KALBARONLINE.com – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Melawi menerima penghargaan atas pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 dengan klasifikasi Sedang.

Penghargaan tersebut diterima TPPS Kabupaten Melawi dengan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, Kamis (3/9/2026).

Sekda Melawi Drs. Paulus mengatakan penghargaan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kerja bersama dalam menjalankan agenda percepatan penurunan stunting.

Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Melawi. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan pihak-pihak yang selama ini telah berkontribusi,” ujar Paulus.

Ia menegaskan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Setiap perangkat daerah memiliki peran masing-masing yang harus saling terhubung agar berbagai bentuk intervensi dapat berjalan secara terpadu dan menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Paulus, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga sejauh mana intervensi tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program harus dilakukan secara berkala.

“Masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki dan tingkatkan. Koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat, begitu juga dengan ketepatan sasaran intervensi. Jangan sampai program yang kita jalankan tidak memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan,” katanya.

Ia menambahkan, upaya penurunan stunting perlu dilakukan secara konsisten hingga tingkat kecamatan dan desa. Pemerintah desa, kader, tenaga kesehatan serta unsur masyarakat lainnya memiliki posisi penting dalam mendukung upaya pencegahan sejak dini.

“Penanganan stunting bukan pekerjaan satu organisasi atau satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader hingga masyarakat. Semua harus memiliki komitmen yang sama,” ungkapnya.

Paulus berharap penghargaan yang diterima TPPS Kabupaten Melawi dapat menjadi pemacu untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Aksi Konvergensi pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian klasifikasi Sedang diharapkan menjadi pijakan untuk melakukan pembenahan sekaligus meningkatkan kinerja program.

“Kita tentu berharap ke depan capaian ini bisa terus meningkat. Yang paling penting bukan penghargaan semata, tetapi bagaimana angka stunting di Kabupaten Melawi dapat terus ditekan dan kualitas kesehatan serta tumbuh kembang anak semakin baik,” tegasnya.

Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan bagian dari upaya memastikan berbagai program penanganan stunting berjalan secara terkoordinasi.

Pendekatan konvergensi menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai salah satu unsur penting dalam mencapai target penurunan stunting.

Di Kabupaten Melawi, berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam pelaksanaan program sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi tersebut diperlukan agar intervensi yang bersifat spesifik maupun sensitif dapat saling mendukung.

Penghargaan yang diberikan kepada TPPS Kabupaten Melawi menjadi gambaran atas proses koordinasi yang telah dilaksanakan. Namun, pemerintah daerah tetap perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui aspek yang masih membutuhkan penguatan.

Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program menjadi bagian penting agar upaya percepatan penurunan stunting dapat dilakukan secara lebih terarah.

Pemkab Melawi juga berkomitmen memperkuat kolaborasi antarsektor, meningkatkan ketepatan sasaran program serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pencegahan dan penanganan stunting.

Ke depan, penguatan peran pemerintah desa dan masyarakat diharapkan semakin ditingkatkan. Edukasi mengenai pola hidup sehat, pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak serta pemantauan tumbuh kembang anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan stunting.

Capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Pemkab Melawi untuk menjaga kesinambungan program. Dengan kerja sama yang konsisten dan intervensi yang semakin tepat sasaran, upaya mewujudkan generasi Melawi yang sehat, tumbuh optimal dan berkualitas diharapkan dapat terus diperkuat.

KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong peningkatan konsumsi ikan sebagai upaya memperbaiki gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan dengan mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya ikan.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kalimantan Barat yang juga Ketua TP PKK Kalbar, Erlina Norsan, saat menjadi narasumber dalam talkshow rangkaian Pekan Produk Kelautan dan Perikanan yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar, Kamis (13/8/2026).

Menurut Erlina, budidaya ikan tidak selalu membutuhkan modal besar maupun lahan yang luas. Pekarangan rumah yang selama ini belum dimanfaatkan dapat menjadi sumber pangan bergizi bagi keluarga.

“Tujuan kami bagaimana mengedukasi masyarakat, termasuk mahasiswa, agar memahami bahwa pekarangan rumah bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan,” kata Erlina.

Ia mengatakan, edukasi tersebut juga melibatkan mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak (Polnep). Mereka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan sumber protein keluarga.

Ke depan, program edukasi tersebut akan diperluas ke seluruh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat melalui kolaborasi antara TP PKK Kalbar dan mahasiswa Polnep.

“Insyaallah kami akan turun ke 14 kabupaten/kota bersama mahasiswa Polnep untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan pekarangan melalui budidaya ikan,” ujarnya.

Selain budidaya ikan, Erlina juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk menanam berbagai tanaman pangan bergizi. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

“Kami ingin mengajak masyarakat bahwa sebenarnya tidak perlu modal besar. Pekarangan yang ada cukup dimanfaatkan,” tuturnya.

Erlina menilai peningkatan konsumsi ikan memiliki kaitan erat dengan upaya menekan angka stunting di Kalimantan Barat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan protein anak harus dimulai dari lingkungan keluarga.

“Stunting menjadi salah satu prioritas kami di PKK Provinsi Kalbar. Kami berharap melalui sektor perikanan ini dapat membantu menekan angka stunting di Kalbar,” katanya.

Ia menambahkan, pemanfaatan pekarangan melalui budidaya ikan juga dapat menjadi solusi di tengah anggapan masyarakat bahwa harga ikan relatif mahal.

Menurutnya, jika masyarakat mampu membudidayakan ikan sendiri, kebutuhan protein keluarga akan lebih mudah dipenuhi tanpa sepenuhnya bergantung pada pembelian di pasar.

“Pemanfaatan pekarangan dengan tanaman bergizi dan budidaya ikan menjadi salah satu solusi karena selama ini masih ada anggapan harga ikan mahal,” ujarnya.

Senada dengan itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak para orang tua membiasakan anak mengonsumsi ikan setiap hari. Menurutnya, ikan merupakan sumber protein penting yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan anak.

“Yang penting ibu-ibu membiasakan anak makan ikan,” kata Ria Norsan.

Ia mengatakan masyarakat tidak harus terpaku pada jenis ikan tertentu. Selama ikan yang dikonsumsi dalam kondisi segar, kandungan proteinnya tetap dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.

“Ikan apa saja boleh. Yang penting ikan segar sehingga anak mendapat protein yang cukup dan tidak mengalami stunting,” tutupnya.

Pekan Produk Kelautan dan Perikanan yang berlangsung selama tiga hari di Halaman Galeri Arsip Provinsi Kalimantan Barat itu menghadirkan 12 stan yang menampilkan berbagai potensi serta produk sektor kelautan dan perikanan.

Selain menjadi ajang promosi produk, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi ikan dan pemanfaatan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan upaya pencegahan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas sektor.

Menurutnya, penanganan stunting menjadi bagian penting dalam mewujudkan sumber daya manusia Kota Pontianak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan Bahasan saat menghadiri Sosialisasi Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tingkat Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Bapperida Pontianak, Kamis (30/7/2026).

"Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting. Ini untuk kepentingan pembangunan sumber daya manusia di Kota Pontianak," ujarnya.

Bahasan menyebutkan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperkuat, seperti rendahnya kesadaran orang tua dalam menimbang anak setelah imunisasi dasar, kesibukan keluarga, sarana posyandu yang belum optimal, serta evaluasi berjenjang dari kecamatan hingga kelurahan yang perlu ditingkatkan.

Ia mengingatkan, balita dengan masalah gizi harus segera dideteksi dan mendapatkan intervensi agar tidak berkembang menjadi stunting permanen.

"Kalau balita bermasalah gizi tidak dideteksi dan diintervensi sejak dini, risiko jatuh pada kondisi stunting permanen akan semakin besar. Ini tidak boleh kita biarkan," tegasnya.

Menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Agustus 2026 sebagai bulan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting.

Gerakan tersebut diarahkan untuk melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, serta pemberian intervensi kepada sasaran ibu hamil dan balita.

Gerakan tersebut menargetkan seluruh ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan di puskesmas sesuai standar pemeriksaan 12D serta pengukuran lingkar lengan atas. Selain itu, Pemkot Pontianak menargetkan sedikitnya 80 persen balita dapat ditimbang dan diukur menggunakan antropometri terstandar, serta 95 persen ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi segera mendapatkan intervensi.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pontianak, Bahasan meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat integrasi program.

Ia juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program CSR maupun donasi untuk membantu penyediaan pangan tambahan bagi balita bermasalah gizi dan ibu hamil.

Kepada camat dan lurah, Bahasan meminta monitoring serta evaluasi dilakukan secara rutin. Kelurahan juga diminta mendata sasaran ibu hamil dan balita, membentuk pos penimbangan di wilayah yang belum memiliki posyandu, serta melakukan penyisiran dari rumah ke rumah bersama kader, TPK, RT, dan RW.

"Kepala puskesmas dan tenaga kesehatan juga harus memastikan seluruh alat antropometri di posyandu sesuai standar, melatih kader agar menimbang dan mengukur dengan benar, serta memverifikasi data kasus bermasalah gizi," jelasnya.

Bahasan menambahkan, periode 1.000 hari pertama kehidupan mulai dari calon pengantin, masa kehamilan, kelahiran, hingga anak berusia dua tahun merupakan fase penting yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

Ia berharap Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting pada Agustus 2026 menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pihak.

"Keberhasilan gerakan ini berada di pundak kita bersama. Tidak ada satu lembaga pun yang dapat bekerja sendiri. Cegah stunting itu penting, Kota Pontianak bebas stunting baru," pungkasnya. (*)