Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 27 Oktober 2017 |
KalbarOnline, Sekadau – Bupati Rupinus menghadiri Rapat Kerja Pemerintah dengan Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, belum lama ini.
Dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tercatat sekitar 576 kepala daerah hadir dalam RKP tersebut satu diantaranya Bupati Sekadau Rupinus.
Sebelum mendengarkan arahan langsung dari Presiden ke 7 Indonesia tersebut, para kepala daerah terlebih dahulu menyimak paparan singkat dari 3 (tiga) menteri koordinator, yakni menteri koordinator bidang polhukam, menteri koordinator bidang perekonomian dan menteri koordinator bidang PMK.
RKP ini sendiri diadakan setiap tahun, yang mana sebagai upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan seluruh kepala daerah dalam rangka menyukseskan program pembangunan, sehingga dapat mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan diseluruh pelosok indonesia.
Usai mendengarkan arahan dari Presiden, Rupinus mengatakan, beberapa hal penting yang disampaikan presiden adalah mengenai serapan APBD.
Pengelolaan APBD jangan lagi seperti yang dulu, yang harus fokus pada tujuan.
“Misalnya bangun pasar, infrastruktur, jadi hasilnya juga harus nampak, jangan dibagi sedikit-sedikit ke SKPD tapi tidak ada hasilnya,” ujar Rupinus.
Selain itu, Presiden kata Rupinus, juga membahas tentang masalah korupsi, pungli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta pelayanan kepada masyarakat harus diperhatikan.
“Nanti akan saya sampaikan kepada pada rapat rapat SKPD didaerah, untuk dapat menekan inflasi, pertumbuhan ekonomi juga kita genjot untuk daerah kita Kabupaten Sekadau,” terangnya.
Selanjutnya, Rupinus juga mengatakan untuk penggunaan dana desa, APBD seharusnya juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya padat karya. Artinya, kata dia, dapat memberi pekerjaan kepada masyarakat.
“Jadi masyarakat ada kerja, dapat uang sehingga ada daya beli masyarakat sehingga uang itu dapat berputar sehingga ada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Itu sesuai arahan pak Jokowi tadi,” jelasnya.
Rupinus juga mangatakan bahwa Pemerintah Sekadau harus memperkuat pengawasan internal didaerah untuk mengantisipasi segala tindak korupsi dan pungli.
“Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, karena itu juga arahan dari presiden kita,” tandasnya. (Mus/Hms)
KalbarOnline, Sekadau – Bupati Rupinus menghadiri Rapat Kerja Pemerintah dengan Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, belum lama ini.
Dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tercatat sekitar 576 kepala daerah hadir dalam RKP tersebut satu diantaranya Bupati Sekadau Rupinus.
Sebelum mendengarkan arahan langsung dari Presiden ke 7 Indonesia tersebut, para kepala daerah terlebih dahulu menyimak paparan singkat dari 3 (tiga) menteri koordinator, yakni menteri koordinator bidang polhukam, menteri koordinator bidang perekonomian dan menteri koordinator bidang PMK.
RKP ini sendiri diadakan setiap tahun, yang mana sebagai upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan seluruh kepala daerah dalam rangka menyukseskan program pembangunan, sehingga dapat mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan diseluruh pelosok indonesia.
Usai mendengarkan arahan dari Presiden, Rupinus mengatakan, beberapa hal penting yang disampaikan presiden adalah mengenai serapan APBD.
Pengelolaan APBD jangan lagi seperti yang dulu, yang harus fokus pada tujuan.
“Misalnya bangun pasar, infrastruktur, jadi hasilnya juga harus nampak, jangan dibagi sedikit-sedikit ke SKPD tapi tidak ada hasilnya,” ujar Rupinus.
Selain itu, Presiden kata Rupinus, juga membahas tentang masalah korupsi, pungli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta pelayanan kepada masyarakat harus diperhatikan.
“Nanti akan saya sampaikan kepada pada rapat rapat SKPD didaerah, untuk dapat menekan inflasi, pertumbuhan ekonomi juga kita genjot untuk daerah kita Kabupaten Sekadau,” terangnya.
Selanjutnya, Rupinus juga mengatakan untuk penggunaan dana desa, APBD seharusnya juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya padat karya. Artinya, kata dia, dapat memberi pekerjaan kepada masyarakat.
“Jadi masyarakat ada kerja, dapat uang sehingga ada daya beli masyarakat sehingga uang itu dapat berputar sehingga ada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Itu sesuai arahan pak Jokowi tadi,” jelasnya.
Rupinus juga mangatakan bahwa Pemerintah Sekadau harus memperkuat pengawasan internal didaerah untuk mengantisipasi segala tindak korupsi dan pungli.
“Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, karena itu juga arahan dari presiden kita,” tandasnya. (Mus/Hms)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini