KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi mulai melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Melawi tahun 2026. Sebanyak lima peserta yang lolos seleksi administrasi mengikuti tahapan seleksi yang dibuka Wakil Bupati Melawi, Malin, di salah satu hotel di Nanga Pinoh, Rabu (7/10/2026).

Malin mengatakan, jabatan Sekda memiliki posisi strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif dan berkesinambungan.

Menurutnya, seleksi harus mampu menjaring figur yang memiliki integritas, kompetensi, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial, selain pengalaman sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Jabatan Sekda adalah jabatan karier tertinggi seorang ASN. Karena itu, saya yakin lima peserta yang mengikuti seleksi terbuka ini merupakan orang-orang terbaik yang memiliki pengalaman sebagai ASN,” ujar Malin.

Seleksi tersebut menjadi perhatian karena Sekda Melawi saat ini, Drs. Paulus, akan memasuki masa purna tugas pada November 2026. Karena itu, persiapan pengisian jabatan perlu dilakukan sejak awal agar tidak terjadi kekosongan yang dapat mengganggu koordinasi pemerintahan daerah.

“Jangan sampai terjadi kekosongan. Dalam sistem pemerintahan yang baik, posisi Sekda merupakan penyeimbang Bupati dan Wakil Bupati sebagai kepala daerah yang merupakan jabatan politis,” katanya.

Malin menjelaskan, Sekda memiliki tanggung jawab luas, mulai dari menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, mengoordinasikan perangkat daerah, hingga menjaga kesinambungan birokrasi dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Ia meminta seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan terukur. Proses penilaian atau assessment juga diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi mampu memetakan potensi serta kompetensi setiap peserta sesuai standar jabatan.

“Hal ini penting guna menjamin kualitas pejabat yang profesional, mampu bekerja secara efektif, serta dapat mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Malin juga meminta seluruh peserta mengikuti tahapan seleksi dengan serius dan menunjukkan kemampuan terbaik. Ia menegaskan, Pemkab Melawi memberikan kepercayaan kepada panitia seleksi untuk menjalankan proses secara profesional dan sesuai ketentuan.

“Saya percaya tim panitia seleksi adalah orang-orang hebat yang akan melaksanakan tugas dengan maksimal dan menghasilkan hasil yang maksimal. Saya juga yakin para peserta seleksi sudah mempersiapkan diri dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Malin, setiap tahapan seleksi memiliki standar nilai yang menjadi dasar penilaian peserta. Hasilnya akan digunakan dalam proses rekomendasi pengisian jabatan Sekda.

“Ada standar nilai yang dipakai dalam mengikuti tahap seleksi. Hanya peserta yang melampaui nilai yang telah ditetapkan yang akan direkomendasikan nantinya,” jelasnya.

Ia berharap seleksi terbuka tersebut menghasilkan Sekda yang mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, menjaga kesinambungan birokrasi, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Melawi.

Pemkab Melawi menargetkan pengisian jabatan Sekda berlangsung secara profesional dan objektif, sehingga pejabat terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap peningkatan pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah.

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi resmi memulai tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Melawi Tahun 2026.

Tahapan tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Tugas Bupati Melawi Nomor 600.1.11.1/452/BKPSDM-C tertanggal 14 September 2026. Surat yang ditandatangani Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa di Nanga Pinoh itu menugaskan sembilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekda di lingkungan Pemkab Melawi.

Kesembilan pejabat tersebut saat ini menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Melawi. Mereka terdiri dari kepala dinas, kepala badan, inspektur daerah, serta pejabat struktural lainnya.

Adapun sembilan pejabat yang ditugaskan mengikuti seleksi tersebut yakni Agustian Sumardi yang menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Daniel selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; serta Hendry Akbar Susanto yang menjabat Inspektur Daerah.

Selanjutnya Herry Santoso selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Margitus Bemban selaku Kepala Dinas Perhubungan; M. Syaiful Khair selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Parmalus Romundus Beni Robin selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Silvani Umran selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; serta Yussenno selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Para pejabat tersebut memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) dan Pembina Tingkat I (IV/b).

Pelaksanaan seleksi terbuka tersebut mengacu pada sejumlah regulasi terkait manajemen aparatur sipil negara dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif.

Dasar hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, peraturan pemerintah mengenai Manajemen PNS, serta ketentuan Menteri PAN-RB mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif.

Seleksi juga mengacu pada Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Nomor 800.1.2.6/03/PANSEL-JPTP/2026.

Dengan diterbitkannya surat tugas tersebut, proses pengisian jabatan Sekda Kabupaten Melawi kini memasuki tahapan resmi. Sembilan pejabat tersebut selanjutnya akan mengikuti rangkaian seleksi sesuai mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan panitia seleksi.

Proses tersebut berlangsung seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan Sekda Kabupaten Melawi saat ini, Paulus, yang dijadwalkan memasuki masa purna tugas pada November 2026.

Pengisian jabatan Sekda menjadi agenda penting bagi Pemkab Melawi mengingat posisi tersebut merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memiliki fungsi koordinasi terhadap perangkat daerah.

Dengan sembilan pejabat yang masuk dalam tahapan seleksi, proses selanjutnya akan menjadi ruang untuk melihat kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kapasitas masing-masing peserta berdasarkan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan panitia. (*)

KALBARONLINE.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Drs. Paulus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Melawi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui penerapan kebijakan Zero Tolerance bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut disampaikan Paulus saat memimpin apel pagi ASN di halaman Kantor Bupati Melawi, Senin (3/8/2026). Apel tersebut dihadiri staf ahli bupati, asisten, kepala perangkat daerah, pejabat administrator, pejabat fungsional, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.

Dalam amanatnya, Paulus menyampaikan bahwa kebijakan Zero Tolerance yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Melawi bukan sekadar slogan, tetapi menjadi komitmen nyata pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

“Komitmen ini harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang jujur, cepat, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Paulus.

Menurutnya, reformasi birokrasi hanya dapat berjalan apabila seluruh aparatur memiliki integritas, disiplin, dan menjalankan tugas secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menekankan, integritas menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, seluruh ASN diminta menjaga kepercayaan publik melalui perilaku yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, serta akuntabilitas.

“Integritas adalah modal utama dalam membangun pemerintahan yang kredibel. Setiap ASN harus memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Paulus juga mengajak seluruh perangkat daerah mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia meminta setiap pimpinan perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh ASN dapat berpartisipasi secara jujur serta bertanggung jawab dalam survei tersebut.

Menurut Paulus, SPI menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Melawi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerapan kebijakan Zero Tolerance berarti pemerintah daerah tidak memberikan ruang terhadap berbagai bentuk penyimpangan.

Hal tersebut mencakup penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, pungutan liar, konflik kepentingan, manipulasi administrasi, maupun pelanggaran lain yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran integritas. Seluruh ASN dituntut menjunjung tinggi profesionalisme, disiplin, serta menjadikan kejujuran sebagai prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” katanya.

Paulus berharap Surat Edaran Bupati Melawi tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman kerja bagi seluruh ASN.

Menurutnya, budaya kerja yang sehat harus dibangun melalui sikap saling mengingatkan, saling mengawasi, serta terus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menutup arahannya, Paulus mengajak seluruh ASN memperkuat kebersamaan dan semangat pengabdian dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Mari kita satukan tekad dan langkah untuk membangun Kabupaten Melawi melalui birokrasi yang bersih, berAKHLAK, berintegritas, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. ASN Kabupaten Melawi harus menjadi teladan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)