Sindir para
pengkritik
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjawab ringan tudingan
sejumlah pihak menyangkut SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2019. Midji
mengibaratkan pihak-pihak yang meributkan soal SILPA sebagai orang baru bangun
tidur, belum gosok gigi tetapi sudah sarapan.
Sutarmidji mengungkapkan, SILPA Kalbar tahun 2019 secara final
mencapai Rp570 miliar lantaran dilakukan beberapa penghematan-penghematan. Selain
itu, terdapat 11 kegiatan di tahun 2019 yang ditunda ke tahun 2020 yang
nilainya cukup besar lantaran waktu yang ada tidak memungkinan untuk
penyelesaian. Kemudian, dikatakan Midji, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Kalbar over target, mencapai sekitar 103 persen lebih.
“Memang sebelumnya perkiraan kita, SILPA itu sebesar Rp1,1
triliun tapi itu saya samapiakan pertanggal 20 Desember, sedangkan pembayaran
berjalan sampai 31 Desember. Jadi, sisa anggaran final sekitar Rp570 miliar. Ada
11 kegiatan tahun 2019 yang nilainya besar kita tunda ke tahun 2020, karena
saya ingin pengerjaan tidak dilakukan tergesa-gesa. Kemudian, pendapatan asli
daerah (PAD) kita itu mencapai 103 persen lebih, artinya lebih sekitar 3 persen
lebih dan inikan bagus,” ujarnya.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu juga menegaskan
bahwa tingginya sisa anggaran (SILPA) tersebut lantaran APBD tahun 2019 itu
sudah tersusun ketika dirinya bersama Ria Norsan dilantik sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur.
“Ada yang bilang, pemerintahan saya sudah satu tahun, betul.
Tapi APBD 2019 itu strukturnya sudah jadi ketika saya dengan Pak Ria Norsan
dilantik. Saya hanya bisa geser beberapa persen saja. Tapi saya tak salahkan
siapapun, semuanya tanggung jawab saya sebagai pelaksana. Nah, tahun APBD 2020
ini murni implementasi dari program-program saya dan Pak Ria Norsan,” tegasnya.
“Soal SILPA ndak ade masalah, makanya lihat saya bicara, itu
kan bergerak terus sampai tutup anggaran 31 Desember. Saya ngomong tanggal 20
berarti pertanggal 20. Itu kan perkiraan awal,” tandasnya.
Sebelumnya, Midji juga sempat menanggapi berbagai kritikan
mengenai SILPA Kalbar 2019 melalui akun facebooknya. Berikut postingannya;
“Ribut ttg sisa Anggaran saye senyam senyum jak krn yg komen
ibarat orang baru bangun tidur belum gosok gigi sdh sarapan. Cobalah baca
datanya dulu. Sy bilang sisa anggaran 1,1 T itukan tanggal 20 an Desember
sedangkan pembayaran sampai 31 Desember. Sisa anggaran final sekitar 570 M,
karena Pendapatan Asli Daerah over target 103 persen lebih. Prediksi awal 360
M. Insya Allah tahun ini bisa selesaikan rumah sakit dan jalan jalan. Jangan
dengar info yg belum jelas sy yg tanggungjawab terhadap realisasi anggaran,”
tulis Midji lewat akun faceboknya @BangMidji.
Diketahui juga, berbagai pelaksanaan program serta
implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar tahun 2019
sudah disampaikan Midji kepada awak media pada tanggal 23 Desember 2019 lalu. Di
kesempatan itu, Midji menegaskan bahwa di tahun 2019 ini secara keseluruhan
berjalan lancar, namun diakuinya juga terdapat beberapa hal yang perlu
disampaikan ke publik.
Salah satunya terkait penyerapan anggaran. Di mana tahun 2019
ini perkiraan serapan anggaran hanya mencapai sekitar 91 persen. Jauh menurun
dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai angka 98 persen. Akibatnya angka Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga cukup tinggi yakni mencapai sekitar Rp1
triliun lebih.
“Supaya tidak kaget saya sampaikan pertama penyerapan
anggaran tahun ini tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu bisa 98 persen lebih,
tahun ini perkiraan cuma 91-an persen. Masih perkiraan, bisa tidak sampai, bisa
lebih,” ujarnya.
Selain itu, Midji juga menyebutkan banyak program kegiatan
yang nilainya cukup besar sengaja ditunda ke tahun 2020. Sedikitnya, terdapat 11
proyek yang ditunda lantaran waktu yang ada tidak memungkinan untuk
penyelesaian.
“Padahal itu sudah dianggarakan. Jadi jangan kaget kalau
SILPA di atas Rp1 triliun. Ini akibat pertama saya tidak ingin kegiatan proyek
pengerjaannya tergesa-gesa,” terangnya.
Dicontohkan Midji, kejadian runtuhnya abutment jembatan
Sungai Tebas, Ruas Jalan Lingkar Tebas, Kabupaten Sambas pada Minggu (22/12/2019).
Itu terjadi akibat ingin cepat dalam pengerjaan dan diburu waktu.
“Harusnya kalau memang tak cukup waktu sudah jangan
ditender. Kecuali perusahaan yang benar-benar bonafit dan kualifikasinya bagus,”
ujarnya.
Selain itu, kata dia, kebanyakan pengerjaan proyek memang
baru akan direalisasikan oleh OPD terkait di akhir tahun. Sehingga waktu yang
tersisa sangat mepet.
“Ini konsekuensi bekerja selalu di akhir tahun. Saya ingin
ke depan per triwulan harus direncanakan secara ketat,” tandasnya. (Fai)
