KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas dan koordinasi 31 kolektor yang bertugas di tingkat kelurahan.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan kolektor kelurahan memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Karena itu, peningkatan kapasitas diperlukan agar mereka semakin memahami mekanisme perpajakan, pelayanan, serta pendekatan kepada wajib pajak.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 di Meranti Ballroom Lantai 2 Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).
"Saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang diikuti seluruh jajaran camat dan lurah di Kota Pontianak beserta 31 kolektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak," ujarnya.
Bahasan menjelaskan, penguatan kapasitas kolektor tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga memperkuat koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan instansi terkait.
Dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan tugas di lapangan diharapkan semakin tertib dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Ia menilai optimalisasi pajak daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sepanjang 2025 mencapai Rp124,87 miliar atau sekitar 22,92 persen dari total penerimaan pokok pajak daerah.
Capaian tersebut terdiri atas Opsen PKB sebesar Rp78,26 miliar atau 114,24 persen dari target. Sementara Opsen BBNKB mencapai Rp46,62 miliar atau 119,94 persen dari target.
Adapun pada 2026, berdasarkan data hingga 30 Oktober, realisasi Opsen PKB tercatat Rp71,65 miliar atau 81,33 persen dari target. Sedangkan Opsen BBNKB mencapai Rp48,95 miliar atau 82,33 persen dari target.
Secara keseluruhan, kedua jenis opsen tersebut telah menghasilkan penerimaan sekitar Rp120,60 miliar hingga akhir Oktober 2026.
Capaian tersebut tidak terlepas dari penerapan kebijakan opsen pajak daerah yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Melalui kebijakan tersebut, penerimaan yang sebelumnya diperoleh melalui mekanisme bagi hasil berubah menjadi penerimaan perpajakan daerah secara langsung melalui opsen.
Bahasan berharap penerimaan yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan melalui kerja sama berbagai pihak, termasuk Bapenda Provinsi Kalimantan Barat, Polda Kalbar, Jasa Raharja, serta Bank Kalbar.
Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi agar para kolektor memiliki pemahaman yang memadai dalam menjalankan tugas. Kegiatan peningkatan kapasitas juga menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi mengenai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di wilayah masing-masing.
"Harapan saya, bapak dan ibu yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sekaligus memperkuat sinergi yang selama ini telah terbangun," katanya.
Bahasan mengingatkan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan penataan kota. Karena itu, dukungan penerimaan daerah yang berkelanjutan diperlukan agar berbagai program dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia berharap seluruh peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan kinerja sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan.
"Mudah-mudahan dengan sinergi yang terus terjaga, penerimaan daerah dapat semakin optimal sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Pontianak yang berkelanjutan," pungkasnya. (*)