Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 16 September 2022 |
KalbarOnline, Pontianak - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi (Rakor Regsosek) Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat, yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Kalbar, di Hotel Mercure Kota Pontianak, Jumat (16/09/2022).
Rakor yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar itu mengangkat tema "Mencatat untuk Membangun Negeri, Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat".
Tampak hadir dalam kegiatan itu diantaranya jajaran Forkopimda Provinsi Kalbar, DPRD Provinsi, pihak pemda kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi, instansi vertikal, BUMD, BUMN, universitas, organisasi kemasyarakatan dan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menekankan pentingnya pendataan dalam membangun kemajuan sosial ekonomi masyarakat, karena data yang akurat akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
"Pentingnya keakuratan dan transparansi dalam mengumpulkan data. Khususnya di Kalimantan Barat, dalam pengumpulan data, petugas diminta untuk lebih bekerja lebih keras. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah di Kalimantantan Barat, seperti Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, dimana ada kecamatan bahkan desa yang susah dijangkau," katanya.
[caption id="attachment_120353" align="alignnone" width="1024"]
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat. (Foto: Istimewa)[/caption]
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu mengharapkan, semua pihak dapat berkolaborasi, karena regsosek bukanlah semata-mata kegiatan BPS melainkan Instruksi Presiden.
Dimana pada level pusat, diantara yang terlibat yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Desa dan PDDT, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Sehingga semua pihak perlu bersinergi demi mensukseskan regsosek. Agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, meminimalisasi rekayasa," katanya.
"Dengan tersedianya data ini, tidak lagi terjadi protes dan konflik di tengah masyarakat ketika adanya program perlindungan sosial" tuntas Fransiskus Diaan.
Sebelumnya, BPS sebagai pelaksana lapangan juga mengharapkan agar pihak eksternal dapat mendukung sesuai dengan peran masing-masing. (Ishaq)
KalbarOnline, Pontianak - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi (Rakor Regsosek) Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat, yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Kalbar, di Hotel Mercure Kota Pontianak, Jumat (16/09/2022).
Rakor yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar itu mengangkat tema "Mencatat untuk Membangun Negeri, Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat".
Tampak hadir dalam kegiatan itu diantaranya jajaran Forkopimda Provinsi Kalbar, DPRD Provinsi, pihak pemda kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi, instansi vertikal, BUMD, BUMN, universitas, organisasi kemasyarakatan dan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menekankan pentingnya pendataan dalam membangun kemajuan sosial ekonomi masyarakat, karena data yang akurat akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
"Pentingnya keakuratan dan transparansi dalam mengumpulkan data. Khususnya di Kalimantan Barat, dalam pengumpulan data, petugas diminta untuk lebih bekerja lebih keras. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah di Kalimantantan Barat, seperti Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, dimana ada kecamatan bahkan desa yang susah dijangkau," katanya.
[caption id="attachment_120353" align="alignnone" width="1024"]
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat. (Foto: Istimewa)[/caption]
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu mengharapkan, semua pihak dapat berkolaborasi, karena regsosek bukanlah semata-mata kegiatan BPS melainkan Instruksi Presiden.
Dimana pada level pusat, diantara yang terlibat yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Desa dan PDDT, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Sehingga semua pihak perlu bersinergi demi mensukseskan regsosek. Agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, meminimalisasi rekayasa," katanya.
"Dengan tersedianya data ini, tidak lagi terjadi protes dan konflik di tengah masyarakat ketika adanya program perlindungan sosial" tuntas Fransiskus Diaan.
Sebelumnya, BPS sebagai pelaksana lapangan juga mengharapkan agar pihak eksternal dapat mendukung sesuai dengan peran masing-masing. (Ishaq)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini