KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengajak para lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Haudl Ketapang mengamalkan ilmu yang diperoleh selama kuliah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Alexander Wilyo saat menghadiri Wisuda Sarjana ke-XX STAI Al-Haudl Ketapang Tahun Akademik 2026/2027 di Ballroom Hotel Borneo Emerald Ketapang, Sabtu (17/10/2026).

Dalam sambutannya, Alex menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Ketapang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berakhlak, dan berdaya saing.

Menurutnya, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ketapang, yakni pembangunan berkeadilan untuk Ketapang yang maju dan mandiri.

“Para sarjana yang diwisuda hari ini merupakan bagian dari potensi besar yang dimiliki Kabupaten Ketapang. Saya berharap ilmu yang telah diperoleh tidak berhenti pada gelar akademik, tetapi benar-benar diamalkan dan memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, serta daerah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal bagi para lulusan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Para sarjana juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, berpikiran terbuka, bekerja sungguh-sungguh, serta tetap menjunjung tinggi nilai moral.

Selain itu, Alex menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan menghormati keberagaman suku, agama, budaya, maupun profesi di Kabupaten Ketapang.

Menurutnya, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh masyarakat untuk berkembang dan merasakan manfaat kemajuan.

“Apa artinya mempunyai rumah yang besar kalau masih ada penghuninya yang merasa tertinggal? Bagi saya, Ketapang bukan sekadar kabupaten. Ini rumah kita bersama, tempat setiap orang seharusnya merasa aman, diterima, dan punya kesempatan untuk hidup lebih baik, lebih maju, dan lebih bermartabat,” tuturnya.

Alex menambahkan, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mendorong pembangunan berkeadilan agar hasilnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dalam upaya tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Ia berharap para lulusan STAI Al-Haudl Ketapang dapat berkontribusi dalam memajukan daerah melalui penerapan ilmu pengetahuan, penguatan nilai-nilai moral, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meresmikan sambungan listrik bagi 144 rumah warga di Dusun Bangunsari dan Dusun Wonosari, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Selasa (13/10/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses listrik hingga ke wilayah pelosok.

Dalam sambutannya, Alexander menegaskan bahwa pembangunan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di desa dan dusun terpencil.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, jalan, fasilitas pendidikan, dan jaringan internet harus terus diperjuangkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

“Pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk saudara-saudara kita yang tinggal di dusun-dusun. Kita akan terus berupaya agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap, sesuai dengan kemampuan dan prioritas pembangunan daerah,” tegas Alexander.

Ia mengungkapkan, Kabupaten Ketapang mendapatkan alokasi 60 titik pemasangan listrik desa pada 2026. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di Kalimantan Barat, dengan lima titik di antaranya berada di Kecamatan Kendawangan.

Alexander menyebut capaian itu merupakan hasil perjuangan pemerintah daerah sejak tahun lalu. Upaya tersebut dilakukan, antara lain, dengan mendatangi langsung kantor pusat PT PLN dan kementerian terkait untuk memperjuangkan akses listrik bagi masyarakat di desa-desa yang belum teraliri listrik.

Ia berharap program elektrifikasi desa terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan listrik. Pemerataan akses listrik ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga 2028–2029.

Selain listrik, pemerintah daerah juga mendorong perluasan jaringan internet di wilayah pedesaan. Akses internet dinilai penting untuk mendukung pendidikan anak-anak, memperluas akses informasi, serta membuka peluang bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Alexander mengakui, upaya pembangunan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghentikan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dengan tetap mengacu pada skala prioritas pembangunan.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan di tengah persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Ia berharap hujan segera turun agar kualitas lingkungan membaik dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan nyaman.

Peresmian sambungan listrik tersebut berlangsung hangat dengan penyambutan adat Dayak dan Jawa sejak dari Tugu Dusun Bagan Cempedak hingga Dusun Bangunsari dan Dusun Wonosari. Penyambutan tersebut mencerminkan kerukunan masyarakat yang hidup berdampingan di tengah keberagaman suku dan budaya.

Alexander menegaskan, keberagaman merupakan kekuatan yang harus terus dijaga untuk mendukung pembangunan daerah. Perbedaan suku dan adat istiadat bukan penghalang untuk bekerja bersama, melainkan kekayaan yang mempererat persaudaraan masyarakat Ketapang.

“Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Kita semua bersaudara, sebagai satu keluarga besar Kabupaten Ketapang. Mari kita jaga kebersamaan, terus bergotong royong, dan bersama-sama membangun Ketapang agar semakin maju dan mandiri,” ujarnya.

Peresmian sambungan listrik bagi 144 rumah warga ini menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan menuju Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri, sekaligus membuka harapan baru bagi masyarakat di wilayah pedesaan. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meminta Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Tingginya Intensitas Antrean di SPBU dan Kelangkaan Stok BBM Kabupaten Ketapang yang berlangsung di Kantor Bupati Ketapang, Senin (12/10/2026) malam.

Dalam rapat itu, Alexander menyoroti antrean kendaraan yang mengular hingga menyebabkan kemacetan di sejumlah lokasi. Ia meminta Pertamina menjelaskan kondisi pasokan sekaligus menyiapkan langkah penyelesaian agar distribusi BBM kembali lancar.

“Kami ingin ada penjelasan yang jelas dari Pertamina terkait kondisi stok BBM, kendala distribusi, serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan ini,” tegas Alexander.

Menurutnya, ketersediaan BBM sangat penting bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari, transportasi, dan pergerakan ekonomi daerah.

Karena itu, ia menilai distribusi BBM perlu dipastikan berjalan lancar dan merata agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang saat hendak mengisi bahan bakar.

Alexander juga menekankan pentingnya pengawasan penyaluran BBM, terutama BBM bersubsidi, untuk mencegah penyalahgunaan yang berpotensi memperburuk kondisi pasokan di lapangan.

“Distribusi BBM harus diawasi dengan baik. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penimbunan atau penyalahgunaan BBM yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Ia meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait meningkatkan pengawasan serta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM.

Selain memperkuat pengawasan, Alexander mendorong Pertamina mengoptimalkan pasokan dan memastikan penyaluran ke setiap SPBU sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi antrean sekaligus meredam kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM.

“Kami berharap Pertamina segera mengoptimalkan pasokan dan pemerataan distribusi. Masyarakat membutuhkan kepastian agar aktivitas sehari-hari tidak terus terganggu akibat antrean panjang dan sulitnya mendapatkan BBM,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama unsur terkait akan terus berkoordinasi untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut. Kepastian kedatangan pasokan tambahan dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar pelayanan BBM kepada masyarakat kembali normal. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapat tambahan dukungan peralatan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp93,3 juta.

Bantuan tersebut diserahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar kepada Kepala BPBD Kabupaten Ketapang di Pontianak, Rabu, 7 Oktober 2026.

Kepala BPBD Ketapang Yunifar Purwantoro mengatakan bantuan tersebut terdiri dari tiga unit mesin pemadam, enam roll selang dan tiga unit nozzle.

"Bantuan yang diterima berupa tiga unit mesin pemadam, enam roll selang dan tiga unit nozzle," kata Yunifar saat dikonfirmasi, Kamis, 8 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, tiga unit mesin pemadam masing-masing bernilai Rp23 juta dengan total Rp69 juta. Kemudian, enam roll selang ukuran 1,5 x 30 meter masing-masing senilai Rp1,8 juta atau total Rp10,8 juta.

Sementara tiga unit nozzle ukuran 1,5 masing-masing bernilai Rp4,5 juta, sehingga total nilainya mencapai Rp13,5 juta.

"Dengan demikian, total nilai seluruh peralatan yang diterima BPBD Ketapang mencapai Rp93,3 juta," jelasnya.

Menurut Yunifar, seluruh peralatan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mendukung penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Ketapang.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas dukungan peralatan tersebut.

"Terima kasih kepada Pak Gubernur Kalimantan Barat. Beberapa minggu lalu beliau sudah berkunjung ke Ketapang. Dari laporan Kepala BPBD Ketapang, kita juga mendapat bantuan dari provinsi senilai Rp93,3 juta," ujar Alexander.

Ia berharap hujan segera turun secara merata di Kalimantan Barat sehingga kondisi karhutla dan kabut asap dapat segera berakhir.

Dukungan peralatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, terutama dalam menghadapi potensi titik api yang masih muncul di sejumlah wilayah.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendapat dukungan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp60 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Bantuan Presiden (Banpres) Rp40 miliar dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp20 miliar.

Tambahan peralatan untuk BPBD Ketapang diharapkan dapat memperkuat kemampuan petugas dalam melakukan pemadaman serta penanganan karhutla di lapangan. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup II Tahun 2026 resmi digelar di Kabupaten Ketapang, Senin (5/10/2026).

Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, kejuaraan tersebut diarahkan sebagai ajang pembinaan sekaligus penjaringan atlet pencak silat potensial di Kabupaten Ketapang.

Kejuaraan dibuka secara resmi oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Komandan TNI Angkatan Laut Ketapang dan disaksikan unsur Forkopimda serta sejumlah kepala perangkat daerah Kabupaten Ketapang.

Ratusan atlet dari berbagai perguruan pencak silat turut ambil bagian. Mereka tidak hanya berkompetisi, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk menjadi bagian dari atlet terbaik yang akan membawa nama Ketapang pada level yang lebih tinggi.

Alexander Wilyo menegaskan, kejuaraan tidak boleh hanya dipandang sebagai ajang mengejar kemenangan. Menurutnya, kompetisi harus menjadi bagian dari sistem pembinaan atlet yang dilakukan secara berkelanjutan.

Karena itu, Alexander meminta Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Ketapang segera menyusun program Training Camp (TC) bagi atlet-atlet yang dinilai memiliki potensi dan prestasi.

Langkah tersebut dinilai penting sebagai persiapan menghadapi kejuaraan tingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun kompetisi di level yang lebih tinggi.

“Yang berprestasi harus kita bina. Yang punya potensi harus kita dorong. Jangan sampai atlet kita baru dipersiapkan ketika pertandingan sudah dekat,” tegas Alexander.

Ia berharap Bupati Cup II tidak berhenti sebagai agenda kompetisi tahunan, tetapi dapat menjadi fondasi pembinaan pencak silat secara berkelanjutan.

Dengan pembinaan yang terarah, regenerasi atlet diharapkan terus berjalan sehingga Ketapang mampu melahirkan pesilat berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi hingga nasional. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Sebanyak 115 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 merupakan pejabat administrator dan 56 pejabat pengawas. Pelantikan ini ditegaskan bukan sekadar rotasi, mutasi, penyegaran, maupun promosi, tetapi bagian dari kebutuhan organisasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Ketapang menegaskan, setiap jabatan yang diberikan kepada aparatur merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata.

“Jabatan adalah amanah, bukan hak,” tegasnya.

Ia mengatakan, setiap proses pengisian maupun perubahan jabatan telah melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku, mulai dari pembahasan di Baperjakat hingga memperoleh persetujuan atau pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Karena itu, setelah seluruh proses dilalui dan keputusan ditetapkan, para pejabat diminta tidak lagi memperdebatkan posisi yang diperoleh, tetapi fokus menjalankan tugas dan memberikan pengabdian terbaik.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan harus dibuktikan melalui integritas, dedikasi, serta kerja nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kalau ada berbagai pandangan atau opini yang berkembang, tidak perlu semuanya dijawab dengan kata-kata. Jawab dengan kerja,” pesannya.

Ia juga meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Ketapang memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di wilayah kerja masing-masing.

Pejabat diminta tidak menunggu persoalan membesar sebelum mengambil tindakan.

“Jika ada persoalan di lapangan, segera lihat. Jika ada keluhan masyarakat, segera dengarkan. Jika ada yang harus diselesaikan, segera berkoordinasi dan mencari jalan keluarnya,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak cukup hanya diukur dari tertibnya administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari sejauh mana kehadiran pemerintah mampu memberikan manfaat, rasa keadilan, serta pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, jajaran Pemkab Ketapang didorong membangun budaya kerja yang responsif, bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak,” tegasnya.

Ia berharap 115 pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta memperkuat kinerja pemerintahan di masing-masing bidang.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi “Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri”, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo meresmikan Kantor Desa Sukabaru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Minggu (27/9/2026).

Peresmian tersebut berlangsung bersamaan dengan rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Meski hujan mengguyur wilayah Ketapang, masyarakat tetap antusias menyambut kedatangan Bupati.

Kedatangan Alexander Wilyo disambut dengan iringan gendang tar dan atraksi pencak silat sebelum menerima pengalungan selamat datang dari Kepala Desa Sukabaru.

Usai mengikuti rangkaian Maulid Nabi, Alexander mengajak masyarakat menjadikan peringatan tersebut sebagai momentum untuk meneladani kehidupan Rasulullah SAW.

“Semoga kita semua bisa mencontoh keteladanan, kesabaran, kesederhanaan serta kebaikan Nabi Muhammad SAW dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari,” ujar Alexander.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan membangun Kabupaten Ketapang.

“Saya mohon dukungan para tokoh agama, alim ulama, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh muda. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga, merawat dan membangun Ketapang,” katanya.

Menurutnya, pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.

Di tengah hujan yang mengguyur, Alexander juga mengungkapkan rasa syukur karena hujan telah turun di berbagai wilayah Ketapang setelah daerah tersebut sebelumnya menghadapi musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Alhamdulillah, seluruh wilayah Ketapang, dari utara sampai selatan, sudah turun hujan,” ungkapnya.

Alexander berharap hujan tersebut membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan bencana baru.

“Mudah-mudahan hujan ini diberikan yang baik-baik, secukupnya dan tidak berlebihan. Semoga kita semua di Ketapang diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala musibah. Saya yakin, kalau kita kompak, kita bisa melalui apa pun itu,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan jajaran pemerintah daerah, camat, kepala desa, kepolisian hingga TNI yang telah bersama-sama menangani karhutla di wilayah Ketapang.

“Untuk Karhutla, saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk camat, kades, kapolsek dan jajaran Danramil yang semuanya sudah bahu-membahu melakukan yang kita bisa,” katanya.

Terkait peresmian Kantor Desa Sukabaru, Alexander berharap fasilitas tersebut dapat memperkuat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Ia bahkan memaknai hujan yang turun saat peresmian sebagai harapan datangnya keberkahan bagi desa tersebut.

“Semoga turunnya hujan pada hari peresmian ini juga menjadi turunnya berkah bagi Desa Sukabaru dan Pemerintah Desa Sukabaru,” harapnya.

Peresmian Kantor Desa Sukabaru ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Ketapang. Alexander kemudian meninjau sejumlah ruangan dan fasilitas kantor sebelum mengikuti makan bersama dengan jajaran pemerintah daerah, perangkat desa, tamu undangan dan masyarakat.

Dengan hadirnya kantor desa baru, pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Desa Sukabaru diharapkan semakin didukung fasilitas yang memadai serta menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Polres Ketapang bersama Polda Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), baik melalui pemadaman di lapangan maupun penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Ketapang AKBP Putra Pramtama dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Kekeringan dan Bencana Asap Akibat Karhutla di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Selasa (22/9/2026).

Rakor dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, BMKG, perwakilan perusahaan, serta para camat se-Kabupaten Ketapang.

Kapolres mengatakan, jajaran kepolisian telah melakukan penyelidikan terhadap laporan Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Ketapang.

“Polres Ketapang sudah melaksanakan penyelidikan terkait laporan Karhutla dan sampai saat ini tim dari Polda Kalbar dan dibantu oleh Polres Ketapang terus-menerus melaksanakan penegakan hukum terhadap Karhutla ini,” ujar Putra Pramtama.

Menurutnya, penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan melalui proses hukum. Personel kepolisian bersama TNI, BPBD, dan Manggala Agni juga turun langsung ke sejumlah titik untuk membantu pemadaman.

Selain pemadaman, kepolisian turut mendorong penguatan ketersediaan sumber air, salah satunya melalui pembuatan sumur bor. Fasilitas tersebut dapat mendukung kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus membantu proses pemadaman Karhutla.

Penanganan Karhutla dilakukan di tengah kondisi kekeringan ekstrem yang melanda Ketapang. Dalam rakor tersebut, Bupati Alexander Wilyo menyebut wilayah Ketapang telah mengalami periode tanpa hujan hingga 83 hari.

Kondisi tersebut meningkatkan potensi Karhutla dan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Ketapang.

Dari sisi penegakan hukum, Kajari Ketapang Ricky Febriandi mengungkapkan adanya perkara Karhutla yang telah ditangani aparat penegak hukum.

“Dari aparat penegak hukum, dari pelaporan yang sudah masuk ke kantor kami, pelaku pembakaran sudah ada sembilan orang dan untuk korporasi sebanyak 18,” ungkap Ricky.

Ia menegaskan proses hukum terhadap perkara Karhutla akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Bupati Alexander Wilyo meminta seluruh unsur, mulai dari TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni hingga perusahaan, bersama-sama turun menangani Karhutla.

“Saya harapkan kepada seluruh unsur untuk terjun bersama dan menanggulangi bersama bencana ini, baik itu TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni dan juga perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang,” tegas Alexander.

Alexander juga meminta masyarakat, camat, dan kepala desa meningkatkan upaya pencegahan dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu meluasnya Karhutla. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang mengerahkan seluruh unsur terkait untuk memperkuat penanganan kekeringan ekstrem dan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tanggap Darurat Kekeringan dan Bencana Asap Akibat Karhutla yang dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Selasa (22/9/2026).

Rakor dihadiri Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh, Kajari Ketapang Ricky Febriandi, Danlanal Ketapang Letkol Laut (P) Avif Hidayaturahman, Kapolres Ketapang Putra Pramtama, Danyon TP 832 PA Letkol Inf Sidik Purnomo, Sekda Ketapang Repalianto, Kepala BPBD Ketapang Yunifar Purwantoro, serta jajaran kepala OPD, camat, BMKG, perwakilan perusahaan dan unsur terkait lainnya.

Bupati Alexander Wilyo mengatakan, kondisi Ketapang saat ini telah memasuki fase kekeringan ekstrem. Berdasarkan kondisi yang disampaikan dalam rakor, wilayah Ketapang telah mengalami periode tanpa hujan hingga 83 hari.

“Ketapang sudah mengalami kekeringan ekstrem karena sudah tidak mendapatkan hujan selama 83 hari. Pemerintah sudah berupaya dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk dapat memberikan bantuan berupa modifikasi cuaca,” ujar Alexander.

Namun, upaya modifikasi cuaca masih menghadapi kendala karena ketersediaan bibit awan di wilayah Ketapang sangat terbatas. Hujan yang turun di sejumlah kecamatan juga dinilai belum cukup untuk mengatasi kondisi kekeringan secara keseluruhan.

Alexander meminta seluruh unsur terkait tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi turun bersama menangani Karhutla di lapangan.

“Saya harapkan kepada seluruh unsur untuk terjun bersama dan menanggulangi bersama bencana ini, baik itu TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni dan juga perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang,” tegasnya.

Selain aparat dan instansi pemerintah, Alexander juga meminta camat dan kepala desa aktif melakukan pencegahan, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu Karhutla.

Ia juga menegaskan perusahaan dari berbagai sektor harus mengambil bagian dalam penanganan bencana.

“Saya meminta kepada seluruh perusahaan, baik itu perkebunan, pertambangan dan kehutanan, saya harapkan bisa membantu bencana ini karena kita semua ikut terdampak. Saya harap semua perusahaan ikut terjun langsung memadamkan api yang ada dan harus membantu,” tutupnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang mulai memperkuat kolaborasi dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi bentang alam berkelanjutan di daerah tersebut.

Kerja sama itu dibahas melalui rapat daring terkait draft kesepakatan bersama yang diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto dari ruang vicon basement Setda Ketapang, Rabu (23/9/2026).

Pembahasan difokuskan pada substansi draft kesepakatan sebagai landasan kolaborasi dalam kajian, pengembangan, serta promosi potensi bentang alam berkelanjutan di Kabupaten Ketapang.

Sekda Ketapang Repalianto mengatakan, pengelolaan potensi alam membutuhkan perencanaan dan kolaborasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

“Kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk mengelola potensi yang ada di Kabupaten Ketapang. Potensi yang kita miliki tidak akan memberikan manfaat secara optimal kalau tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.

Menurut Repalianto, pemerintah daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam mengelola sumber daya alam dan potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Ketapang.

“Kita tidak bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Ketapang ini sendiri tanpa ada keterlibatan pihak lain,” katanya.

Namun, Repalianto menegaskan setiap bentuk kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Apapun bentuk kerja sama kita, saya hanya inginkan harus sesuai koridor aturan yang berlaku. Itu yang utama. Kita sama-sama berharap, kita bersepakat, kita taat dan patuh terhadap aturan ini. Jangan sampai ada kesepakatan kita yang melanggar aturan,” tegasnya.

Ia berharap kolaborasi dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan, pengembangan, hingga promosi potensi bentang alam di Kabupaten Ketapang.

“Kami yakin bahwa kerja sama ini akan membawa perbaikan atau paling tidak dalam bahasa sederhana, ini bisa menguntungkan Pemerintah Kabupaten Ketapang,” ujarnya.

Repalianto juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Solidaridad Network Indonesia atas keterlibatan dan dukungannya dalam upaya mendorong pengembangan Kabupaten Ketapang.

“Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pengurus Yayasan Solidaridad Network Indonesia,” katanya.

Pembahasan draft kesepakatan bersama tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kemitraan antara Pemkab Ketapang dan mitra pembangunan dalam mendorong pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan potensi daerah agar memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat. (Adi LC)