Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Senin, 04 Agustus 2025 |
KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, angkat suara soal rencana kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan memblokir rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan. Menurutnya, langkah itu bukan hanya tidak tepat, tapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Itu melawan Hak Asasi Manusia,” tegas Krisantus saat menghadiri kunjungan ke Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Kamis (31/7/2025).
Krisantus menyebut, kebijakan tersebut sangat tidak relevan dengan kondisi daerah, khususnya di Kalbar. Ia mencontohkan banyak masyarakat di pedalaman Kalimantan Barat membuka rekening bukan untuk transaksi digital, tapi hanya untuk menyimpan uang secara aman.
“Apalagi kami di Kalbar tidak semua punya internet. Masih banyak daerah blankspot. Orang-orang di kampung bikin rekening cuma untuk simpan uang, bukan buat transaksi. Mereka gak punya ATM, gak bisa transfer, bahkan gak ngerti buka rekening online. Kalau dibekukan, itu kan hak pribadi mereka,” jelasnya.
Krisantus memperingatkan agar kebijakan ini tidak diberlakukan secara serampangan, karena bisa memicu gejolak sosial, apalagi jika diterapkan tanpa mempertimbangkan realita di lapangan.
“Kalau ini terjadi di Kalbar, saya akan bersuara keras. Bahkan saya akan minta rakyat untuk turun aksi. Ini api dalam sekam,” ujarnya serius.
Wagub Kalbar itu juga mengingatkan agar pemerintah pusat lebih cermat dan sensitif dalam merumuskan kebijakan—terutama yang berdampak langsung ke masyarakat kecil di daerah.
“Pada prinsipnya, saya tidak setuju. Seharusnya kebijakan seperti itu tidak dikeluarkan,” tutupnya. (Lid)
KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, angkat suara soal rencana kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan memblokir rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan. Menurutnya, langkah itu bukan hanya tidak tepat, tapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Itu melawan Hak Asasi Manusia,” tegas Krisantus saat menghadiri kunjungan ke Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Kamis (31/7/2025).
Krisantus menyebut, kebijakan tersebut sangat tidak relevan dengan kondisi daerah, khususnya di Kalbar. Ia mencontohkan banyak masyarakat di pedalaman Kalimantan Barat membuka rekening bukan untuk transaksi digital, tapi hanya untuk menyimpan uang secara aman.
“Apalagi kami di Kalbar tidak semua punya internet. Masih banyak daerah blankspot. Orang-orang di kampung bikin rekening cuma untuk simpan uang, bukan buat transaksi. Mereka gak punya ATM, gak bisa transfer, bahkan gak ngerti buka rekening online. Kalau dibekukan, itu kan hak pribadi mereka,” jelasnya.
Krisantus memperingatkan agar kebijakan ini tidak diberlakukan secara serampangan, karena bisa memicu gejolak sosial, apalagi jika diterapkan tanpa mempertimbangkan realita di lapangan.
“Kalau ini terjadi di Kalbar, saya akan bersuara keras. Bahkan saya akan minta rakyat untuk turun aksi. Ini api dalam sekam,” ujarnya serius.
Wagub Kalbar itu juga mengingatkan agar pemerintah pusat lebih cermat dan sensitif dalam merumuskan kebijakan—terutama yang berdampak langsung ke masyarakat kecil di daerah.
“Pada prinsipnya, saya tidak setuju. Seharusnya kebijakan seperti itu tidak dikeluarkan,” tutupnya. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini