KALBARONLINE.com – Alih-alih berterima kasih atau meminta maaf terhadap kritik yang disampaikan sejumlah bocah cilik (bocil) di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, terkait jalan rusak, Gubernur Kalbar, Ria Norsan malah menuding balik, kalau mulut anak-anak itu telah sengaja digerakkan oleh pihak-pihak yang tidak senang kepadanya.
“Tapi kalau saya lihat, materi kritikannya bukan sekadar soal jalan. Ada pesan moral yang ingin disampaikan, bahkan cenderung menyudutkan gubernur. Itu pasti ada pemainnya,” katanya, Rabu (01/04/2026).
Norsan menilai, bahwa kritik yang disampaikan anak-anak tersebut tidaklah pada tempatnya. Terlebih ia menyayangkan kalau kritik yang disampaikan tidak didasari oleh pengetahuan atau pemahaman, khususnya terkait pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota.
Norsan pun lalu menjelaskan, bahwa jalan yang dikeluhkan dalam video tersebut merupakan jalan dengan status kabupaten, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, bukan pemerintah provinsi.
“Perlu diketahui, jalan di Sepauk itu statusnya jalan kabupaten. Kewenangannya ada di bupati. Sedangkan provinsi bertanggung jawab untuk jalan provinsi,” jelasnya.
Oleh karena itu, Norsan kembali menegaskan, kalau kritik yang diarahkan kepada gubernur dalam persoalan tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
“Yang dikritik itu jalan kabupaten, tapi yang disudutkan gubernur. Itu salah total,” katanya.
Moral Anak kepada Orang Tua
Menimpali statemen Gubernur Norsan, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnain turut merasa bahwa protes yang disampaikan anak-anak tersebut sangat tidak pantas untuk diucapkan, mengingat Ria Norsan sendiri sebagai orang yang sudah tua dan juga Gubernur Kalbar.
“Ini kan banyak di media yang lebih memfokuskan pada kewenangan, (tapi) saya rasa itu bukan sudut substansi yang kita bahas, yang saya komentari itu adalah terkait masalah amoralnya seorang anak menghujat seorang tua apalagi itu pejabat, gubernur,” tuturnya.
Senafas dengan Norsan, Iskandar juga menganggap kalau sikap kritis yang disampaikan para bocil itu bukan semata-mata dalam rangka meminta perbaikan, melainkan ada motif politik dibaliknya.
“Mungkin dari instansi terkait tolonglah, kita tidak mau anak bangsa kita ini rusak gara-gara hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan,” pungkasnya.
Pengamat: Bayangkan Kalau Kita di Posisi Mereka
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Tanjungpura Pontianak, Herri Junius Nge berpandangan, bahwa hal-hal yang bersifat aspiratif, baik dalam bentuk protes, kritik, masukan, dan sebagainya, hendaknya dapat diterima pemerintah sebagai bahan koreksi atau pertimbangan terhadap suatu kebijakan.
Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh masyarakat, baik itu anak-anak maupun orang dewasa sah-sah saja, dan tidak perlu pula disikapi terlalu berlebihan. Terlebih dengan kemudahan teknologi dan keterbukaan informasi saat ini, membuat masyarakat merasa bisa terkoneksi langsung dengan pembuat kebijakan melalui akun-akun media sosial.
“Di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat apalagi bagi mereka yang betul-betul merasakan langsung kondisi tersebut,” kata Junius.
“Kita bayangkan kalau kita di posisi mereka, bisa jadi memang kondisi itu sudah terakumulasi dan sudah lama tidak direspon,” tambahnya.
Meski Junius mengaku setuju dengan Gubernur Kalbar soal pilihan narasi yang dinilai kurang baik dilakukan oleh anak-anak dalam konten tersebut, namun lagi-lagi, pesan atau aspirasi yang disampaikan tetaplah harus ditangkap dengan jernih.
“Memang saya setuju dengan Gubernur ketika anak-anak yang saya nonton itu kurang tepat, sebelum itukan ada ibu-ibu juga, memang konten-konten begini kan meniru atau fomo lah, konten meminjam KDM (Kang Dedi Mulyadi) menjadi kepala daerah itukan yang biasa ikut trend, tetapi esensinya juga harus ditangkap oleh pejabat publik bahwa itu bukan sesuatu yang masyarakat mencari muka atau apa, tetapi memang keresahan dan tentu saja pemerintah harus meresponnya positif dan bijak,” paparnya.
“Tidak selamanya kritikan masyarakat itu ada niatan buruk, atau muatan (politis), apalagi ini tidak ada dalam konteks kontestasi (pemilihan kepala daerah),” imbuh Junius.
Selain itu, dalam beberapa media massa yang ia cermati, respons yang diberikan pemerintah, termasuk Gubernur Norsan sendiri, pun cenderung kontra produktif dengan narasi kebebasan berpendapat. Kendati di awal-awal wawancara, para pejabat itu mengklaim tidak masalah terhadap kritik, namun di ujungnya, mereka terkesan memberikan serangan terhadap personal si anak, dengan bumbu-bumbu “ditunggangi” dan semacamnya.
“(Maksudnya) sudah tinggal direspon saja, kan sudah direspon juga mungkin ada positifnya, kalau tidak gini kan tidak respon. Kasus (kerusakan jalan) ini bukan di situ saja saya rasa, di daerah lain juga banyak, cuman ada yang sudah pasrah,” kata dia.
Di luar itu, Junius turut mengapresiasi peran media yang telah mengkapitalkan persoalan ini sehingga menjadi sorotan publik luas.
“Kalau tidak ada seperti itu, mungkin tidak muat (di media massa), mungkin hanya didengar saja tetapi tidak direspon. Kan sering kita dengar pemerintah mendengar kritik tetapi tindak lanjutnya tidak ada, kalau ini kan ada tindak lanjutnya. Mudah-mudahan dengan ini ada tindak lanjutnya,” katanya.
Disinggung soal adanya muatan politis serta dugaan penghasutan dari pihak-pihak yang dinilai berkepentingan sehingga menjadikan anak-anak tersebut sebagai objek—sebagaimana ditudingkan—Junius mengaku tak terlalu menangkap esensi ke arah itu.
“Menurut saya begitu. Saya tidak terlalu menangkap (ada pemain). Dan jangan lupa, media itu sangat diperlukan juga (untuk) memberikan pressure, tekanan. Melibatkan anak-anak itu ada ketentuannya juga,” katanya sembari menekankan jangan sampai isu dugaan “permainan politik” ini justru digoreng, sehingga menggeser atau menghilang esensi permasalahan sebenarnya, yakni kebutuhan masyarakat Sepauk atas perbaikan jalan yang rusak parah.
“Sekali lagi menurut saya kurang pas (menuding ada pemain), karena pertama, tidak ada kontestasi, sehingga kalau dikatakan untuk memperburuk citra (gubernur) masih belum sampai, masih jauh Belanda,” tandas Junius.
Aspirasi Berbuah Penghakiman, Klarifikasi Pemilik Video Viral
Pemilik video yang memuat protes anak-anak terhadap kondisi jalan di Sepauk, Elisabet Murniw, mengaku mendapat banyak hujatan pasca video itu viral. Melalui akun media sosialnya, Elisabet menyatakan, kalau apa yang tergambar dalam video itu merupakan aksi spontanitas dari anak-anak tersebut.
“Dihujat gara-gara berjuang demi jalan sampai di fitnah ngajarin anak-anak ngomong gak jelas dan gak benar, saya gak takut. Karena saya tidak pernah ngajarin anak-anak tersebut ngomong seperti itu,” katanya.
Elisabet mengungkapkan, ide pembuatan video tersebut bermula dari anak-anak tersebut yang datang ke rumahnya saat lebaran Idulfitri. Ia mengaku, anak-anak itu sendirilah yang mengajaknya untuk membuat konten.
“Dan mereka sendiri yang datang ke rumah saya ngajak ngonten di lebaran ke-2 saat itu. Bukan saya yang memaksa mereka ke rumahnya, dan bahkan saya tidak pernah berjanji akan memberikan uang jika konten viral,” beber Elisabet.
Elisabet pun secara eksplisit menyebut kalau dirinya merupakan seorang ibu. Bukan politisi yang tidak senang kepada pemerintahan Norsan atau hendak menyerang pribadi tertentu.
“Saya pun seorang ibu jadi saya tau mana yang boleh diajarkan dan mana yang gak boleh diajarkan. Jika kamu merasa kamu sangat benar, ya itu urusan kamu bukan urusan saya. Tapi di sini saya jelaskan, saya tidak pernah mengajak siapapun dari anak kalian untuk ikut saya ngonten biar viral. Itu mutlak keinginan mereka sendiri, dan saya hanya posting,” tegasnya.
Elisabet juga menambahkan, kalau ia punya cukup saksi untuk mengklarifikasi kebenaran ceritanya itu.
“Dan satu hal lagi, pas anak-anak di sini, banyak saksi yang melihat saya buat video, di situ orang melihat dan tau apa yang benar dan tidak,” katanya. (Tim)
