KalbarOnline, Pontianak – Lajunya pertumbuhan ekonomi tentu harus didukung dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting dilakukan proses peningkatan kapasitas pada masing-masing manusia.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono menjelaskan ekonomi adalah tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan ilmu pengetahuan merupakan pilar pendukung kemajuan bangsa.
“Hukum adalah lembaga yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dinikmati secara merata. Serta bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi masyarakat,” kata Kapolda.
Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak akan luput dari persaingan ekonomi yang terjadi di dunia. Sebab, secara mendasar dunia memiliki sifat anarki dengan hukum rimba, siapa yang kuat maka dialah yang akan menjadi pemenang.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui berbagai program kerja terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk yang mencapai 263 juta jiwa, tantangan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan tidak dapat dikatakan ringan.
“Pemerintah tidak boleh hanya fokus meningkatkan pembangunan di suatu wilayah saja, namun juga harus membagi ‘kue pembangunan’ secara berkeadilan untuk seluruh wilayah Indonesia,” ujar Kapolda.
Potensi Indonesia untuk menjadi negara maju sangat besar, setidaknya dalam rilis Pricewaterhouse Coopers (Oktober 2014), Indonesia diprediksi dapat menduduki peringkat ke-5 pada 2030 dan peringkat ke-4 pada 2050. Potensi kearah itu sudah terlihat, dalam rillis World Gallup Poll 2017, Indonesia menduduki peringkat atas terkait dengan kepercayaan terhadap pemerintah.
Comment