KALBARONLINE.com – Fakta baru terungkap dalam kasus dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), yang terindikasi positif menggunakan narkoba. Keduanya diketahui baru saja lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kini terancam sanksi terberat berupa pemberhentian dari status ASN.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kubu Raya, Anusapati, membenarkan status kedua ASN tersebut.

“Iya (baru lulus PPPK),” kata Anusapati saat dikonfirmasi, Kamis (15/1/2026).

Anusapati menjelaskan, saat ini tim disiplin tengah menjadwalkan rapat untuk menentukan sanksi terhadap dua ASN yang terindikasi positif narkoba tersebut. Ia menegaskan, pemecatan menjadi hukuman terberat apabila hasil pemeriksaan menyatakan keduanya benar terbukti mengonsumsi narkoba.

“Tim sudah menjadwalkan rapat penjatuhan hukuman disiplin. Tunggu saja keputusannya. Hukuman terberatnya, ya diberhentikan,” tegasnya.

Sebelumnya, kedua ASN tersebut mengikuti tes urine yang digelar Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kubu Raya bekerja sama dengan BKPSDM. Dari hasil awal pemeriksaan, keduanya terindikasi positif narkoba. Namun, Anusapati menegaskan bahwa hasil tersebut belum bersifat final dan masih menunggu kajian serta keputusan resmi tim disiplin.

Sikap tegas juga datang dari Sujiwo. Ia menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap ASN yang terlibat narkoba dan menyatakan siap memecat siapa pun yang terbukti melanggar.

“Maunya saya, kalau seperti itu, kita pecat. Itu hal yang sangat fatal dan tidak terpuji. Siapapun dia ASN yang terindikasi positif narkoba, sanksinya pemecatan,” tegas Sujiwo, Kamis (15/1/2026).

Menurut Sujiwo, langkah tegas ini penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada kompromi terhadap narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Ia berharap kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar tidak bermain-main dengan narkoba dan tetap menjaga integritas sebagai pelayan publik.

KALBARONLINE.com – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, bereaksi keras menyusul kabar dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang diduga terindikasi positif menggunakan narkoba. Ia menegaskan tidak akan memberi ruang kompromi dan siap menjatuhkan sanksi pemecatan jika keduanya terbukti.

“Maunya saya (pecat). Kalau seperti itu, sangat fatal dan tidak terpuji. Siapapun ASN yang terindikasi positif narkoba, sanksinya kita pecat,” tegas Sujiwo, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, sikap tegas diperlukan sebagai peringatan bagi seluruh ASN agar tidak bermain-main dengan narkoba. Ia menilai penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran serius yang mencederai integritas aparatur dan kepercayaan publik.

“ASN yang terbukti positif narkoba harus ditindak tegas hingga pemecatan,” ujarnya.

Meski demikian, Sujiwo menekankan bahwa proses penanganan tetap mengikuti aturan. Ia akan berkoordinasi dengan BKPSDM Kubu Raya untuk memastikan tahapan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi. Namun secara prinsip, ia menilai ASN yang terlibat narkoba tidak layak dipertahankan.

“Saya belum menerima laporan resmi. Nanti akan saya tanyakan ke BKPSDM. Tapi prinsipnya, ASN harus memberi contoh terbaik dan berperilaku terpuji,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan peran strategis ASN sebagai pelayan masyarakat menuntut standar etik yang tinggi, termasuk bebas dari perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba.

Sebelumnya, dua ASN Kubu Raya terindikasi positif narkoba berdasarkan pemeriksaan urine rutin yang digelar BKPSDM bersama BNNK Kubu Raya. Kepala BKPSDM Kubu Raya, Anusapati, menyebut temuan tersebut masih berupa hasil awal dan tengah dikaji oleh tim disiplin.

“Jika nantinya terbukti positif narkoba, ASN yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan. Keputusan akhir ditentukan tim disiplin,” tegas Anusapati.

KALBARONLINE.com – Polemik penolakan PT GT Radial Daya Motor II terhadap pemanfaatan lahannya untuk aktivitas UMKM di kawasan Pusat Kuliner Serdam, Kabupaten Kubu Raya, dinilai seharusnya tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Pihak manajemen menegaskan tidak pernah menolak program pemerintah, namun meminta kejelasan aturan dan pembahasan teknis sebelum kebijakan dijalankan.

Manajer Humas GT Radial Daya Motor II, Ferry Hidayat, didampingi kuasa hukum Dewi Aripurnamawati, secara tegas membantah tudingan yang beredar di media sosial dan pernyataan Bupati Kubu Raya yang menyebut perusahaan melakukan pembohongan publik serta tidak mendukung program UMKM.

“Tidak benar semua tuduhan itu. Tidak ada niat saya secara pribadi maupun pihak perusahaan untuk melakukan pembohongan publik atau bersikap tidak mendukung program UMKM,” tegas Ferry dalam klarifikasinya, Kamis (26/12/2025).

Kuasa hukum GT Radial, Dewi Aripurnamawati, kemudian menjelaskan kronologi persoalan yang bermula dari surat imbauan Satpol PP tertanggal 21 November 2025 terkait penertiban bangunan. Setelah itu, perusahaan menerima surat permohonan peminjaman halaman tertanggal 28 November 2025 untuk kegiatan grand opening Pusat Kuliner Serdam pada 20 Desember 2025 malam.

Pada 17 Desember 2025, perusahaan kembali menerima surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yang menindaklanjuti surat Bupati. Pemerintah meminta dukungan pengusaha besar sebagai “bapak angkat” UMKM, termasuk peminjaman halaman usaha jangka panjang dan penyediaan sarana penunjang.

Namun, menurut Dewi, surat tersebut memuat aspek teknis yang belum pernah dibahas secara detail, mulai dari jam operasional UMKM yang ditetapkan pukul 16.00–24.00 WIB, pengelolaan kebersihan, penggunaan listrik dan air, hingga keamanan area usaha.

“Jam 16.00 itu toko kami belum sepenuhnya tutup. Masih ada proses operasional sampai sekitar pukul 18.00. Ini bukan soal menolak, tapi ada teknis yang perlu dibahas bersama,” ujarnya.

Dewi mengaku telah menghubungi Kepala Dinas terkait pada 18 Desember 2025 untuk menyampaikan keberatan menandatangani surat pernyataan persetujuan karena diperlukan pembahasan lebih mendalam. Namun hingga mendekati hari grand opening, pihaknya tidak pernah diundang ke pertemuan teknis.

Meski begitu, Ferry menegaskan perusahaan tetap mendukung kegiatan grand opening 20 Desember 2025. Bahkan saat para pelaku UMKM datang dengan bahan jualan dan mengaku telah memasak, pihaknya memberikan izin berjualan satu hari sebagai bentuk kebijaksanaan kemanusiaan.

“Kalau kami tidak mendukung, untuk apa kami izinkan grand opening dan memberi kesempatan UMKM berjualan satu hari satu malam?” katanya.

Namun Ferry mengaku terkejut ketika kemudian muncul pernyataan bahwa lahan GT Radial tidak akan lagi digunakan untuk UMKM, disusul tudingan perusahaan pelit dan tidak mendukung kebijakan daerah.

Di tengah polemik tersebut, perusahaan juga menerima surat peringatan Satpol PP tertanggal 22 Desember 2025 terkait ketinggian pagar samping bangunan. Menurutnya, persoalan pagar sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan Dinas PUPR dan masih dalam proses pembahasan, terutama terkait aspek keamanan.

Ferry menegaskan sejak beroperasi pada 2021–2022, GT Radial Daya Motor II tidak pernah menerima surat pelanggaran terkait pagar maupun bangunan. Perusahaan juga memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin dasar lainnya.

Terkait administrasi usaha, Dewi menjelaskan persoalan Nomor Induk Berusaha (NIB) bersifat teknis, terkait pencatatan alamat cabang di OSS yang sebelumnya dilakukan manual.

“Kalau ada kekurangan izin, kami tidak menolak. Kami justru ingin dibina dan dibantu tata caranya, bukan langsung ditekan dengan berbagai inspeksi mendadak,” ujarnya.

Manajemen GT Radial juga menyayangkan munculnya narasi di ruang publik yang memperkeruh suasana, termasuk tudingan penggunaan buzzer untuk membentuk opini.

“Kami ini pelaku usaha. Kami jualan ban dan servis kendaraan. Tidak ada kepentingan menggunakan buzzer. Lebih baik dana kami salurkan untuk CSR,” tegas Ferry.

Menurutnya, gagasan menjadikan Sungai Raya Dalam sebagai pusat kuliner adalah program yang baik. Namun, pelaksanaannya dinilai terlalu terburu-buru tanpa kesiapan sarana, prasarana, dan dialog yang matang dengan pemilik lahan.

“Kami mendukung UMKM, tapi ayo duduk bersama. Aturannya harus jelas, teknisnya dibahas, keamanannya dipikirkan. Jangan sampai program baik justru memicu konflik,” ujarnya. (Red)