KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang terus memperkuat persiapan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ketapang. Langkah tersebut ditandai dengan verifikasi dan peninjauan kesiapan daerah oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat, Selasa (11/8/2026).

Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Ketapang dan dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol. Totok Lisdiarto.

Turut hadir Kabid Pemberantasan BNNP Kalbar, Kepala BNNK Kubu Raya, tim teknis, Asisten Administrasi Umum Setda Ketapang, serta Kepala Bagian Organisasi Setda Ketapang.

Dalam pertemuan tersebut, tim BNNP Kalbar melakukan pengecekan terhadap berbagai kesiapan yang telah disiapkan Pemkab Ketapang sebagai bagian dari proses pengusulan pembentukan BNNK.

Pengecekan mencakup kesiapan administrasi, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta dukungan pemerintah daerah terhadap operasional BNNK nantinya.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan, pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap proses pembentukan BNNK karena keberadaan lembaga tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

“Kami Pemerintah Kabupaten Ketapang sangat serius dalam mempersiapkan pembentukan BNNK. Ini bukan sekadar membentuk sebuah institusi, tetapi bagaimana kita menghadirkan sistem perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda kita,” kata Alexander Wilyo.

Menurut Alexander, kesiapan berbagai fasilitas dan dukungan kelembagaan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar proses pembentukan BNNK dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Ia menegaskan, Pemkab Ketapang akan terus mengawal proses tersebut hingga seluruh tahapan yang dipersyaratkan dapat diselesaikan.

“Kami akan terus kawal proses ini dari tahapan yang ada sampai nanti seluruh persyaratan terpenuhi dan keputusan resmi terbit. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan daerah,” tegasnya.

Proses pembentukan BNNK Ketapang sendiri masih melalui sejumlah tahapan. Usulan tersebut telah diproses di lingkungan BNN RI dan selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebelum ditetapkan melalui keputusan resmi.

Karena itu, verifikasi dan peninjauan yang dilakukan BNNP Kalbar menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan Kabupaten Ketapang sebelum proses berlanjut ke tahapan berikutnya.

Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol. Totok Lisdiarto juga memberikan apresiasi terhadap keseriusan Pemkab Ketapang dalam mempersiapkan kebutuhan pembentukan BNNK.

Jika nantinya BNNK resmi hadir di Ketapang, Alexander menilai manfaatnya akan dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam memperluas akses terhadap program pencegahan, edukasi, pemberantasan, hingga layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

“Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih dekat. Ketika BNNK hadir di Ketapang, upaya pencegahan, edukasi, pemberantasan maupun rehabilitasi bisa kita dorong lebih maksimal. Ini adalah investasi kemanusiaan untuk menyelamatkan generasi dan masa depan Ketapang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Peran keluarga, sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) juga diharapkan dapat diperkuat secara lebih sistematis apabila BNNK Ketapang terbentuk.

Koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, BNN, lembaga pendidikan, hingga masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin kompleks.

Alexander berharap seluruh tahapan pembentukan BNNK Ketapang dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku.

Kehadiran BNNK nantinya diharapkan menjadi salah satu penguatan dalam mewujudkan Ketapang BERSINAR atau Bersih dari Narkoba, sekaligus menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat.

Bagi Pemkab Ketapang, pembentukan BNNK bukan semata-mata soal hadirnya sebuah lembaga baru, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan generasi muda Ketapang tumbuh sehat, produktif, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik. (Adi LC)

KALBARONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Kepolisian Resor Ketapang memperkuat komitmen ketahanan pangan daerah melalui kegiatan Penanaman Jagung dalam rangka Ketahanan Pangan Kuartal I Tahun 2026 yang digelar di Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Sabtu (31/01/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang bersama Kapolres Ketapang sebagai bentuk dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda strategis penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Penanaman jagung ini merupakan bagian dari program nasional Polri yang dilaksanakan secara berkala setiap kuartal. Program tersebut menjadi wujud tanggung jawab institusional Polri dalam mendukung swasembada pangan nasional, yang kemudian diselaraskan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Ketapang memaknai kegiatan ini sebagai implementasi nyata visi Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang Maju dan Mandiri, khususnya melalui misi memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah dengan mengoptimalkan lahan produktif desa, sumber daya lokal, serta kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres dan Wakapolres Ketapang, perwakilan Dandim 1203/Ketapang dan Danlanal Ketapang, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Distanakbud) Ketapang, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdag) Ketapang, Camat Manis Mata, jajaran Polsek Manis Mata, unsur Forkopimcam, Kepala Desa Ratu Elok, serta perwakilan manajemen perusahaan mitra Cargill.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana gotong royong yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat desa. Kebersamaan tersebut dinilai sebagai modal sosial penting dalam membangun desa yang produktif, berdaya saing, dan mandiri secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati Ketapang menegaskan bahwa penanaman jagung ini bukan sekadar rutinitas kuartalan, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan.

Ia mengapresiasi Pemerintah Desa Ratu Elok yang dinilai responsif menjalankan program ketahanan pangan melalui penanaman jagung. Desa Ratu Elok disebut sebagai desa pertama di Kecamatan Manis Mata yang memulai kegiatan tersebut.

“Harapan kami, langkah ini dapat diikuti oleh desa-desa lainnya di Kecamatan Manis Mata, sehingga ketahanan pangan benar-benar tumbuh dari desa,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya peran seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga para petani, dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

Keterlibatan aktif Kapolres Ketapang beserta jajaran menunjukkan peran strategis Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga sebagai penggerak dan pendamping masyarakat tani.

Polri hadir untuk memotivasi petani agar semakin produktif dan mandiri, sekaligus memperkuat stabilitas nasional melalui ketahanan pangan.

Melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten Ketapang, Polri, TNI, dan dunia usaha, Desa Ratu Elok diarahkan menjadi desa percontohan ketahanan pangan berbasis jagung di wilayah Kecamatan Manis Mata.

“Ketahanan pangan bukan urusan sepele, melainkan menyangkut harkat, martabat, dan hajat hidup orang banyak. Dengan perawatan yang maksimal, kami berharap penanaman jagung ini dapat menghasilkan panen yang melimpah,” tutupnya.

Momentum ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menghadirkan pembangunan yang maju, mandiri, dan berkeadilan dengan desa sebagai fondasi utama kemajuan daerah. (Adi LC)

KALBARONLINE.com - Bupati Ketapang Alexander Wilyo secara resmi melantik Kepala Desa hasil Pemilihan Antar Waktu (PAW) Desa Asam Jelai, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, pada Selasa (27/1/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa kepala desa PAW yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan roda pemerintahan dan program pembangunan desa yang telah berjalan, sekaligus menjaga stabilitas serta persatuan masyarakat.

Ia menekankan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

“Kepala desa harus bekerja sungguh-sungguh, mengedepankan pelayanan publik, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya membangun sinergi dan komunikasi yang harmonis antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Asam Jelai.

Prosesi pelantikan dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Jelai Hulu, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap penyelenggaraan pemerintahan Desa Asam Jelai dapat berjalan secara berkelanjutan, responsif, serta mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara optimal. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menerima audiensi jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang, Senin (26/01/2026), bertempat di Ruang Kerja Pendopo Bupati Ketapang.

Audiensi tersebut membahas penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dan KPP Pratama Ketapang dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat di daerah, khususnya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan, termasuk kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah.

Seiring dengan semakin modernnya sistem administrasi perpajakan melalui Coretax System, diharapkan penerimaan pajak dari sektor-sektor strategis di Kabupaten Ketapang dapat semakin optimal. Peningkatan penerimaan pajak tersebut juga berdampak langsung pada besarnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax serta melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 tepat waktu, yakni paling lambat 31 Maret 2026 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 bagi Wajib Pajak Badan.

“Pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan. Melalui kepatuhan pajak dan pemanfaatan sistem perpajakan yang semakin modern, kita turut berkontribusi langsung dalam meningkatkan penerimaan negara yang pada akhirnya kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut Alexander juga mengajak seluruh masyarakat Ketapang untuk menjadi warga negara yang taat pajak dan berperan aktif dalam pembangunan Indonesia, khususnya di Kabupaten Ketapang.

“Mari kita bangun kesadaran bersama bahwa pajak yang kita bayarkan adalah investasi untuk masa depan daerah. Pajak kuat, APBN sehat, dan Ketapang semakin maju serta sejahtera,” pungkasnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, secara resmi melantik dua kepala desa hasil pemilihan antar waktu (PAW), yakni Kepala Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, dan Kepala Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, pada Senin (26/1/2026).

Pelantikan berlangsung khidmat dan tertib. Kegiatan tersebut dihadiri unsur forkopimcam, jajaran perangkat daerah terkait, camat setempat, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta keluarga kepala desa yang dilantik.

Dalam sambutannya, Bupati Alexander menegaskan, bahwa pelantikan Kepala desa PAW merupakan bagian dari kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa, agar roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa tetap berjalan secara optimal.

“Pelantikan kepala desa PAW ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pemerintahan desa. Saya berharap kepala desa yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan bekerja maksimal dalam melayani masyarakat,” jelasnya.

Bupati juga menekankan, bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah besar dari masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

“Kepala desa harus mampu menjadi pemimpin yang adil, merangkul seluruh elemen masyarakat, menjaga persatuan, serta menciptakan suasana desa yang aman dan kondusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alexander Wilyo mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten dalam mendukung program pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kelola keuangan desa dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan sampai muncul persoalan hukum di kemudian hari akibat kelalaian dalam pengelolaan anggaran,” pesannya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap 163 Pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Ketapang, pada Jumat (23/01/2026).

Dari 163 pejabat yang dilantik, 87 orang di antaranya pejabat administrator dan 76 pejabat pengawas. Pelantikan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang dan dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo.

Pelantikan ini dinilai sebagai bagian dari upaya penguatan birokrasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan.

Dalam sambutannya, Alexander Wilyo menegaskan, bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial atau rotasi jabatan biasa, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan birokrasi benar-benar berfungsi sebagai mesin pelayanan publik dan penggerak pembangunan masyarakat.

“Jabatan tidak bisa diminta atau dipesan. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya dan sewaktu-waktu dapat dievaluasi apabila tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga menekankan, bahwa seluruh proses pengisian jabatan dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis kompetensi, bukan karena kedekatan personal atau kepentingan tertentu.

Seluruh tahapan, kata dia, telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menunggu keluarnya pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Lebih lanjut, Alexander Wilyo menyampaikan, bahwa dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis, birokrasi tidak boleh berjalan di tempat. Aparatur sipil negara dituntut untuk adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia juga menegaskan tidak ada unsur dendam maupun kepentingan politik dalam penempatan pejabat. Seluruh keputusan diambil secara objektif dan profesional berdasarkan kompetensi serta kinerja masing-masing aparatur.

“Kita tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Pejabat harus hadir, mendengar, dan merespons. Manfaatkan media sosial sebagai media informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, para camat dan lurah diminta memiliki kepekaan serta respons cepat terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat. Pemanfaatan media sosial secara bijak juga didorong agar pelayanan publik semakin terbuka, cepat, dan mudah diakses.

Menutup sambutannya, Alexander Wilyo mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga kebersamaan dan soliditas. Ia pun berharap pelantikan ini menjadi momentum memperkuat kinerja birokrasi yang profesional, berintegritas, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan berkeadilan.

“Kepercayaan harus dibuktikan bukan dengan kata-kata, melainkan melalui kerja nyata dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Adi LC)

​

KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 18–20 Januari 2026.

Rakernas XVII Apkasi mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” dan menjadi forum strategis konsolidasi pemerintah kabupaten se-Indonesia dalam menyelaraskan aspirasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyebut Rakernas Apkasi sebagai momentum penting bagi para kepala daerah untuk menyuarakan kebutuhan riil dan tantangan pembangunan di daerah masing-masing.

“Rakernas Apkasi ini menjadi ruang strategis bagi kami para bupati untuk menyampaikan aspirasi daerah, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Alexander Wilyo.

Rangkaian kegiatan Rakernas diawali dengan welcome dinner dan pembukaan resmi pada Minggu malam (18/1/2026). Agenda utama kemudian berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (19–20/1/2026), melalui berbagai forum dialog, diskusi panel, serta pleno penyusunan rekomendasi kebijakan.

Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam Rakernas XVII Apkasi, mulai dari penguatan kemandirian pangan, pembangunan infrastruktur dasar di tingkat kabupaten, optimalisasi dana perkebunan dan dana desa, manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN), hingga penguatan relasi pusat dan daerah melalui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Alexander Wilyo yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Apkasi menegaskan, pemerintah daerah berharap adanya kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kondisi nyata di daerah.

“Kami berharap hasil Rakernas ini dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif dan memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Rakernas XVII Apkasi juga menghadirkan dialog langsung dengan sejumlah menteri dan pejabat nasional, di antaranya Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut ditutup dengan arahan Menteri Dalam Negeri sekaligus penutupan resmi Rakernas. Selain agenda Rakernas, Apkasi Tahun 2026 juga dirangkaikan dengan peresmian Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) sebagai langkah strategis memperkuat promosi potensi daerah serta membuka peluang investasi di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Repalianto, menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah/2026 Masehi yang digelar di Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Minggu (18/1/2026) usai salat Subuh berjamaah.

Tabligh akbar tersebut diselenggarakan oleh Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Masjid Agung Al-Ikhlas dengan menghadirkan penceramah Ustadz Muhammad Maliki, Pimpinan Majelis Taklim An-Nur Mubarak Pesaguan Kanan.

Peringatan Isra Mi’raj diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Ustadz Dedi Hardiansyah, dilanjutkan dengan lantunan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang diikuti seluruh jamaah.

Dalam sambutan Bupati Ketapang yang dibacakannya, Repalianto menyampaikan bahwa peristiwa Isra Mi’raj merupakan momen agung dan sarat makna dalam sejarah Islam. Ia menegaskan bahwa Isra Mi’raj tidak hanya menggambarkan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengandung pelajaran penting bagi umat Islam, khususnya tentang kewajiban salat lima waktu sebagai tiang agama.

“Melalui momentum Isra Mi’raj ini, marilah kita jadikan salat tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai kekuatan spiritual yang mampu membentuk pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama,” ujarnya.

Ia menegaskan, nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah Kabupaten Ketapang, lanjutnya, berkomitmen mendukung kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang religius, rukun, dan berakhlak mulia.

Repalianto juga menilai keharmonisan antarumat beragama yang selama ini terjaga di Kabupaten Ketapang merupakan modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk terus memperkuat persatuan dan kebersamaan, menjaga toleransi, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” katanya.

Ia berharap peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, serta mendorong masyarakat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Jumat (9/1/2026).

Pelantikan tersebut terdiri dari sembilan Pejabat Administrator dan enam Pejabat Pengawas. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Ketapang.

Dalam sambutannya, Sekda Ketapang Repalianto menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi atau promosi jabatan, tetapi merupakan kepercayaan pimpinan yang harus dijawab dengan kinerja nyata, disiplin, serta pelayanan publik yang semakin baik,” tegas Repalianto.

Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Riswanto sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan, serta Erma Santy sebagai Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Perdagangan.

Heriman Yudhistira dilantik sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial. Sementara itu, Dedy Zulkarnaen dipercaya menjabat Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan Mac Alter Sampouw sebagai Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

Pada Dinas Lingkungan Hidup, Wawan Hermawansyah ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Selain itu, Rahmat Priharto dilantik sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan Edwardo Hungan dipercaya mengemban jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Munizar resmi dilantik sebagai Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), didampingi Tommy Christiandy yang menjabat Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

Di Dinas Sosial, jabatan Sekretaris diisi oleh Suandi. Adapun Maria D’Dolora Siahaan dilantik sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Arif Lukman sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Sementara itu, Nini Marina dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Leli Ruspita dipercaya menjabat Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Repalianto berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta mampu bekerja secara profesional dan akuntabel.

“Saya minta seluruh pejabat yang dilantik hari ini untuk bekerja cepat, responsif, serta menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat Kabupaten Ketapang,” ujarnya.

Pelantikan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dan mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, kembali mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Kabupaten Ketapang mengajak empat perusahaan untuk berpartisipasi dalam perbaikan Ruas Jalan Tumbang Titi–Beringin melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Permintaan dukungan tersebut disampaikan melalui Surat Bupati Ketapang Nomor 3/SETDA-EKBANG.400.3.3.2/2026 tertanggal 5 Januari 2026 yang ditujukan kepada empat perusahaan. Langkah ini merupakan respons atas keluhan masyarakat sekaligus tindak lanjut dari Surat Bupati Ketapang Nomor 4/SETDA-EKBANG.400.3.3.2/2025 tertanggal 22 Februari 2025.

Alexander Wilyo menjelaskan, kebijakan tersebut ditempuh untuk mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembangunan daerah secara bergotong royong, khususnya dalam penanganan kerusakan infrastruktur jalan.

“Program TJSLP ini diharapkan dapat mendukung penanganan kerusakan ruas-ruas jalan di Kabupaten Ketapang. Surat ini menjadi dasar kebijakan kolaborasi pembangunan antara pemerintah daerah dan perusahaan,” ujar Alexander Wilyo dalam keterangan tertulis.

Empat perusahaan yang diminta berpartisipasi dalam perbaikan Ruas Jalan Tumbang Titi–Beringin yakni PT Mentari Pratama, PT Lestari Abadi Perkasa, PT Bekatik Subur, dan PT Warna Hijau Pesaguan.

Menurut Alexander, ruas jalan tersebut memiliki nilai strategis karena berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, kelancaran aktivitas ekonomi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Ketapang.

“Surat ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan kerusakan jalan yang memiliki peran vital bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembangunan yang kuat lahir dari kolaborasi yang adil dan bertanggung jawab antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, masyarakat memperoleh akses jalan yang layak, dunia usaha mendapatkan dukungan infrastruktur berkelanjutan, dan pemerintah daerah dapat memastikan pemerataan pembangunan berjalan efektif.

“Pelaksanaan kegiatan di lapangan diharapkan dapat dikoordinasikan dengan camat dan kepala desa setempat agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Alexander Wilyo menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari arah pembangunan Kabupaten Ketapang yang konsisten mengedepankan kepentingan warga.

“Pembangunan yang maju, mandiri, dan berkeadilan harus dilakukan dengan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adi LC)