Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 15 September 2017 |
KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan bahwa pelayanan publik yang ada, terkadang dirusak oleh peraturan yang ada dari pemerintah pusat.
Orang nomor satu di Kota Pontianak ini mencontohkan, seperti halnya pelayanan e-KTP saja, yang setiap hari masyarakat melakukan perekaman namun tidak ada blanko yang disediakan oleh pemerintah pusat.
“Terkadang pelayanan publik kita ini dirusak oleh sistem yang ada dari pusat, kita di Pontianak ini pelayan KTP selalu ada kendala karena kekurangan blanko yang disediakan oleh pemerintah pusat,” ujarnya seperti dilansir dari Pontianak.tribunnews.com, saat menerima kunjungan Benchmarking Diklatpim Tk III Provinsi Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu.
Padahal menurut dia, masyarakat tidak mau tahu mengapa alasannya e-KTP mereka tidak segera dicetak.
Selain blanko yang menjadi masalah, peralatan seperti mesin dikatakannya juga selalu menjadi masalah, karena mesin juga ada batasan mencetak. (Fai)
KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan bahwa pelayanan publik yang ada, terkadang dirusak oleh peraturan yang ada dari pemerintah pusat.
Orang nomor satu di Kota Pontianak ini mencontohkan, seperti halnya pelayanan e-KTP saja, yang setiap hari masyarakat melakukan perekaman namun tidak ada blanko yang disediakan oleh pemerintah pusat.
“Terkadang pelayanan publik kita ini dirusak oleh sistem yang ada dari pusat, kita di Pontianak ini pelayan KTP selalu ada kendala karena kekurangan blanko yang disediakan oleh pemerintah pusat,” ujarnya seperti dilansir dari Pontianak.tribunnews.com, saat menerima kunjungan Benchmarking Diklatpim Tk III Provinsi Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu.
Padahal menurut dia, masyarakat tidak mau tahu mengapa alasannya e-KTP mereka tidak segera dicetak.
Selain blanko yang menjadi masalah, peralatan seperti mesin dikatakannya juga selalu menjadi masalah, karena mesin juga ada batasan mencetak. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini