KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan detik-detik Proklamasi dengan khidmat di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Senin (17/8/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, didampingi Wakil Bupati Amru Chanwari. Kegiatan juga dihadiri jajaran pimpinan daerah, para pemangku kepentingan, serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Romi Wijaya menyampaikan pesan terkait makna peringatan kemerdekaan bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

"Di momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 ini, kami sebagai pimpinan daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara untuk tetap kompak, tetap solid, dan bersatu," ujar Romi Wijaya.

Ia menegaskan, kunci utama pembangunan daerah terletak pada persatuan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

"Tidak ada pembangunan yang bisa berjalan optimal tanpa kekompakan, tanpa soliditas, dan tanpa persatuan. Kita jaga kemerdekaan ini, kita rawat kemerdekaan ini, dan kita isi kemerdekaan ini dengan upaya-upaya dan ikhtiar kita untuk pembangunan dan kemajuan daerah serta bangsa kita," tegasnya.

Selain itu, Romi Wijaya mengimbau generasi muda di Kabupaten Kayong Utara agar aktif berkontribusi dalam membangun daerah sesuai bidang dan keahlian masing-masing.

"Kepada anak-anak muda, khususnya anak muda Kayong Utara, harus dapat mengambil peran penting dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Silakan ambil perannya sehingga dapat berkontribusi positif untuk kemajuan daerah ini," pungkasnya. (Sans)

KALBARONLINE.com – Manajemen proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara menjadi sorotan publik. Memasuki awal 2026, puluhan paket pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2025 dipastikan gagal rampung sesuai tenggat kontrak, sehingga pelaksana harus melanjutkan pekerjaan dengan konsekuensi denda keterlambatan.

Dari total 111 paket pekerjaan dengan pagu anggaran sekitar Rp16,6 miliar, realisasi di lapangan dinilai jauh dari target. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik Kayong Utara, Juandri, mengakui bahwa dari 60 paket yang berada di bawah tanggung jawabnya, baru sekitar 25 perusahaan yang mencapai progres 100 persen.

“Faktor cuaca buruk di akhir tahun, keterbatasan waktu, serta padatnya jumlah paket yang dikerjakan secara bersamaan menjadi kendala utama,” ujar Juandri, Senin (5/1/2026).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara, Jumadi Gading, menjelaskan tidak semua paket dapat berjalan sesuai rencana awal. Menurutnya, tiga paket tidak dapat dilaksanakan karena persoalan kewenangan.

“Hingga saat ini, 40 paket telah selesai dan dicairkan kepada penyedia. Sisanya bervariasi, ada yang masih di kisaran 50 hingga 70 persen,” jelas Jumadi.

Menyikapi keterlambatan tersebut, Disdik Kayong Utara memberikan kesempatan kedua kepada kontraktor melalui perpanjangan waktu maksimal 50 hari kalender, dengan kewajiban membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi ini memicu respons keras dari Lembaga Pengawal Pelaksana Pembangunan Kabupaten Kayong Utara (LP3KKU). Ketua LP3KKU, Abdul Rani, menilai terdapat persoalan sejak tahap penunjukan penyedia jasa.

Berdasarkan data LP3KKU, 111 paket proyek hanya dikuasai oleh 31 perusahaan, sehingga satu perusahaan memegang banyak paket sekaligus. Pola ini diduga kuat menjadi penyebab utama keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

“Ada CV yang mengerjakan sampai delapan paket, seperti CV Aditya Graha dan CV Timur Makmur. Rata-rata lainnya memegang empat paket. Ini jelas melampaui logika kemampuan kerja,” tegas Abdul Rani.

Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) pada proyek-proyek tersebut.

“Sisa dana yang tidak terserap harus dipertanyakan statusnya. Kami mendorong audit untuk memastikan tidak ada kerugian negara, serta memastikan apakah dana kembali ke kas negara atau menjadi SILPA,” pungkasnya. (Sans)