KALBARONLINE.com – Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat mengalami penurunan pada Juni 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar mencatat realisasi anggaran program tersebut hanya sekitar Rp120 miliar, lebih rendah dibandingkan Januari dan April yang menjadi periode dengan penyerapan anggaran tertinggi.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi sejumlah dinamika dalam pelaksanaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kebijakan moratorium dan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disuspensi.

"Terkait dinamika di BGN, sebagaimana kita ketahui ada moratorium sehingga sementara tidak ada penambahan SPPG baru. Selain itu ada beberapa SPPG yang disuspensi sehingga belum beroperasi. Itu juga menjadi bahan evaluasi," kata Rahmat saat konferensi pers Rilis APBN Kalbar Edisi Juli 2026, Kamis (23/7/2026).

Rahmat menjelaskan, dari sisi Kementerian Keuangan, penurunan realisasi anggaran juga berkaitan dengan kebijakan efisiensi belanja agar sebagian anggaran dapat dialokasikan untuk mendukung program lainnya.

"Sesuai arahan Menteri Keuangan, ada beberapa hal dalam program MBG yang bisa dilakukan efisiensi sehingga anggarannya dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Itu sebabnya realisasi anggarannya menurun," ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga Juni 2026 terdapat 510 SPPG di Kalimantan Barat yang telah berjalan. Namun, 45 SPPG di antaranya masih berstatus disuspensi sehingga belum dapat beroperasi.

Rahmat juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

"Program MBG ini banyak yang memperhatikan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Harapan kami, mari sama-sama mengawasi. Kalau ada hal-hal tertentu yang perlu dilaporkan, silakan sampaikan kepada kami," tutupnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak ada penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat. Hingga saat ini, seluruh layanan SPPG di Kalbar masih berjalan sebagaimana mestinya.

Koordinator BGN Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, menjelaskan bahwa persoalan yang saat ini dihadapi hanya berkaitan dengan proses pencairan anggaran pada sejumlah SPPG yang dana operasionalnya belum masuk ke rekening virtual account (VA) masing-masing satuan pelayanan.

“Di Kalbar memang ada beberapa SPPG yang dananya belum masuk. Kami berharap hari ini dana tersebut sudah masuk ke VA SPPG yang masih menunggu pencairan,” kata Agus, Senin (8/6/2026).

Menurut Agus, keterlambatan pencairan anggaran SPPG bukan hanya terjadi di Kalimantan Barat. Kondisi serupa juga pernah dialami sejumlah SPPG di berbagai daerah di Indonesia.

Ia menjelaskan, keterlambatan tersebut umumnya dipicu oleh kendala administratif, seperti adanya kesalahan dalam proposal pengajuan anggaran yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum proses pencairan dana dapat dilakukan.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa persoalan administrasi tersebut tidak berdampak pada penutupan permanen SPPG di Kalbar.

“Sampai saat ini belum ada SPPG di Kalimantan Barat yang tutup permanen. Operasional masih berjalan dan tidak ada instruksi penghentian kegiatan,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus membantah informasi yang beredar mengenai penghentian operasional SPPG di Kalimantan Barat. BGN memastikan seluruh layanan tetap berjalan, sementara proses pencairan anggaran pada sejumlah SPPG yang masih terkendala administrasi terus dilakukan.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan layanan SPPG di Kalbar karena hingga kini tidak ada kebijakan penghentian operasional dari Badan Gizi Nasional. (Lid)