KALBARONLINE.com - Festival Film Pelajar Kalimantan Barat (FFPK) kembali digelar dan memasuki tahun ketujuh. Pada penyelenggaraan tahun ini, para pelajar diajak menuangkan gagasan tentang perkembangan kecerdasan buatan (AI) hingga persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui karya film.

Pembina FFPK sekaligus Ketua P3I Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, mengatakan festival tersebut menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih kemampuan berpikir dan merencanakan sebuah gagasan menjadi karya.

“Kita memberikan ruang kepada mereka dengan memfasilitasi kemampuan untuk membuat film. Dulu, kegiatan ini diawali karena melihat banyaknya anak-anak yang bermain gim tanpa arah. Maka, kami menjadikan Festival Film Pelajar ini sebagai wadah untuk mengarahkan kreativitas mereka,” ungkapnya.

Menurut Zulfydar, proses pembuatan film tidak hanya menghasilkan karya, tetapi juga mendorong pelajar untuk berpikir kritis terhadap berbagai persoalan di sekitar mereka.

“Festival ini diharapkan menjadi sesuatu yang membuat mereka semakin cerdas. Kenapa cerdas? Karena sesuatu yang awalnya tidak ada bisa menjadi ada,” sebutnya.

Ia menilai kemampuan tersebut penting sebagai bekal generasi muda menghadapi persaingan menuju bonus demografi 2045.

Para peserta, kata Zulfydar, tidak harus berakhir menjadi sutradara maupun bekerja di industri perfilman. Pengalaman selama proses produksi film justru dapat menjadi bekal untuk mengasah kemampuan berpikir, menyusun rencana, hingga menyampaikan gagasan.

“Yang terpenting adalah mereka sudah memiliki kemampuan untuk berpikir, merencanakan sesuatu, dan menuangkannya dalam bentuk karya,” ujarnya.

Pada penyelenggaraan tahun ini, isu AI dipilih untuk melihat bagaimana para pelajar menyikapi teknologi yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, karhutla juga menjadi tema yang diangkat karena persoalan tersebut tengah dirasakan langsung masyarakat Kalimantan Barat. Melalui film, pelajar diberi ruang untuk menyampaikan pandangan sekaligus kritik terhadap kondisi lingkungan di sekitar mereka.

“Mereka bisa menyampaikan pandangan, baik terhadap DPRD maupun pemerintah. Hal-hal kritis yang mereka lihat tidak semuanya harus negatif,” katanya.

Dari sisi peserta, FFPK tahun ini juga diperkirakan mendapat antusiasme tinggi. Zulfydar menyebut jumlah peserta workshop telah mencapai lebih dari 100 orang.

Sementara itu, jumlah film yang masuk diperkirakan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya berkisar 40-50 film, tahun ini jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 70 hingga 100 film.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya minat pelajar Kalimantan Barat untuk menjadikan film sebagai medium berekspresi dan menyampaikan gagasan.

Zulfydar berharap FFPK tidak berhenti sebagai ajang kompetisi, tetapi terus menjadi ruang bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan dan menyampaikan pemikiran mereka.

Ia juga berharap karya-karya yang lahir dari festival tersebut dapat membuka peluang bagi para pelajar untuk berkiprah hingga tingkat nasional maupun internasional.

“Kami juga akan berusaha agar sertifikasi festival ini dapat menjadi bagian dari kurasi yang diakui oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Fenomena pengibaran bendera Borneo Raya di tengah momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi perhatian Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Zulfydar Zaidar Mochtar.

Zulfydar yang juga aktif sebagai mediator konflik dan penulis buku tentang mediasi konflik, mengajak masyarakat menyikapi fenomena tersebut secara bijak.

Menurutnya, momentum kemerdekaan harus menjadi ruang untuk kembali memperkuat kebersamaan dan rasa persatuan. Ia menilai, berbagai persoalan yang muncul saat ini perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika yang harus diselesaikan bersama.

“Atas nama DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi PAN, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun tentu banyak persoalan bangsa yang harus kita selesaikan,” ujar Zulfydar.

Ia mengatakan, semangat kemerdekaan sejak awal dibangun melalui kebersamaan. Karena itu, rasa kebangsaan dan perhatian terhadap berbagai persoalan di daerah perlu terus diperkuat.

Menurut Zulfydar, munculnya simbol atau bendera tertentu dalam beberapa hari terakhir dapat dibaca sebagai bentuk penyampaian aspirasi maupun pengingat kepada pemerintah pusat mengenai pentingnya perhatian terhadap pembangunan daerah.

“Perbedaan muncul karena perhatian belum cukup. Saya kira adanya hal-hal yang terjadi dalam satu dua hari belakangan ini seperti adanya bendera, memberikan peringatan kepada pemerintah pusat terhadap perhatian pembangunan dan kaitan lainnya,” katanya.

Sebagai mediator konflik, Zulfydar menilai persoalan tersebut tidak perlu diperluas. Ia berharap masyarakat Kalbar tetap menjaga ketenangan.

“Kita harapkan masyarakat yang berada di Kalbar tetap menjaga ketenangan. Karena kedamaian milik kita bersama. Saya kira ini harus dapat dicari substansi permasalahannya, keinginannya tentu bisa dirasakan juga,” ujarnya.

Menurutnya, aspirasi yang muncul perlu dicermati secara lebih mendalam untuk mengetahui persoalan yang menjadi latar belakangnya. Dengan demikian, respons yang diberikan tidak hanya berfokus pada simbol yang muncul, tetapi juga menyentuh substansi yang ingin disampaikan masyarakat.

Zulfydar menegaskan, persoalan tersebut sebaiknya tidak dilihat terlalu jauh sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu persatuan. Menurutnya, hal tersebut lebih tepat dipandang sebagai bentuk kritik kepada pemerintah pusat.

“Saya kira kita usah terlalu jauh. Ini adalah kritikan untuk pemerintah pusat,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan daerah tetap harus berjalan. Pemerintah Provinsi Kalbar bersama DPRD Kalbar, menurutnya, terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat di tengah berbagai keterbatasan anggaran, termasuk kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).

“Pembangunan harus jalan terus. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar bersama DPRD Kalbar terus membangun. TKD dipotong, tetapi pemerintah terus mengupayakan Kalbar mencapai titik yang diharapkan masyarakat Kalbar,” jelasnya.

Zulfydar juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pentingnya memperkuat pembangunan yang berakar dari daerah.

Menurutnya, pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kekuatan yang diberikan oleh daerah. Perhatian terhadap daerah perlu terus ditingkatkan agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara lebih nyata.

Ia menilai penguatan daerah juga penting untuk menghadapi agenda pembangunan jangka panjang, termasuk pertumbuhan ekonomi dan memacu kesiapan sumber daya manusia dari bonus demografi menuju 2045.

“Kita bicara pertumbuhan ekonomi, masa depan bonus demografi 2045. Mulainya ini sudah bagus, tetapi bagaimana kita tambah kekuatan relevansinya, memperkuat dan mengakar kembali. Daerah harus menjadi perhatian,” katanya.

Zulfydar berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi pengingat bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kemampuan seluruh elemen masyarakat menjaga kebersamaan.

“Daerah harus menjadi kekuatan nasional karena adanya daerah-daerah untuk membangun kebersamaan,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia (PB ABTI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Grand Mahkota Hotel, Pontianak, Sabtu (25/7/2026). Forum tertinggi organisasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja sekaligus merumuskan strategi pengembangan bola tangan Indonesia agar semakin kompetitif di tingkat Asia maupun dunia.

Munas dihadiri pengurus ABTI dari berbagai provinsi. Sejumlah pejabat dan tokoh olahraga nasional turut hadir, di antaranya Pelaksana Tugas Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Usman Ali Mustofa, Ketua Bidang Pembinaan Hukum KONI Pusat Widodo Sigit Pudjianto, Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Harry Warga Negara, unsur Forkopimda Kalimantan Barat, serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Plt Asdep Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Kemenpora, Usman Ali Mustofa. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Presiden tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Pada regulasi yang berlaku saat ini, cabang olahraga bola tangan belum masuk dalam daftar 21 cabang olahraga prioritas nasional.

Meski demikian, Usman menegaskan peluang tersebut masih terbuka apabila prestasi bola tangan Indonesia terus menunjukkan peningkatan di level internasional.

"Sekarang sedang dilakukan revisi Perpres DBON yang mencantumkan skala prioritas cabang olahraga. Memang bola tangan belum termasuk di dalam 21 cabang prioritas, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti akan disesuaikan dengan capaian prestasi yang telah diraih oleh bola tangan," ujarnya.

Menurutnya, peningkatan prestasi di tingkat Asia Tenggara, Asia, hingga dunia menjadi faktor penting agar bola tangan mendapat perhatian lebih besar dalam program pembinaan olahraga nasional.

Sementara itu, Ketua Umum PB ABTI, Zulfydar Zaidar Mochtar, mengatakan Munas menjadi ajang evaluasi capaian organisasi sekaligus menyusun arah pembinaan bola tangan Indonesia ke depan. Ia menilai perkembangan olahraga tersebut dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif.

Zulfydar memaparkan, tim bola tangan pantai putri Indonesia berhasil menjadi juara Asia Tenggara dan mampu mencatatkan prestasi di level Asia. Sementara itu, tim putra berhasil mengalahkan sejumlah negara seperti Hong Kong, China, dan Kuwait. Adapun tim putri juga pernah meraih peringkat ketiga pada Kejuaraan Asia.

Pada SEA Games terakhir, tim bola tangan putra Indonesia sukses mempersembahkan medali perunggu, yang dinilai menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan olahraga bola tangan nasional.

"Target kami tidak hanya Asia Tenggara, tetapi juga Asia. Untuk bola tangan pantai kami sudah mampu berprestasi di Asia. Sekarang bagaimana bola tangan indoor juga bisa meningkat, karena kami sudah mengikuti berbagai kejuaraan Asia maupun dunia," kata Zulfydar.

Ia menambahkan, berbagai capaian tersebut menjadi modal penting agar bola tangan Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional sekaligus memperkuat peluang masuk dalam program prioritas pembinaan olahraga nasional.

Melalui Munas yang digelar di Pontianak, PB ABTI berharap lahir berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat organisasi, meningkatkan pembinaan atlet usia dini, memperluas kompetisi nasional, serta mendorong lahirnya prestasi yang lebih tinggi sehingga bola tangan Indonesia mampu bersaing secara konsisten di tingkat Asia hingga dunia. (Lid)

KALBARONLINE.com – Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia (PB ABTI), Zulfydar Zaidar Mochtar, mengungkapkan dirinya mendapat dukungan dari sejumlah negara di Asia Tenggara untuk memimpin Federasi Bola Tangan Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulfydar saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) ABTI 2026 yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, dukungan itu muncul dari berbagai federasi bola tangan di kawasan yang menginginkan organisasi regional tersebut kembali aktif setelah vakum lebih dari satu dekade.

"Saya mendapat pesan dari teman-teman Asia Tenggara untuk diminta menjadi Presiden Bola Tangan Asia Tenggara. Kami telah mempersiapkan itu, mungkin dalam waktu dekat kami akan menyurati Presiden Bola Tangan Asia Tenggara, kami akan memfasilitasi pertemuan," ujarnya.

Zulfydar menjelaskan, kepengurusan Federasi Bola Tangan Asia Tenggara sudah lama tidak berjalan karena masa jabatan presidennya telah berakhir lebih dari 10 tahun lalu.

"Sudah lama, hampir lebih 10 tahun Presiden Bola Tangan Asia Tenggara masanya sudah berakhir. Dengan demikian, ketika organisasi ini kembali aktif, prestasi akan kita kaitkan dengan proses pembinaan yang lebih baik," katanya.

Sebagai langkah awal, PB ABTI kini tengah menyiapkan proses administratif dengan mengirimkan surat kepada federasi-federasi bola tangan di Asia Tenggara. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali organisasi regional sekaligus membangun sinergi antarnegara.

Ia berharap aktifnya kembali Federasi Bola Tangan Asia Tenggara dapat memperkuat kerja sama di kawasan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga bola tangan.

Menurut Zulfydar, target pengembangan bola tangan ke depan tidak hanya berfokus pada persaingan di ajang SEA Games, tetapi juga diarahkan agar atlet-atlet Asia Tenggara mampu bersaing di level Asian Games.

"Capaian kita tentu tidak hanya Asia Tenggara atau SEA Games, tetapi bagaimana bisa mencapai target di Asian Games," tegasnya.

Selain memperkuat kerja sama regional, PB ABTI juga terus mendorong pembinaan atlet, pelatih, serta pengembangan olahraga bola tangan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi sebagai investasi untuk mencetak prestasi jangka panjang. (Lid)

KALBARONLINE.com – Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menitipkan harapan kepada Kapolda Kalbar yang baru, Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar, agar mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus melanjutkan berbagai capaian yang telah dirintis pendahulunya, Irjen Pol Pipit Rismanto.

Zulfydar menyampaikan ucapan selamat datang kepada Irjen Alberd dan menegaskan DPRD Kalbar siap bersinergi dengan Polda Kalbar dalam menjaga keamanan serta menciptakan situasi yang kondusif di Kalimantan Barat.

"Kami atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolda yang baru. Kami berharap beliau dapat memimpin Kalimantan Barat dengan baik dan bijaksana, serta melanjutkan berbagai hal positif yang telah dilakukan oleh Kapolda sebelumnya," kata Zulfydar, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kepolisian harus terus menjadi perhatian, terutama dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai Kalimantan Barat memiliki karakteristik yang beragam sehingga membutuhkan pengelolaan keamanan yang semakin baik agar situasi tetap aman dan kondusif.

"Kalbar memiliki karakteristik yang beragam. Karena itu, kami berharap penataan dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian terus dilakukan agar situasi keamanan tetap kondusif," ujarnya.

Zulfydar juga berharap komunikasi antara Polda Kalbar, DPRD Kalbar, dan masyarakat semakin diperkuat. Menurutnya, keterbukaan informasi serta koordinasi yang baik akan membantu menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

"Kami ingin kerja sama yang baik terus terjalin. Komunikasi dengan masyarakat harus terus diperkuat sehingga setiap persoalan dapat disampaikan secara terbuka dan memberikan rasa aman kepada masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Zulfydar turut menyampaikan apresiasi kepada Irjen Pol Pipit Rismanto atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polda Kalbar. Ia menilai berbagai upaya yang dilakukan telah memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pipit atas pengabdiannya di Kalbar. Jangan lupakan Kalbar, karena daerah ini juga memberikan banyak pengalaman. Semoga karier beliau semakin sukses di tingkat nasional," ucapnya.

Di akhir pernyataannya, Zulfydar berharap Kapolda Kalbar yang baru mampu mempertahankan suasana damai yang selama ini telah terjaga di Kalimantan Barat.

"Kalbar selama ini dikenal sebagai daerah yang damai. Masyarakat hidup rukun, saling menghargai, dan siapa pun yang datang merasa nyaman berada di Kalbar. Kami berharap Pak Kapolda yang baru mampu menjaga kondisi tersebut sehingga keamanan dan kedamaian tetap terpelihara di tengah keberagaman masyarakat," tutupnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Menurut Zulfydar, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang baik karena menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Namun demikian, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

“Program ini bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar tujuan besarnya tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Ia menilai pro dan kontra yang berkembang di tengah masyarakat terkait program MBG merupakan hal yang wajar. Karena itu, pemerintah diminta merespons berbagai aspirasi tersebut melalui evaluasi yang objektif, transparan, dan berbasis data.

Zulfydar juga mendukung langkah pemerintah pusat yang saat ini tengah melakukan kajian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih terjadi di lapangan, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Ia menegaskan, apabila terdapat pengelola maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti mark up harga bahan makanan, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada pengelola yang nakal, tentu harus diberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga penutupan jika memang ditemukan pelanggaran serius,” tegasnya.

Meski demikian, Zulfydar menilai masyarakat Kalimantan Barat masih sangat membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan kerawanan gizi relatif tinggi.

Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan anak, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas pendidikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi pada 2045 mendatang.

“Kalau asupan gizinya baik, maka kesehatan dan pendidikan anak juga akan lebih baik. Ini akan berpengaruh pada kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia,” katanya.

Selain itu, Zulfydar turut menyoroti perlunya kajian yang lebih mendalam terkait laporan peningkatan angka stunting di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sanggau. Ia menilai tidak tepat apabila program MBG langsung dianggap gagal hanya karena angka stunting masih tinggi.

Menurutnya, stunting merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, sanitasi lingkungan, akses terhadap air bersih, pola asuh, hingga layanan kesehatan.

“Harus ada kajian yang komprehensif. Jangan langsung menyimpulkan program MBG gagal, karena bisa jadi ada faktor lain yang memengaruhi,” ujarnya.

Ia juga mendorong Koordinator MBG Kalimantan Barat untuk lebih aktif turun ke lapangan guna memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan program secara langsung.

Di sisi lain, Zulfydar menekankan pentingnya pengawasan bersama agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal. Selain kualitas makanan harus sesuai standar gizi, tata kelola program juga harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Program pemerintah ini bagus. Tinggal bagaimana pengawasan, kualitas makanan, dan manajemennya dijalankan dengan baik agar tujuan mulia program ini tidak terganggu,” pungkasnya. (Lid)