KALBARONLINE.com – Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, mengapresiasi komitmen kuat Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam mendorong terwujudnya pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Dukungan tersebut dinilai menjadi energi baru bagi daerah-daerah calon wilayah Kapuas Raya untuk kembali menyatukan langkah dan visi dalam perjuangan pemekaran.

Apresiasi itu disampaikan Gregorius saat menghadiri Seminar Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya yang digelar di Sintang, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Gregorius, sikap tegas dan terbuka Gubernur Ria Norsan menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam mengawal aspirasi pemekaran yang telah diperjuangkan sejak lama oleh daerah-daerah di wilayah timur Kalimantan Barat.

“Komitmen Pak Gubernur ini menjadi semangat baru bagi kami untuk kembali menguatkan perjuangan Kapuas Raya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat aktif dalam seminar, termasuk Ketua DPD RI Daud Yordan. Apresiasi turut diberikan kepada para bupati, wakil bupati, serta perwakilan dari Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu, dengan penghargaan khusus kepada Bupati Melawi atas dukungan yang konsisten.

Gregorius menekankan bahwa perjuangan pemekaran Kapuas Raya membutuhkan kolaborasi lintas daerah yang solid. Ia mengibaratkan proses ini sebagai upaya menghidupkan kembali harapan yang sempat meredup.

“Ibarat menanam, kita menyiram yang sudah layu dan menghidupkan kembali yang sudah padam,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti peran alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang menjadi penggagas sekaligus penyelenggara seminar. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil ini menunjukkan bahwa perjuangan pemekaran Kapuas Raya bukan hanya agenda pemerintah daerah, tetapi juga aspirasi bersama.

Menariknya, seluruh pembiayaan kegiatan seminar tersebut tidak bersumber dari APBD, melainkan dari inisiatif dan dana para alumni.

Pada akhir sambutannya, Bupati Sintang mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi serta komunikasi politik yang solid antar daerah agar upaya pemekaran tidak terhambat di tengah jalan.

“Jangan sampai upaya ini gagal hanya karena kurangnya komunikasi. Administrasi yang sudah lengkap jangan sampai gugur karena kita tidak seirama,” tegasnya.

Ia menambahkan, keselarasan visi antar kepala daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

“Antara gendang dan tari harus seirama. Kepentingan kita harus sama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya bukan gagasan baru pemerintahannya. Usulan pemekaran ini telah diperjuangkan sejak era Gubernur Usman Ja’far, dilanjutkan pada masa Cornelis, hingga Sutarmidji.

“Mudah-mudahan di zaman saya pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini bisa terwujud. Persetujuan bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Aloysius, juga sudah saya tandatangani,” jelas Norsan.

Seminar tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, sekaligus wadah perumusan langkah-langkah administratif strategis dalam pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan draf dokumen penyusunan pembentukan Provinsi Kapuas Raya oleh Ketua Panitia PKR kepada Gubernur Kalimantan Barat serta para bupati dari wilayah calon Provinsi Kapuas Raya. (Red)

KALBARONLINE.com – Wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya bukanlah isu baru di Kalimantan Barat. Gagasan pemekaran ini telah diperjuangkan sejak era Gubernur Usman Ja’far, dilanjutkan pada masa Cornelis, hingga kepemimpinan Sutarmidji. Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Kalbar Ria Norsan, upaya tersebut kembali didorong secara serius agar bisa terwujud.

Komitmen itu ditegaskan Ria Norsan saat membuka Seminar Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya di Pendopo Bupati Sintang, Sabtu (13/12/2025). Dalam forum tersebut, Norsan menyampaikan dukungan penuh terhadap pemekaran wilayah sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat.

Menurut Ria Norsan, luas wilayah Kalbar yang sangat besar menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Dengan 12 kabupaten dan 2 kota, serta wilayah perbatasan negara sepanjang kurang lebih 924 kilometer, pemekaran dinilai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dihindari.

“Kalimantan Barat ini wilayahnya sangat luas, tantangannya juga kompleks. Dengan kondisi seperti ini, sudah sewajarnya Kalimantan Barat dimekarkan,” ujar Norsan.

Ia berharap perjuangan panjang pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang telah dirintis para pendahulunya dapat terealisasi pada masa kepemimpinannya. Norsan mengungkapkan bahwa dukungan politik di tingkat provinsi sudah dikonsolidasikan.

“Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekda, mudah-mudahan di zaman saya pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini bisa terwujud. Persetujuan bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Aloysius, juga sudah saya tandatangani,” tegasnya.

Lebih jauh, Norsan menekankan bahwa dukungan Pemprov Kalbar tidak hanya bersifat politis. Pemerintah provinsi, kata dia, telah menyatakan kesiapan anggaran untuk menopang operasional Provinsi Kapuas Raya selama tiga tahun pertama jika pemekaran disetujui pemerintah pusat.

Meski saat ini masih berlaku moratorium pembentukan daerah otonomi baru, Norsan menilai peluang tetap terbuka. Ia menyinggung kebijakan pemekaran wilayah Papua sebagai contoh bahwa DOB masih memungkinkan sepanjang didukung kajian akademis yang kuat dan komprehensif.

“Oleh karena itu, saya minta kajian akademis ini disusun dengan sangat matang, objektif, dan rasional, supaya bisa diterima oleh pemerintah pusat,” pesannya kepada para akademisi.

Pemekaran Kalimantan Barat menjadi dua provinsi diharapkan mampu mempercepat dan meratakan pembangunan. Kalbar diproyeksikan lebih fokus mengembangkan wilayah pesisir, sementara Provinsi Kapuas Raya diarahkan untuk mempercepat pembangunan kawasan pedalaman.

Menutup sambutannya, Ria Norsan kembali menegaskan komitmennya dengan nada optimistis.

“Saya selaku gubernur bukan hanya mendukung 100 persen, tapi 1.000 persen agar Provinsi Kapuas Raya ini benar-benar terwujud,” ujarnya, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat terus berjuang bersama. (Red)