KALBARONLINE.com – Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kabupaten Ketapang kembali bertambah setelah kapal tanker pengangkut BBM sandar di Terminal Fuel Jobber Ketapang pada Rabu (15/7/2026) pukul 19.48 WIB.

Berdasarkan data muatan, kapal tersebut membawa sekitar 1,93 juta liter BBM, yang terdiri dari 901.328 liter Pertalite, 148.101 liter Pertamax, dan 884.276 liter B40. Seluruh pasokan itu akan segera didistribusikan ke sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang.

Tambahan stok ini diharapkan mampu mengurangi antrean panjang di sejumlah SPBU yang terjadi dalam beberapa hari terakhir akibat tingginya permintaan BBM.

Ketua Hiswana Migas Kabupaten Ketapang, Riza, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.

"Kami mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Kapal pengangkut BBM sudah tiba dan stok akan segera didistribusikan ke SPBU. Silakan membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi berjalan lancar dan semua masyarakat dapat terlayani," katanya.

Riza menjelaskan, Hiswana Migas bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU terus berkoordinasi untuk mempercepat penyaluran BBM ke masyarakat agar kondisi di lapangan segera kembali normal.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pertamina, dan para pengelola SPBU telah menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi atas antrean BBM sekaligus memastikan distribusi berjalan optimal.

Dengan tambahan pasokan sekitar 1,93 juta liter BBM tersebut, diharapkan kebutuhan masyarakat segera terpenuhi sehingga antrean kendaraan di SPBU dapat berangsur kembali normal. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang bergerak cepat menyikapi terganggunya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Sungai Laur setelah operasional SPBU 64.788.16 dihentikan sementara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat hingga pelayanan publik tetap berjalan normal.

Bupati Ketapang menjelaskan, penghentian operasional SPBU tersebut berkaitan dengan proses evaluasi dan pemeriksaan internal atas dugaan ketidaksesuaian tata kelola penyaluran BBM. Namun, ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak boleh berdampak pada kebutuhan energi masyarakat.

“Proses klarifikasi yang sedang berjalan di tingkat manajemen SPBU merupakan ranah profesional yang harus dihormati. Namun, kebutuhan BBM masyarakat tidak boleh terganggu selama proses tersebut berlangsung,” ujarnya.

Untuk memastikan kondisi di lapangan, Bupati Ketapang juga menggelar dialog bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Laur. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan terkait dampak yang dirasakan warga akibat terhentinya layanan SPBU.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengirimkan surat resmi kepada PT Pertamina Patra Niaga pada Selasa (9/6/2026). Dalam surat tersebut, Pemkab meminta Pertamina segera merumuskan langkah darurat serta menyiapkan mekanisme distribusi alternatif guna menjaga stabilitas pasokan BBM di Sungai Laur.

“Pemerintah daerah menghormati proses hukum maupun pemeriksaan yang sedang berlangsung. Namun, kelancaran pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Menurut Bupati, ketersediaan BBM memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor, mulai dari transportasi, distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga aktivitas pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Ia juga menyoroti kondisi geografis Kecamatan Sungai Laur yang cukup jauh dari fasilitas pengisian BBM lain, sehingga berpotensi menambah beban ekonomi warga jika tidak segera ada solusi.

“Jangan sampai masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk memperoleh BBM karena harus menempuh jarak yang jauh ke daerah lain,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan langkah ini merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan distribusi energi di seluruh wilayah.

Saat ini, Pemkab Ketapang bersama masyarakat Sungai Laur berharap PT Pertamina Patra Niaga dapat segera menghadirkan solusi cepat, transparan, dan berkelanjutan agar kebutuhan BBM tetap terpenuhi selama proses evaluasi SPBU berlangsung. (Adi LC)