KALBARONLINE.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu menerima petugas sensus yang datang melakukan pendataan.

Kepala BPS Kalbar, Muh Suchaidin, mengatakan seluruh informasi yang diberikan responden dilindungi oleh Undang-Undang Statistik dan hanya digunakan untuk kepentingan penyusunan data statistik, bukan untuk kepentingan individu maupun perpajakan.

"Kalau terkait dengan kerahasiaan, aturannya sudah jelas dalam Undang-Undang Statistik. Sampai saat ini BPS tetap berpegang teguh pada prinsip menjaga kerahasiaan data responden," kata Suchaidin, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, data yang dihimpun petugas tidak akan dipublikasikan secara perorangan. BPS hanya menyajikan hasil pendataan dalam bentuk data agregat yang menjadi dasar perencanaan, evaluasi, serta penyusunan kebijakan pembangunan.

"Yang kami sampaikan nanti adalah data agregat, bukan data pribadi seseorang. Tugas BPS adalah memotret kondisi yang sebenarnya di lapangan," ujarnya.

Suchaidin juga memastikan sistem keamanan data di BPS telah dilengkapi teknologi enkripsi. Bahkan, BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjaga keamanan sistem pengelolaan data.

Menurutnya, aplikasi Faseh yang digunakan petugas sensus telah menerapkan sistem enkripsi sehingga seluruh data yang dikirim dari lapangan tetap terlindungi.

"Data yang dikirim melalui aplikasi Faseh sudah terenkripsi. Kami juga bekerja sama dengan BSSN untuk pengamanan sistem. Bahkan BPS sudah beberapa kali melakukan pengujian keamanan dan sistem kami tetap aman," katanya.

Ia mengungkapkan, hingga kini belum pernah terjadi kebocoran data yang berasal dari sistem BPS.

Meski demikian, Suchaidin mengakui masih ada sebagian masyarakat yang awalnya menolak didata karena belum memahami tujuan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia bahkan pernah mendampingi petugas yang sempat ditolak seorang warga sebelum akhirnya bersedia memberikan data setelah mendapat penjelasan.

"Setelah dijelaskan bahwa tugas BPS hanya melakukan pendataan dan data dijamin kerahasiaannya, akhirnya warga menerima petugas dan proses pendataan berjalan lancar," tuturnya.

Karena itu, Suchaidin mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus yang membawa identitas resmi. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting karena hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dalam beberapa tahun ke depan.

"Jangan khawatir memberikan data kepada petugas BPS. Data masyarakat aman, dijamin kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik," tegasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas resmi. BPS juga memastikan seluruh data yang disampaikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.

Kepala BPS Kabupaten Ketapang, Puspo Sasmito, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sesuai amanat undang-undang. Pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan menyasar seluruh rumah tangga serta berbagai jenis usaha di Kabupaten Ketapang.

"Sensus Ekonomi ini adalah kegiatan BPS 10 tahunan. Ini merupakan kegiatan prioritas nasional yang bertujuan memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah," kata Puspo Sasmito saat diwawancarai, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi ekonomi masyarakat, perkembangan dunia usaha, hingga kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Dalam pelaksanaannya, pendataan mencakup 17 sektor usaha, mulai dari pertanian, kehutanan, perdagangan, industri, konstruksi, real estat, hingga berbagai sektor jasa seperti bengkel, laundry, praktik dokter, notaris, dan profesi lainnya.

Tak hanya pelaku usaha, petugas juga melakukan wawancara kepada rumah tangga guna memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif.

Puspo menjelaskan, seluruh rumah tangga di Kabupaten Ketapang menjadi sasaran sensus. Namun karena proses pendataan masih berlangsung, BPS belum merilis jumlah rumah tangga maupun pelaku usaha yang telah berhasil didata.

Di lapangan, BPS masih menemui sebagian masyarakat yang menolak didata. Menurut Puspo, kondisi tersebut merupakan dinamika yang umumnya dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan pelaksanaan sensus.

"Masih ada masyarakat yang curiga terhadap petugas. Karena itu kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa sensus ini penting untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya," ujarnya.

Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, Puspo menegaskan seluruh petugas sensus merupakan petugas resmi yang telah direkrut dan mengikuti pelatihan. Mereka dibekali rompi, kartu identitas berbarcode yang dapat dipindai, serta surat tugas sebagai bukti keabsahan saat melakukan pendataan.

Karena itu, masyarakat diimbau menerima petugas yang datang dengan atribut resmi dan identitas lengkap. Sebaliknya, warga berhak menolak apabila ada pihak yang mengaku sebagai petugas sensus tetapi tidak dapat menunjukkan identitas resmi.

Puspo juga meluruskan anggapan yang masih berkembang di masyarakat bahwa Sensus Ekonomi 2026 berkaitan dengan perpajakan. Ia menegaskan BPS hanya mengumpulkan data untuk kepentingan statistik dan tidak memiliki hubungan dengan instansi perpajakan.

"Yang perlu dipahami masyarakat, jawaban responden dijamin kerahasiaannya sesuai undang-undang. Data tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan, melainkan murni sebagai bahan statistik agar pemerintah memiliki gambaran kondisi ekonomi masyarakat," tegasnya.

BPS Kabupaten Ketapang berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi tersebut dinilai penting agar hasil pendataan benar-benar mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 melalui kegiatan Pencanangan dan Komitmen Bersama yang digelar di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap Kantor Bupati Kapuas Hulu, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, unsur Forkopimda, Kepala BPS Kapuas Hulu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu, pimpinan OPD, instansi vertikal, perbankan, organisasi usaha, serta para petugas dan mitra Sensus Ekonomi 2026.

Pencanangan ini menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan data ekonomi yang berkualitas.

Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan memperoleh data lengkap mengenai kondisi perekonomian daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Diaan mengapresiasi BPS Kabupaten Kapuas Hulu atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting dalam memetakan perkembangan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Ia menjelaskan, data sensus akan memberikan gambaran mengenai jumlah dan sebaran usaha, karakteristik pelaku usaha, tingkat pemanfaatan teknologi digital, penyerapan tenaga kerja, hingga sektor-sektor unggulan yang berpotensi dikembangkan di masa mendatang.

"Data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran," ujarnya.

Fransiskus menambahkan, perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu saat ini terus menunjukkan perkembangan positif. Karena itu, pemerintah membutuhkan data statistik yang valid dan terpercaya sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan serta strategi peningkatan ekonomi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah, unsur Forkopimda, camat, kepala desa, lurah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya dukungan kepada petugas lapangan agar proses pendataan dapat berjalan lancar dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagai simbol dimulainya Sensus Ekonomi 2026 di Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan melakukan pemukulan gong sebanyak tiga kali. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan BPS Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memasangkan atribut Sensus Ekonomi kepada perwakilan petugas sensus serta menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada mitra BPS.

Selain itu, turut diserahkan santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris peserta yang telah meninggal dunia sebagai bentuk perlindungan sosial bagi para pekerja.

Melalui pencanangan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data statistik yang akurat, terpercaya, dan komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin maju dan berdaya saing. (Haq)

KALBARONLINE.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas di lapangan guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjadi salah satu warga yang turut didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Didampingi istrinya, Yanieta Arbiastutie, Edi menerima kedatangan petugas BPS dan menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam proses pendataan.

Edi menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kota Pontianak terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sensus menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

“Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Nantinya petugas BPS akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data terkait jumlah penghuni dalam kartu keluarga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hingga aset yang dimiliki,” ujarnya usai menerima petugas sensus di kediaman pribadinya, Senin (22/6/2026).

Menurut Edi, data ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi riil masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam merancang program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan warga.

Ia menambahkan, kondisi ekonomi suatu daerah juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu, data hasil sensus memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan. Kondisi ekonomi suatu daerah akan menentukan minat investor, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Edi berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu memetakan secara rinci tingkat kesejahteraan masyarakat serta sektor-sektor usaha yang menjadi sumber penghasilan warga Kota Pontianak.

“Kalau datanya sudah dipetakan, kita bisa mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih detail, termasuk tingkat pendapatan dan sumber-sumber penghasilannya. Dari situ kita dapat menentukan program yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, menjelaskan bahwa pelaksanaan sensus berjalan sesuai jadwal. Petugas telah diterjunkan ke seluruh wilayah Kota Pontianak untuk mendata rumah tangga maupun pelaku usaha.

“Secara keseluruhan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sudah berjalan sejak 15 Juni. Petugas kami telah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan terhadap berbagai pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak,” terangnya.

Amad menjelaskan, sasaran sensus tidak hanya mencakup perusahaan besar, toko, atau pedagang yang memiliki tempat usaha fisik. Pendataan juga menyasar aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah maupun melalui platform digital.

Perkembangan ekonomi digital membuat banyak jenis usaha baru bermunculan tanpa lokasi usaha yang mudah dikenali. Karena itu, pelaku usaha online, influencer, konten kreator, TikToker, penyanyi, MC, hingga berbagai profesi jasa lainnya turut menjadi sasaran pendataan BPS.

“Tidak hanya usaha yang tampak secara fisik. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah, seperti jual beli online maupun profesi digital seperti konten kreator dan influencer, juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi,” imbuh Amad.

Menurutnya, sektor ekonomi kreatif dan digital saat ini memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, data dari sektor tersebut penting untuk dihimpun agar potret ekonomi Kota Pontianak menjadi lebih lengkap dan akurat.

Untuk memastikan kualitas data, BPS melakukan verifikasi dengan berbagai sumber pembanding, baik dari tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, petugas juga akan mendata usaha yang ditemukan langsung di lapangan meskipun belum tercatat dalam direktori usaha atau basis data instansi terkait.

Amad mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Ia memastikan seluruh petugas dilengkapi surat tugas dan identitas resmi.

“Kami berharap masyarakat dapat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya. Tidak perlu khawatir karena seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” tutupnya. (*)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Ajakan itu disampaikan Edi saat menghadiri kegiatan zumba massal yang menjadi bagian dari Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day Ayani Megamall, Minggu (21/6/2026).

Menurut Edi, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali memiliki peran strategis dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sensus Ekonomi 2026 ini banyak manfaatnya untuk kita mendapatkan data yang paling akurat, untuk mendukung pembangunan,” ujarnya.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data ekonomi yang valid untuk mendukung perencanaan pembangunan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi Kota Pontianak yang dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, data ekonomi yang akurat sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” katanya.

Edi menegaskan Pemerintah Kota Pontianak mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa petugas sensus akan melakukan pendataan secara door to door mulai Juni hingga Agustus 2026.

Petugas yang bertugas akan menggunakan rompi resmi BPS serta tanda pengenal atau ID card. Karena itu, masyarakat diminta menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur,” ucapnya.

Ia memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan.

“Perlu saya tegaskan bahwa seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi masyarakat tidak perlu takut. Data ini hanya untuk kepentingan statistik,” jelas Edi.

Menurutnya, kualitas data akan sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah. Data yang tidak sesuai kondisi lapangan berpotensi membuat program pembangunan tidak tepat sasaran. Sebaliknya, data yang lengkap dan jujur akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha secara lebih menyeluruh.

“Mari kita jadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum untuk menghadirkan data yang berkualitas demi mewujudkan pembangunan Kota Pontianak yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk terus melanjutkan pembangunan meski di tengah keterbatasan anggaran. Beberapa program prioritas yang akan terus dijalankan antara lain pembangunan trotoar, waterfront, drainase, perluasan ruang terbuka hijau, serta penyediaan ruang bagi pelaku UMKM.

“Kami akan terus melanjutkan pembangunan trotoar, waterfront, tidak hanya di selatan dan tengah kota, tetapi juga timur dan utara. Kita juga akan memperluas ruang terbuka hijau dan memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan ekonomi,” katanya.

Edi berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pontianak dapat berjalan sukses dan menghasilkan data berkualitas yang mendukung pembangunan daerah.

“Mari bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi membangun kota ini menjadi kota yang semakin nyaman dan semakin bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua,” pungkasnya. (*) 

KALBARONLINE.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat memastikan akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan ini merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali sesuai amanat undang-undang, sekaligus menjadi basis data penting untuk memetakan kondisi perekonomian daerah.

Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, mengatakan sensus ekonomi bertujuan mendata seluruh aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat, mulai dari usaha berskala kecil hingga besar. Pendataan ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai struktur ekonomi di daerah, termasuk perkembangan sektor usaha yang terus berubah.

“Sehingga nanti akan terpotret atau akan tergambar kondisi kegiatan ekonominya, sektor apa saja. Misalnya UMKM-nya berapa, termasuk sekarang juga online gitu ya. Pedagang online kan banyak sekarang. Dengan adanya sensus ekonomi insya Allah nanti akan ketahuan,” ujarnya, Jumat (09/01/2026).

Dalam pelaksanaannya, BPS Kalbar akan mendata seluruh bangunan dan rumah yang ada. Setiap bangunan akan dicatat apakah memiliki aktivitas ekonomi atau tidak, sehingga seluruh kegiatan usaha dapat terpetakan secara menyeluruh.

“Nanti semua rumah, semua bangunan akan kita data. Termasuk bangunan-bangunan besar yang menjalankan aktivitas ekonomi juga akan dipetakan,” ungkap Muh Saichudin.

Terkait petugas sensus, ia menjelaskan bahwa BPS akan melakukan rekrutmen secara terbuka bagi masyarakat umum melalui aplikasi khusus. Pengumuman rekrutmen sensus ekonomi 2026 ini direncanakan berlangsung sekitar Februari hingga Maret 2026.

“Kita akan rekrut secara besar-besaran, tentunya setelah anggaran nasional disetujui. Nanti ada seleksi, lalu petugas yang lolos akan dilatih sebelum turun ke lapangan,” pungkasnya. (Lid)