetapi juga perubahan budaya kerja seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Menurut Nusron, pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN.

Di hadapan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha, beserta para Pejabat Administrator dan Pengawas, Nusron juga menekankan pentingnya pelayanan yang memiliki proses terukur sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas setiap layanan yang diajukan.

"Pelayanan publik itu harus terukur, sistematis, terpantau, transparan, dan ada kepastian. Pemohon harus tahu prosesnya sudah sampai di mana, kapan selesai, serta apa yang harus dilakukan. Saya tidak ingin pelayanan berbasis perhatian, tetapi pelayanan berbasis sistem," ujarnya.

Ia menegaskan budaya melayani masyarakat harus menjadi komitmen seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Karena itu, setiap pegawai didorong untuk mengedepankan integritas, profesionalisme, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan pertanahan.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga menerima laporan capaian kinerja Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid. (*)

KALBARONLINE.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki fase transformasi organisasi dan pelayanan publik. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan seluruh perubahan yang tengah dijalankan bertujuan menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, terukur, transparan, dan berorientasi pada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Timur di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Sabtu (18/07/2026).

"Intinya kita semester ini memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani. Transformasi pelayanan, kata kuncinya hari ini," tegas Menteri Nusron.

Menurut Nusron, transformasi pelayanan publik harus ditopang oleh tiga pilar utama, yakni organisasi, tata laksana atau standar operasional prosedur (SOP), serta sumber daya manusia (SDM). Ketiga aspek tersebut harus diperkuat secara bersamaan agar pelayanan pertanahan berjalan lebih efektif sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.

Pada aspek organisasi, Kementerian ATR/BPN akan mengubah struktur Kantor Pertanahan dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan. Dengan sistem tersebut, setiap kepala seksi diharapkan mengetahui seluruh persoalan di wilayah kerjanya sehingga pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan kinerjanya lebih mudah diukur.

"Tujuannya pelayanan publik dapat lebih mudah diukur, setiap Kasi harus mengetahui seluruh persoalan di wilayahnya, selain itu, pendekatan pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat," jelasnya.

Sementara pada aspek pelayanan, Kementerian ATR/BPN akan menerapkan prinsip first in, first out, yakni berkas yang masuk lebih dahulu harus diselesaikan lebih dahulu. Selain itu, diterapkan pula sistem Pengukuran Terjadwal untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

Transformasi juga dilakukan pada layanan peralihan hak yang ditargetkan selesai paling lama 10 hari kerja.

"Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan," ujar Nusron.

Di hadapan para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Nusron juga menekankan pentingnya penguatan kualitas SDM dan integritas aparatur. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko, sementara para Kepala Kantor diminta menghentikan praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.

"Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan," tegasnya.

Menutup arahannya, Nusron mengingatkan bahwa seluruh transformasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN bermuara pada satu tujuan, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung," pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, melaporkan progres dan capaian kinerja kepada Menteri Nusron. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN yakni Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad, serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima. (*)

KALBARONLINE.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi narasumber dalam acara Nusantara Young Leaders pada sesi “Total Politik” yang digelar di Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (25/04/2026).

Pada sesi tanya jawab bersama mahasiswa, Menteri Nusron menceritakan pendekatan yang ia lakukan dalam memimpin kementeriannya menyelesaikan permasalahan terkait pertanahan.

“Karena kita (mantan) aktivis mahasiswa, cara menyelesaikan masalah itu dengan cara pendekatan yang kemanusiaan dan berkeadilan. Manusia itu kita tempatkan yang utama. Semua kebijakan ini harus memanusiakan manusia,” ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron menambahkan, bahwa pendekatan yang berkemanusiaan dan berkeadilan itu tidak hanya jadi cara dalam bekerja, namun juga menjadi ukuran dalam kepemimpinan, yakni sejauh mana seorang pejabat benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.

"Yang namanya jadi pejabat itu harus hati-hati. Segala sesuatu di dunia, selama bermanfaat pasti akan bertahan di muka bumi. Kalau tidak bermanfaat, tidak mungkin bisa bertahan. Itu kata kuncinya,” tutur Menteri Nusron.

Lebih lanjut ia menekankan, bahwa prinsip kebermanfaatan dan kemudahan bagi rakyat harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Dari situ, Menteri Nusron mengaitkannya dengan nilai moral dalam kepemimpinan sebagaimana diajarkan pesan keagamaan tentang doa bagi pemimpin, yaitu mereka yang mempersulit rakyat akan dipersulit, sementara yang mempermudah dan mengangkat harkat masyarakat akan dimuliakan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron mengajak seluruh peserta untuk mendoakan pemimpin Indonesia agar dapat menjalankan amanah dengan baik dan masuk dalam golongan yang mempermudah rakyatnya.

"Jangan hanya setiap (kebijakan) dikritik dan dicaci maki. Kritik setuju karena berkritik itu adalah kewajiban mahasiswa. Kamu jangan jadi aktivis, kalau tidak bisa mengkritik. Tapi sekali lagi, adalah sengsara kalau mengkritik tidak tahu apa tujuan (kritiknya) untuk negeri,” tutup Menteri Nusron.

Acara bertema “Mencetak Negarawan, Membangun Peradaban” ini turut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, sebagai penggagas kegiatan. Diskusi acara dipandu langsung oleh Arie Putra dan Budi Adiputro, serta diikuti mahasiswa dari berbagai kampus.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Sri Rejeki. (Jau/*)

KALBARONLINE.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk terlibat aktif dalam membangun tata ruang dan pertanahan Indonesia yang adil, modern, dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan saat menjadi pemateri dalam acara “Indonesia Punya Kamu” yang berlangsung di Muladi Dome Universitas Diponegoro (UNDIP), Selasa (02/12/2025).

Menteri Nusron menegaskan, bahwa mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki kapasitas besar untuk memelihara peradaban melalui ilmu pengetahuan dan memimpin perubahan sosial.

“Mahasiswa adalah kaum terdidik, kelompok yang dipercaya oleh Tuhan untuk memelihara peradaban melalui ilmu pengetahuan. Tidak ada perubahan besar di dunia tanpa digerakkan oleh kaum terdidiknya,” ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa.

Menurut Menteri Nusron, tantangan pertanahan saat ini seperti penataan ruang, keadilan akses lahan, hingga keseimbangan pembangunan membutuhkan gagasan baru dan energi besar dari generasi muda. Transformasi pertanahan juga tidak hanya menyangkut perbaikan administratif, tetapi menuntut pemahaman mendalam mengenai etika publik, teknologi, lingkungan, serta dinamika sosial.

Ia menambahkan bahwa transformasi pelayanan pertanahan harus memastikan akses lahan yang adil bagi masyarakat dan menciptakan ruang hidup yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (Jau/*)