Tuesday, 17 November 2026 | 17 November 2026
sufmi dasco ahmad
Satu Kursi, Dua Calon, Banyak Kepentingan: Potensi Turbulensi Keseimbangan Koalisi
Satu Kursi, Dua Calon, Banyak Kepentingan: Potensi Turbulensi Keseimbangan Koalisi
Monday, 16/11/2026

Oleh: Syarif Usmulyadi Al Qadrie
Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik

KALBARONLINE.com – Panggung politik nasional kembali memperlihatkan dinamika menarik setelah sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Dukungan tersebut bukan sekadar aspirasi kader di daerah, tetapi dapat dibaca sebagai sinyal konsolidasi kekuatan internal Gerindra dalam menentukan konfigurasi kekuasaan pemerintahan ke depan.

Sebagaimana diberitakan Liputan6 pada 15 November 2026, dukungan datang antara lain dari DPD Gerindra Sumatera Barat, Aceh, Lampung, dan Sumatera Selatan. Aspirasi serupa juga berkembang di sejumlah daerah lainnya. Para pendukung mengemukakan pengalaman politik, kapasitas komunikasi lintas partai, serta kedekatan Dasco dengan Prabowo sebagai alasan pengusulan tersebut.

Namun, ada persoalan yang lebih besar daripada sekadar siapa yang akan mengisi kursi RI-2. Apakah dukungan yang terkonsolidasi di lingkungan Gerindra otomatis memperoleh penerimaan dari partai-partai koalisi? Ataukah justru menjadi awal turbulensi baru dalam koalisi pemerintahan? Di sinilah politik pergantian wakil presiden tidak bisa dibaca semata-mata sebagai urusan internal Gerindra.

Dalam perspektif politik kekuasaan, dukungan terbuka dari sejumlah DPD dapat dipahami sebagai upaya membangun legitimasi politik bagi figur yang berasal dari lingkaran inti partai. Dasco bukan figur yang muncul secara tiba-tiba. Sebagai Ketua Harian DPP Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI, ia memiliki posisi strategis dalam komunikasi politik, pengelolaan organisasi, serta hubungan antara pemerintah dan parlemen.

Kedekatannya dengan Prabowo menjadi salah satu modal politik yang kerap disebut para pendukungnya. Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik memang memiliki arti penting. Pemerintahan tidak cukup hanya ditopang oleh kemenangan elektoral, tetapi juga membutuhkan dukungan politik yang stabil di parlemen.

Dalam perspektif Max Weber, legitimasi kekuasaan tidak hanya bersumber dari kewenangan formal, tetapi juga dari kepercayaan dan pengakuan terhadap figur pemimpin. Dukungan kader Gerindra kepada Dasco dapat dibaca sebagai upaya membangun legitimasi internal tersebut.

Tetapi, legitimasi internal partai tidak identik dengan legitimasi koalisi. Dukungan DPD merupakan aspirasi organisasi, bukan mandat untuk menentukan wakil presiden secara sepihak.

Jika Dasco dipertimbangkan menjadi wakil presiden, pertanyaan mendasarnya adalah apakah ia akan lebih banyak merepresentasikan kepentingan partai atau menjalankan fungsi kenegaraan sebagai pendamping presiden?

Secara politik, pengusulan Dasco memiliki rasionalitas organisasi. Gerindra tentu memiliki kepentingan untuk menempatkan kader yang dipercaya dan memahami arah politik Prabowo. Pengalaman Dasco di parlemen juga menjadi modal dalam membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik.

Namun, wakil presiden bukan sekadar perpanjangan tangan ketua umum partai. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Artinya, jabatan tersebut memiliki dimensi konstitusional dan tanggung jawab kenegaraan, bukan hanya fungsi representasi politik.

Di sinilah pentingnya membedakan loyalitas politik dengan tanggung jawab konstitusional. Seorang wakil presiden harus mampu mendampingi presiden sekaligus menjaga kepentingan pemerintahan secara keseluruhan.

Persoalan paling sensitif justru terletak pada kemungkinan munculnya turbulensi dari partai-partai koalisi. Koalisi pemerintahan Prabowo dibangun melalui kompromi dan pembagian ruang politik antarkekuatan. Setiap partai memiliki kepentingan, kontribusi elektoral, jaringan organisasi, dan ekspektasi terhadap keberlanjutan pemerintahan.

Ketika Gerindra terlihat mendorong kadernya sendiri untuk menduduki posisi wakil presiden, partai-partai lain dapat mempertanyakan keseimbangan representasi dalam koalisi. Apakah pengisian jabatan RI-2 merupakan keputusan bersama atau sekadar agenda konsolidasi partai utama?

Kita perlu berhati-hati agar tidak menganggap semua partai koalisi pasti menolak Dasco. Sebagian mungkin menerima, sebagian lainnya dapat memilih tidak mengajukan kader, dan ada pula yang mungkin mengusulkan nama alternatif. Sikap tersebut harus dibaca berdasarkan pernyataan resmi masing-masing partai, bukan asumsi politik.

Namun, secara teoretis, kondisi ini mengingatkan pada konsep coalition bargaining atau tawar-menawar koalisi. Dalam pemerintahan multipartai, stabilitas koalisi bergantung pada kemampuan pemimpin mengelola kepentingan para mitranya. Ketika salah satu kekuatan terlalu dominan, muncul risiko ketidakpuasan dari anggota koalisi lainnya.

Turbulensi itu tidak harus berbentuk penarikan dukungan secara terbuka. Gejalanya bisa muncul melalui berkurangnya disiplin politik di parlemen, meningkatnya kritik terhadap kebijakan pemerintah, tertundanya agenda legislasi, atau menguatnya tuntutan pembagian peran dalam pemerintahan. Dengan kata lain, ancaman terhadap stabilitas koalisi tidak selalu datang dari oposisi. Ia juga dapat tumbuh dari ketidakpuasan di dalam lingkaran kekuasaan sendiri.

Ada satu aspek konstitusional yang membuat dinamika ini semakin menarik. Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk langsung menunjuk satu orang pengganti. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden, paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi politik yang penting. Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama, bukan satu nama yang otomatis disahkan. MPR kemudian memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih salah satu di antara kedua calon tersebut. Dengan demikian, dukungan sejumlah DPD Gerindra kepada Dasco belum berarti Dasco otomatis menjadi wakil presiden. Bahkan, apabila Prabowo memasukkan Dasco sebagai salah satu calon, masih terdapat satu ruang pencalonan lainnya yang dapat menjadi instrumen kompromi politik.

Di sinilah kemungkinan munculnya konfigurasi dua calon menjadi menarik. Secara hipotetis, Dasco dapat diposisikan sebagai representasi aspirasi internal Gerindra, sementara calon kedua dapat berasal dari figur yang memiliki penerimaan politik lebih luas di antara partai-partai koalisi. Namun, kedua nama tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pengusulan presiden, bukan hak veto atau jatah otomatis partai tertentu.

Konstitusi juga tidak mensyaratkan kedua calon harus berasal dari partai politik yang sama atau harus merupakan kader partai koalisi. Artinya, Prabowo memiliki ruang untuk mempertimbangkan figur profesional, tokoh nasional, maupun representasi kekuatan politik lain sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional.

Dalam perspektif politik koalisi, mekanisme dua calon ini sesungguhnya dapat menjadi ruang kompromi sekaligus arena kontestasi. Gerindra dapat memperjuangkan Dasco, sedangkan kepentingan partai koalisi lainnya dapat diperhitungkan melalui alternatif calon kedua. Namun, perlu diingat, MPR bukan sekadar lembaga yang mengesahkan keputusan presiden. MPR memiliki kewenangan memilih di antara dua calon tersebut. Karena itu, dukungan politik di parlemen tetap menjadi faktor penting.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku panduan pemasyarakatan UUD 1945 terbitan MPR, ketentuan dua calon dimaksudkan agar MPR mempunyai alternatif dalam mengambil keputusan dan tidak harus menerima begitu saja usulan presiden. Dengan demikian, mekanisme konstitusional ini juga memiliki dimensi menjaga konstelasi dan stabilitas politik selama sisa masa jabatan.

Pertanyaannya kemudian: apakah Prabowo akan mengajukan dua figur yang sama-sama berasal dari lingkaran Gerindra, atau menghadirkan satu figur Gerindra dan satu figur kompromi lintas koalisi? Pilihan tersebut akan menjadi ujian nyata bagaimana presiden menyeimbangkan loyalitas partai dengan kepentingan pemerintahan.

Dalam situasi ini, Prabowo menghadapi dilema politik yang tidak sederhana. Sebagai Ketua Umum Gerindra, ia tentu memahami aspirasi kadernya. Namun, sebagai presiden, ia harus mempertimbangkan kepentingan pemerintahan dan seluruh partai pendukung.

Mengakomodasi aspirasi Gerindra dapat memperkuat konsolidasi internal partai. Sebaliknya, mengabaikan keseimbangan koalisi berpotensi menimbulkan ketegangan dengan mitra politik. Karena itu, keputusan mengenai wakil presiden tidak cukup didasarkan pada kedekatan personal ataupun loyalitas organisasi.

Prabowo perlu menempatkan tiga pertimbangan secara bersamaan, yakni kapasitas kenegaraan calon, penerimaan politik lintas partai, dan kemampuan menjaga efektivitas pemerintahan. Apabila Dasco menjadi pilihan, proses komunikasinya dengan partai-partai koalisi harus dilakukan secara terbuka dan substantif. Sebaliknya, apabila muncul alternatif lain, keputusan tersebut juga harus dijelaskan berdasarkan kebutuhan pemerintahan, bukan semata-mata kalkulasi pembagian kekuasaan.

Dalam teori demokrasi koalisi, pemerintahan yang stabil bukanlah pemerintahan yang seluruh kekuasaannya terkonsentrasi pada satu kekuatan politik. Stabilitas justru membutuhkan mekanisme konsultasi, akomodasi, dan pembagian tanggung jawab yang proporsional.

Karena itu, Gerindra perlu membedakan antara hak mengusulkan kader dan hak menentukan keputusan kenegaraan. Aspirasi DPD merupakan bagian dari demokrasi internal partai, tetapi keputusan mengenai wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional.

Partai-partai koalisi juga perlu mengedepankan kepentingan pemerintahan di atas kepentingan mendapatkan posisi. Perbedaan aspirasi tidak semestinya langsung diterjemahkan sebagai konflik, selama tersedia ruang dialog dan kesepakatan politik yang sehat.

Dukungan sejumlah DPD Gerindra kepada Dasco merupakan perkembangan politik yang patut diperhitungkan. Namun, dukungan tersebut belum dapat dimaknai sebagai kesepakatan final seluruh internal Gerindra, apalagi sebagai persetujuan seluruh partai koalisi. Persoalan sebenarnya bukan semata-mata Dasco atau bukan Dasco. Persoalannya adalah bagaimana Prabowo mengelola transisi jabatan wakil presiden tanpa mengorbankan keseimbangan politik yang menopang pemerintahannya.

Gerindra tentu memiliki hak politik untuk memperjuangkan kader terbaiknya. Tetapi, koalisi pemerintahan bukanlah kepemilikan eksklusif satu partai. Ia merupakan persekutuan politik yang dibangun melalui kontribusi, kompromi, dan kepercayaan bersama.

Jika proses pengisian jabatan wakil presiden berubah menjadi arena dominasi satu kekuatan, arus balik dari partai koalisi bukan sesuatu yang mustahil. Sebaliknya, jika keputusan ditempuh melalui konsultasi dan pertimbangan konstitusional, pergantian wakil presiden justru dapat menjadi momentum memperkuat pemerintahan.

Pada akhirnya, Prabowo sedang diuji: apakah ia akan lebih mengutamakan konsolidasi partai atau menjaga keseimbangan negara dan koalisi? Sebab, dalam politik demokratis, loyalitas boleh menjadi fondasi kekuasaan, tetapi kemampuan merawat kepercayaanlah yang menentukan keberlanjutannya.