KALBARONLINE.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) segera mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Instruksi tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, pada Sabtu (22/8/2026).

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, arahan pencabutan perda tersebut disampaikan kepadanya melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) sudah menyampaikan ke saya, bahwa perintah beliau (Presiden Prabowo Subianto) untuk mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022 harus segera dicabut," ujar Norsan di Pontianak, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Menurut Norsan, pencabutan perda tersebut mendesak dilakukan karena situasi karhutla di Kalbar saat ini sudah berada dalam status darurat. Dampak kebakaran juga dirasakan secara luas oleh masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pihak di Kalbar.

Dalam kunjungannya ke Kubu Raya, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda untuk mempercepat penanganan karhutla serta dampak kabut asap.

Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk mengambil langkah tegas, termasuk penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan.

Adapun Perda Nomor 1 Tahun 2022 sebelumnya mengatur pembakaran terbatas dan terkendali untuk pembukaan lahan perladangan.

Ketentuan tersebut antara lain membatasi luas lahan yang dibakar maksimal dua hektare per kepala keluarga, diperuntukkan untuk ditanami tanaman varietas lokal, serta dilakukan dengan menerapkan sistem sekat bakar sebagai upaya mencegah penjalaran api ke wilayah sekitarnya.

Di tengah situasi karhutla yang terjadi saat ini, Presiden Prabowo sebelumnya juga telah memerintahkan percepatan penanganan karhutla di seluruh wilayah Kalimantan dengan membagi tugas komando kepada para pimpinan tinggi TNI dan Polri.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pembagian tugas tersebut dilakukan untuk memastikan operasi di lapangan berjalan cepat, terpadu, dan serentak.

Untuk Kalimantan Barat, penanganan dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kalimantan Tengah dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Sementara Kalimantan Selatan dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali bersama Astamaops Polri Komjen Muhammad Fadil Imran.

Adapun Kalimantan Timur dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita dan Komandan Korps Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat.

Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran bergerak cepat sehingga api dapat segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas secara normal.

"Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Seskab Teddy.

KALBARONLINE.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Setibanya di Kalbar, Kepala Negara langsung memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga dan jajaran pemerintah daerah untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat serta unsur pemerintah daerah telah hadir untuk mengikuti rapat penanganan karhutla.

“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Teddy.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan kedatangannya ke Kalimantan Barat bertujuan melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan sekaligus memperoleh laporan mengenai situasi terkini.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam pemaparan situasi terkini, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan titik panas atau hotspot selama 24 jam berdasarkan pantauan satelit.

Dari pemantauan tersebut, terdeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat.

Selain itu, terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.

Menurut Bulo, sebaran titik panas tersebut terutama berada di sejumlah kabupaten di bagian selatan dan timur Kalimantan Barat.

“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut turut disampaikan prakiraan potensi hujan di Kalimantan Barat. Berdasarkan pemantauan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.

Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Operasi tersebut sempat dihentikan karena tidak terdapat potensi awan yang memadai.

“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.

Rapat tersebut menjadi langkah awal Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung situasi karhutla sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi.

Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam satu posko juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak.

KALBARONLINE.com – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan Barat pada Sabtu pagi (22/8/2026) untuk meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memimpin langsung upaya penanganannya di sejumlah wilayah.

Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

“Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan,” ujarnya.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari instruksi yang telah diberikan Presiden Prabowo sehari sebelumnya.

Presiden telah memerintahkan sekaligus membagi penugasan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan.

“Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan. Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak,” ungkapnya.

Untuk Kalimantan Barat, Presiden Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk memimpin penanganan di lapangan.

Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri.

Adapun di Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Astamaops Polri.

Sedangkan di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri mendapat tugas turun langsung dalam penanganan karhutla.

Presiden Prabowo juga menekankan agar seluruh jajaran bergerak cepat sehingga kebakaran dapat segera ditangani dan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.

“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Seskab.

Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.

Selain memastikan koordinasi seluruh unsur berjalan efektif, pemerintah juga menegaskan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan.