KALBARONLINE.com – Sebanyak 787 rider mengikuti Hibun Trail Adventure Lintas Melindo yang digelar Komunitas Hibun Trail Adventure (HUTAN) Kabupaten Sanggau di Dusun Sanjan Emberas, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Sabtu (26/9/2026).

Peserta tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, tetapi juga datang dari luar Kalbar, di antaranya Jawa dan Sulawesi.

Kegiatan tersebut dibuka dan dilepas Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan. Tak hanya melepas peserta, Krisantus juga ikut menjajal langsung lintasan trabas menggunakan motor trail.

Krisantus mengatakan antusiasme peserta menunjukkan kegiatan trabas di Sanggau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi event yang lebih besar.

“Kabupaten Sanggau ini selalu sukses melaksanakan trabas. Pesertanya luar biasa, bukan hanya dari Kalbar, tetapi juga ada dari Sulawesi, Jawa Barat dan daerah lainnya di Pulau Jawa,” kata Krisantus.

Menurutnya, jumlah peserta yang mencapai ratusan rider menjadi modal untuk mengembangkan kegiatan tersebut ke tingkat nasional.

“Hari ini tercatat 787 peserta. Kalau ditambah dengan yang datang dan belum melakukan registrasi, informasinya bisa lebih dari seribu orang. Ini tentu menjadi potensi yang luar biasa untuk kita kembangkan bersama,” ujarnya.

Krisantus juga menilai trabas bukan sekadar kegiatan olahraga dan menyalurkan hobi. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kondisi serta potensi wilayah pedalaman Kalimantan Barat.

Ia pun sengaja ikut menjajal lintasan untuk melihat langsung kondisi wilayah yang dilalui para peserta.

“Saya juga tadi ikut menjajal track menggunakan motor trail. Ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi pelosok dan pedalaman Kalbar,” katanya.

Saat menjajal lintasan, Krisantus melihat sejumlah jalur alam yang melewati kawasan perkebunan. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan kegiatan trabas dapat menjadi salah satu cara untuk mengenalkan karakter wilayah Kalbar kepada masyarakat dari luar daerah.

Krisantus kemudian mendorong agar penyelenggaraan trabas di Kabupaten Sanggau terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun jumlah peserta. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan dapat berkembang menjadi event bertaraf nasional.

“Kita ingin trabas di Kabupaten Sanggau ini ke depan menjadi trabas nasional. Kualitas dan kuantitasnya harus terus kita tingkatkan,” tegasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia meminta komunitas dan panitia memperkuat promosi melalui berbagai platform media.

Menurutnya, promosi melalui media sosial, media elektronik hingga televisi dapat membantu memperkenalkan event tersebut kepada masyarakat yang lebih luas.

“Saya berharap kegiatan seperti ini bisa disiarkan secara nasional sehingga masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana trabas menjelajah alam di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Krisantus bahkan berharap kegiatan tersebut nantinya mampu menarik perhatian rider dari negara-negara ASEAN untuk datang dan menjajal langsung lintasan di Kalimantan Barat.

“Kalau terus kita promosikan secara nasional, saya berharap ke depan bukan hanya masyarakat Indonesia yang mengetahui kegiatan ini. Bahkan mungkin peserta dari negara-negara ASEAN bisa tertarik datang dan melihat langsung alam Provinsi Kalbar yang sungguh menantang,” katanya.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mendukung kegiatan trabas yang dinilai dapat menjadi ruang olahraga sekaligus promosi potensi daerah.

“Saya akan terus mendukung kegiatan trabas seperti ini. Setiap ada trabas, kalaupun saya tidak bisa hadir, motor untuk hadiah juga selalu hadir. Jadi saya tentu mendukung agar kegiatan ini semakin berkembang,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Persoalan air PDAM yang menjadi payau dan terasa asin saat musim kekeringan kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mendorong kajian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang dapat melayani kebutuhan air bersih lintas kabupaten/kota sebagai solusi jangka panjang.

Hal itu disampaikan Krisantus saat meninjau Instalasi Pengolahan Air Bersih PMI Kalbar AP81 di kawasan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya, Jalan Adisucipto, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (22/9/2026).

Krisantus mengatakan persoalan air payau yang terjadi hampir setiap tahun tidak bisa terus ditangani dengan pola yang sama. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur air bersih.

“Langkah ke depan, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa bencana ini terjadi hampir setiap tahun. Walaupun tidak selalu separah ini, tetapi terjadi setiap tahun, yaitu air PDAM menjadi payau dan rasanya asin,” kata Krisantus.

Ia menyebut kondisi air yang lebih asin dari biasanya dapat mengganggu kebutuhan masyarakat dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan maupun peralatan rumah tangga.

“Kalau sekarang asinnya cukup terasa. Kalau biasanya memang asin, tetapi tidak terlalu seperti sekarang. Namun, jelas berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada peralatan-peralatan rumah tangga dan sebagainya. Mesin pompa juga menjadi cepat rusak,” ujarnya.

Karena itu, Krisantus meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar segera mengkaji kemungkinan pembangunan SPAM Regional yang dapat melayani kebutuhan air bersih di beberapa kabupaten/kota.

“Oleh sebab itu, ke depan saya meminta kepada Kepala Bapperida yang tadi juga hadir, tolong dibuat pengkajian bagaimana kita bisa memprogramkan satu PDAM regional yang bisa melayani beberapa kabupaten untuk menyediakan air bersih,” tegasnya.

Menurut Krisantus, kajian tersebut juga harus mencakup pola pembiayaan serta kemungkinan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.

“Langkah konkretnya, tadi saya bilang kepada pemerintah, segera kaji bagaimana SPAM regional pemerintah provinsi. Apakah nanti kita sharing dengan kabupaten/kota atau kita perlu bantuan pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan pembangunan infrastruktur air bersih di Kalimantan Barat.

“Saya siap menemui kementerian di pemerintah pusat untuk memperjuangkan bagaimana pusat juga peduli dengan bencana yang terjadi setiap tahun,” katanya.

Krisantus menilai anggaran yang selama ini dikeluarkan untuk penanganan kondisi darurat perlu diimbangi dengan investasi infrastruktur jangka panjang.

“Daripada seperti sekarang, keluar anggaran hanya sekadar untuk menangani kondisi darurat, kenapa kita tidak mencari solusi jangka panjang penyediaan air bersih, air yang tidak payau untuk masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga mengapresiasi inovasi PMI Kalbar yang memanfaatkan air waduk untuk diolah menjadi air bersih melalui instalasi AP81.

“Pertama, saya mengapresiasi PMI yang sudah melakukan ekspansi. Biasanya kalau kita tahu, PMI itu pasti urusan darah, orang kekurangan darah, rumah sakit butuh darah, pasien butuh darah. Tetapi kali ini bukan hanya urusan darah, PMI juga menyediakan air bersih,” ujarnya.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi langkah nyata PMI dalam membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih di tengah kondisi kekeringan.

Peninjauan kemudian dirangkaikan dengan pelepasan armada truk tangki PMI yang membawa air hasil pengolahan AP81 untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Krisantus mengatakan air tersebut telah melalui proses pengolahan dan dapat dikonsumsi dengan catatan harus dimasak terlebih dahulu.

“Air yang sudah diolah dan sudah jernih serta layak untuk dikonsumsi, dengan catatan dimasak terlebih dahulu. Jadi, air tersebut sudah dilepas untuk masyarakat yang memerlukan air,” katanya. (Lid)

KALBARONLINE.com - Bantuan Pemerintah Jepang untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tiba di Kalimantan Barat. Kapal JS Kunisaki membawa personel dan tiga helikopter CH-47 Chinook yang akan membantu operasi pemadaman karhutla di Kalbar.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang atas bantuan tersebut. Ia mengatakan kapal beserta personelnya telah menempuh perjalanan selama 11 hari menuju Kalbar.

“Yang pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal beserta personelnya untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” kata Krisantus, Kamis (10/9/2026).

Menurut Krisantus, penanganan karhutla di Kalbar memiliki tantangan tersendiri karena sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut.

“Api tidak mudah padam karena lahan gambut. Api menjalar dari bawah dan sulit dipantau dengan mata,” ujarnya.

Ia mengatakan pemadaman membutuhkan kegigihan dan ketangguhan untuk memastikan api yang merayap di bawah permukaan gambut benar-benar padam.

Krisantus menyebut luas lahan yang terbakar di Kalbar telah mencapai sekitar 38 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, 76 persen disebut telah berhasil dipadamkan, sedangkan 24 persen masih terdapat api yang harus ditangani.

“Ini tugas kita bersama,” tegasnya.

Selain karakteristik lahan gambut, Krisantus menyebut keterbatasan air juga menjadi kendala dalam pemadaman. Kondisi sejumlah sungai yang surut membuat air laut masuk ke aliran sungai.

“Kita juga kekurangan air untuk memadamkan api sehingga harus mengambil air dari jauh. Kondisi sekarang, air juga sudah asin,” katanya.

Untuk menentukan lokasi pemadaman, Krisantus mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan BNPB berdasarkan titik api yang telah terdeteksi.

“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Itu sudah ada titik-titik api yang terdeteksi, yang 24 persen itu tadi,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta perusahaan dan pemilik hak guna usaha (HGU) tidak hanya menunggu pemerintah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menegaskan, pelaku usaha harus ikut aktif membantu upaya pemadaman karhutla di Kalbar, terlebih pemerintah pusat juga telah meminta korporasi mengambil peran dalam penanganan kebakaran.

“Kita harapkan juga para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU, ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam,” kata Krisantus, Jumat (11/9/2026).

Krisantus menilai, masih terdapat korporasi yang belum aktif membantu penanganan karhutla. Menurutnya, perusahaan yang berada di wilayah terdampak seharusnya ikut turun tangan, bukan sekadar menyaksikan upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.

“Sehingga perusahaan juga kita minta untuk membantu, karena selama ini saya lihat hanya menonton,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan sanksi bagi pemilik HGU yang tidak peduli terhadap lingkungan dan tidak membantu penanganan karhutla.

Sanksi tersebut, kata Krisantus, bahkan dapat berujung pada pencabutan HGU.

“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” tegasnya.

Krisantus menyebut luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat telah mencapai sekitar 38 ribu hektare. Dari luasan tersebut, 76 persen disebut telah berhasil dipadamkan, sedangkan 24 persen lainnya masih terbakar.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk korporasi yang memiliki HGU.

“Ini tugas kita bersama,” katanya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menutup Kejuaraan Karate Pelajar INKANAS Dikbud Kalbar Open Tournament 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Minggu (28/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan Kalimantan Barat siap menjadi tuan rumah kejuaraan karate tingkat nasional.

Turnamen yang berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Juni 2026, diikuti 1.084 atlet dari 46 kontingen yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Selama kejuaraan, sebanyak 82 kelas dipertandingkan yang terdiri dari kategori open dan festival.

Krisantus mengatakan, kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga merupakan bagian penting dari pembinaan atlet karate usia pelajar sekaligus mempererat silaturahmi antarperguruan karate di Kalimantan Barat.

"Kejuaraan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet karate pelajar sekaligus mempererat silaturahmi antarperguruan karate di Kalimantan Barat," katanya.

Ia turut mengapresiasi seluruh panitia, perangkat pertandingan, pelatih, pendamping, serta semua pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan turnamen sehingga berlangsung lancar dan menjunjung tinggi sportivitas.

Menurut Krisantus, pembinaan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan agar karateka Kalimantan Barat mampu bersaing di tingkat nasional. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana menggelar kejuaraan karate dengan skala yang lebih besar.

"Saya berpesan kepada seluruh karateka agar terus tekun berlatih. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana menyelenggarakan kejuaraan karate berskala lebih besar. Ketika nantinya kita menjadi tuan rumah kejuaraan nasional, saya berharap atlet-atlet Kalimantan Barat mampu menunjukkan prestasi terbaik dan tidak kalah di rumah sendiri," ujarnya.

Ia menegaskan, dukungan terhadap pembinaan olahraga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Menurutnya, prestasi olahraga juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembinaan generasi muda.

Krisantus berharap kejuaraan ini mampu melahirkan bibit-bibit atlet karate berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kalimantan Barat di tingkat nasional maupun internasional.

"Prestasi olahraga tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang berkesinambungan, dukungan yang kuat, serta semangat pantang menyerah," tutupnya. (*)

KALBARONLINE.com – Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas di daerah, termasuk di Kalimantan Barat. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengatakan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi global yang memengaruhi nilai tukar rupiah dan harga berbagai komoditas.

Menurutnya, pemerintah daerah hanya dapat berupaya menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi agar dampak kenaikan harga tidak terlalu membebani masyarakat.

“Sekarang dolar melejit, otomatis akan berdampak pada harga pangan. Pemerintah daerah hanya bisa mengendalikan inflasi, tapi kalau berkaitan dengan ekonomi dunia tentu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat,” kata Krisantus.

Ia menjelaskan, dinamika ekonomi global berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah memastikan distribusi barang berjalan lancar, menjaga ketersediaan stok pangan, serta melakukan intervensi pasar apabila diperlukan.

Krisantus berharap pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global yang saat ini masih berlangsung.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mengantisipasi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dan komoditas yang berpotensi terjadi.

“Yang bisa kita lakukan di daerah adalah menjaga inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terlalu terpengaruh,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan harga pangan dan kondisi pasar sebagai langkah antisipasi agar gejolak ekonomi global tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat Kalimantan Barat. (Lid)

KALBARONLINE.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan pesan khusus bagi masyarakat Kalimantan Barat yang merayakan Natal 2025.

Pesan itu disampaikan keduanya saat open house Natal yang digelar Wagub Krisantus di rumah dinasnya di Jalan Zainuddin, Kota Pontianak, Kamis (25/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan mengajak umat Kristiani yang merayakan Natal agar melaksanakannya dengan sederhana namun tetap penuh makna. Ia berharap perayaan Natal juga menjadi momentum empati terhadap saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera.

“Harapan kita, masyarakat yang melaksanakan Natal tahun ini dapat merayakannya dengan sederhana. Karena masih ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Yang terpenting adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadikan Natal tahun ini penuh dengan kebahagiaan,” ujar Ria Norsan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa Natal bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk kembali memaknai kelahiran Juru Selamat, Yesus Kristus atau Nabi Isa Almasih, yang membawa pesan kasih, damai, dan keselamatan bagi umat manusia.

Menurutnya, semangat Natal diharapkan mampu semakin mempererat jalinan silaturahmi di tengah keberagaman masyarakat Kalbar, sekaligus mendorong terwujudnya kehidupan yang rukun dan sejahtera.

“Natal ini menjadi momentum untuk mempererat jalinan silaturahmi di Kalimantan Barat, agar masyarakatnya semakin rukun, damai, dan sejahtera,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap, perayaan Natal 2025 dapat berlangsung aman, khidmat, dan penuh sukacita, sekaligus menjadi penguat toleransi dan kebersamaan di Bumi Khatulistiwa. (Lid)

KALBARONLINE.com – Dalam suasana penuh kehangatan Natal 2025, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menggelar open house selama dua hari di kediaman dinasnya di Jalan Zainuddin, Kota Pontianak.

Pada hari pertama open house, 25 Desember, kediaman Wagub Krisantus dipadati tamu dari berbagai kalangan. Sejumlah pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum terlihat hadir untuk bersilaturahmi sekaligus merayakan Natal bersama.

Momen spesial terjadi saat Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, datang langsung bersama keluarga ke kediaman Wagub Krisantus. Kehadiran orang nomor satu di Kalbar ini semakin menambah kehangatan dan nuansa kebersamaan di tengah perayaan Natal.

Keduanya tampak akrab, duduk satu meja sambil bercengkerama dan berbincang santai, memperlihatkan hubungan harmonis pimpinan daerah Kalimantan Barat di momen penuh sukacita ini.

Open house Natal di kediaman Wakil Gubernur Kalbar dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (26/12/2025), dan terbuka bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi serta ikut merasakan kebahagiaan Natal bersama. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa dirinya tidak merasa memiliki konflik pribadi dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Kendati sebelumnya publik dihebohkan dengan pernyataan Krisantus yang blak-blakan mengatakan jarang berkomunikasi dan kerja sama dengan Ria Norsan.

“Saya tidak menganggap ada masalah. Saya bilang saya tidak ada konflik,” ujarnya kepada wartawan.

Diketahui, Krisantus sempat meluapkan kekecewaannya lantaran merasa tidak dilibatkan dalam seleksi hingga pelantikan pejabat eselon II Pemprov Kalbar pada 5 Desember kemarin.

Namun demikian, menurut Krisantus, konflik seringkali hanya dirasakan dari satu pihak saja, sementara pihak lain tidak merasakan hal yang sama. Ia pun mengaku memilih untuk berpikir positif terhadap situasi yang berkembang.

“Kalau dua orang ini, ada yang belum tentu merasa konflik. Satu merasa tidak konflik, yang satu merasa konflik. Saya positif thinking,” katanya.

Saat ditanyai apakah Ria Norsan juga tidak merasa ada konflik dengan dirinya, Krisantus mengatakan tidak tahu.

Lebih lanjut, Krisantus menyebut bahwa apa yang ia sampaikan sebelumnya terkait hubungan yang kurang harmonis sesuai dengan kondisi yang dirasakannya.

“Kalau saya, apa yang saya ucapkan dengan kenyataan sama. Saya bersumpah demi Tuhan,” ujar Krisantus santai.

Terkait komitmen politik saat maju bersama sebagai pasangan kepala daerah, Krisantus menilai bahwa hubungan gubernur dan wakil gubernur seharusnya berjalan seiring.

“Ya harus sejalan. Seharusnya harus sejalan. Dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kalau kita pisahkan jadi logam biasa, ndak ada harganya,” katanya.

Hingga kini, Krisantus mengaku belum ada pertemuan khusus dengan Gubernur Kalbar pasca pengakuannya itu. Meski demikian, ia memastikan tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil gubernur.

“Belum ada pertemuan. Ya saya jalankan tugas saya sebagai wakil gubernur,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Belum genap sepekan menjabat, Marjani memilih mengundurkan diri dari posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Barat. Marjani sebelumnya baru dilantik pada Jumat (05/12/2025) bersama 25 pejabat eselon lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Informasi yang dihimpun KALBARONLINE.com menyebutkan, pengunduran diri tersebut berkaitan dengan rencana Marjani mengambil cuti besar menjelang masa pensiunnya. Marjani dijadwalkan pensiun pada April 2026, sehingga masa tugas yang tersisa hanya sekitar lima bulan.

Kabar mundurnya Marjani dibenarkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. Menurut Krisantus, alasan pensiun memang menjadi salah satu faktor yang disampaikan.

“Saya dengar mundur beliau, karena sebentar lagi pensiun bulan April,” ujar Krisantus saat dikonfirmasi, Selasa (09/12/2025).

Namun demikian, Krisantus menilai alasan tersebut bukan satu-satunya penyebab. Ia menduga Marjani menghadapi beban pekerjaan yang tidak ringan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya terkait sejumlah proyek yang telah berjalan sebelum dirinya menjabat.

“Dinas pendidikan cukup banyak pekerjaan atau proyek-proyek pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam empat bulan ganti orang baru, saya pikir tentu menyulitkan beliau. Saya yakin beliau menghindari masalah,” katanya.

Meski mengkritik prosesnya, Krisantus mengaku memahami keputusan yang diambil Marjani. “Saya pribadi memaklumi,” tambahnya.

Lebih jauh, Krisantus menyinggung mundurnya Marjani sebagai dampak dari penempatan pejabat yang dinilai tidak melalui kajian matang dan tidak melibatkan dirinya selaku Wakil Gubernur. Ia menilai, persoalan ini menjadi contoh nyata pentingnya kehati-hatian dalam menempatkan pejabat strategis, terutama di sektor pendidikan.

Sebagaimana diketahui, Krisantus sebelumnya sempat menyampaikan keberatan atas pelantikan pejabat eselon II karena tidak dilibatkan dalam proses seleksi dan penempatan. Bahkan, ia memilih tidak menghadiri acara pelantikan tersebut.

“Makanya menyusun ini harus betul-betul dipikirkan. Menempatkan seseorang itu harus sesuai kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di bidang pendidikan. Bukan tugas main-main,” tegasnya.

Menurut Krisantus, kasus mundurnya Marjani menjadi pelajaran penting agar proses seleksi dan penempatan pejabat dilakukan secara kolektif, terbuka, dan melalui kajian yang komprehensif.

“Ini salah satu contoh karena tidak dipikirkan secara matang, tidak dikaji secara matang, dan tidak minta masukan dari semua pihak dalam rangka menempatkan para kepala dinas,” pungkasnya. (Lid)