KALBARONLINE.com – Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Pontianak semakin meluas, termasuk di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai perkembangan tersebut menunjukkan ekosistem pembayaran digital di Kota Pontianak semakin terbentuk.

Menurut Edi, pembayaran non-tunai kini semakin mudah dijumpai, bahkan pada usaha berskala kecil. Kondisi ini dinilai menjadi indikasi meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

“Tadi saya juga ikut mencoba (bayar pakai QRIS). Ini menunjukkan bahwa akses keuangan kita, atau digitalisasi penggunaan sistem pembayaran, sudah semakin memasyarakat. Ini hal yang positif kalau masyarakat terus terbiasa dengan pembayaran non-tunai,” ujarnya setelah mencoba bertransaksi menggunakan QRIS pada salah satu pelaku UMKM di pasar murah, Kantor Camat Pontianak Selatan, Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah merchant QRIS di Kota Pontianak pada 2025 mencapai 186.753 merchant, meningkat 12,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah merchant QRIS bertambah rata-rata 28.154 merchant per tahun, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 26,44 persen.

Edi mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital semakin baik. Bagi pelaku UMKM, QRIS menawarkan alternatif pembayaran yang praktis karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus selalu menyediakan uang tunai maupun uang kembalian.

“QRIS ini lebih praktis dan lebih aman. Karena itu penggunaannya harus terus kita sosialisasikan,” katanya.

Menurutnya, semakin banyak UMKM yang menyediakan QRIS juga memberikan kemudahan bagi konsumen. Kebiasaan bertransaksi secara non-tunai diharapkan turut memperluas ekosistem ekonomi digital di Kota Pontianak.

Pemerintah Kota Pontianak juga menjalankan sejumlah program untuk mendorong digitalisasi UMKM. Upaya tersebut meliputi sosialisasi QRIS, pelatihan pencatatan keuangan digital, pengembangan pembayaran pajak dan retribusi melalui e-Ponti, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat digitalisasi daerah.

Pemanfaatan QRIS juga diperluas pada transaksi pemerintah daerah. Hingga September 2026, penerimaan pajak daerah melalui kanal QRIS tercatat meningkat 570,54 persen dibandingkan periode yang sama pada September 2025.

Edi menegaskan, transformasi menuju pembayaran digital perlu dilakukan secara bertahap dan inklusif. Masyarakat tetap perlu mendapatkan pilihan serta pemahaman yang memadai agar digitalisasi benar-benar memberikan kemudahan dalam bertransaksi.

Karena itu, Pemkot Pontianak bersama perbankan dan pemangku kepentingan lainnya akan terus mendorong edukasi penggunaan QRIS, terutama bagi pelaku UMKM.

“Yang penting masyarakat memahami manfaatnya dan terbiasa. Kalau semakin banyak pelaku usaha menyediakan QRIS, masyarakat juga semakin mudah bertransaksi,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut digitalisasi pembayaran melalui QRIS menjadi bagian penting dalam memperluas ekosistem ekonomi digital di Kota Pontianak.

Menurutnya, penggunaan QRIS tidak hanya memudahkan transaksi masyarakat, tetapi juga mendorong pelaku UMKM semakin adaptif terhadap perkembangan layanan keuangan digital.

“Digitalisasi UMKM harus terus kita dorong. QRIS bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga bagian dari upaya memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi pelaku usaha,” ujarnya usai acara puncak Pekan QRIS Nasional Kalbar di Jalan Diponegoro Pontianak, Minggu (16/8/2026).

Pemkot Pontianak telah menjalankan sejumlah upaya untuk memperkuat digitalisasi UMKM. Di antaranya sosialisasi program QRIS, pelatihan pencatatan keuangan digital, pengembangan sistem pembayaran digital untuk pajak dan retribusi melalui e-Ponti, monitoring dan evaluasi rutin, serta kerja sama dengan Satgas Percepatan Digitalisasi Daerah dan penyedia jasa sistem pembayaran.

Menurut Edi, capaian digitalisasi pembayaran di Kota Pontianak menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, tercatat 186.753 merchant QRIS di Kota Pontianak atau naik 12,89 persen secara tahunan.

“Pertumbuhan merchant QRIS ini menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha semakin terbiasa dengan transaksi digital,” katanya.

Selama lima tahun terakhir, jumlah merchant QRIS di Kota Pontianak bertambah rata-rata 28.154 merchant setiap tahun. Edi menilai tren tersebut menjadi sinyal bahwa ekonomi digital semakin diterima oleh masyarakat.

Pemanfaatan QRIS juga berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Pada 2025, pendapatan melalui QRIS retribusi tercatat sebesar Rp493.338.125 dan ikut mendorong realisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi hingga Rp29.327.165.562.

“Digitalisasi pembayaran juga membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan penerapan QRIS memberi efek pengganda bagi UMKM. Masyarakat menjadi lebih terbiasa bertransaksi non-tunai, pelaku usaha terdorong menggunakan QRIS, ekosistem ekonomi digital semakin meluas, dan akses keuangan pelaku UMKM semakin terbuka.

“Semakin banyak pelaku UMKM yang masuk ke sistem pembayaran digital, semakin besar peluang mereka untuk berkembang, tercatat, dan mendapat akses pembiayaan,” jelasnya.

Edi berharap Pekan QRIS Nasional Kalimantan Barat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, dan pelaku UMKM.

Dengan kerja sama tersebut, digitalisasi ekonomi di Pontianak diharapkan semakin inklusif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tujuan akhirnya adalah pelayanan lebih mudah, transaksi lebih aman, UMKM semakin maju, dan ekonomi Kota Pontianak semakin kuat,” pungkasnya. (*)