KalbarOnline, Kubu
Raya – Harapan untuk menjadi desa mandiri tidak hanya retorika semata, di Kabupaten
Kubu Raya sendiri sebanyak 10 Desa telah dianggap maju berdasarkan Indeks Desa
Membangun.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kubu Raya, Nursyam Ibrahim, disela-sela kegiatan
pengambilan sumpah dan janji jabatan dan persemian anggota Badan Musyawarah
Desa, Kamis (31/1/2019) kemarin.
“Tahapan itu meliputi desa sangat tertinggal, desa tertinggal,
desa berkembang, desa maju dan terakhir adalah desa mandiri. Saat ini kita
telah memiliki 10 desa maju sehingga untuk mendorong menjadi desa mandiri sisa
satu poin lagi,” ucapnya.
Nursyam mengungkapkan Kalimantan Barat sendiri hanya
memiliki satu desa mandiri. Dalam hal mendorong menjadi Desa Mandiri, tidak hanya
dari aspek infrastruktur, sosial dan budaya, pertimbangan menjadi desa mandiri
merupakan pembangunan yang bersumber dari desa itu sendiri, baik dari Dana Desa
(DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) ataupun sumber dana dari pendapatan Pajak
desa.
“Kalau kemandirian dalam perspektif pembangunan dengan dana
sendiri dari dana desa berarti kemandirian di bidang pendapatan sehingga
pendapatan desa juga turut bisa membangun desa itu sendiri. Andainya desa saat
ini hanya disuplai dari pembiayaan dari DD dan ADD sedang desa tersebut
membutuhkan biaya pembangunan sekitar Rp1-3 milliar, nah dengan dana hingga Rp3
miliar itu bisa didapati dari pajak desa,” terangnya.
Nursyam mengatakan seperti itulah penjelasan desa mandiri
menurut peraturan perundang-undangan tentang desa.
“Rumusan Undang-undang tentang desa mandiri itu, berbunyi
pembiayaan pembangunan desa menjadi desa mandiri dibiayai oleh desa itu sendiri
dari pendapatan desa itu sendiri. Nah perspektif tentang desa mandiri ini masih
harus kita samakan,” jelasnya.
Pemerintah Desa, tambah Nursyam harus mampu menggali potensi
pendapatan desa kemudian mendorong para pelaku usaha yang berdomisili di desa
untuk berkontribusi dalam bidang pajak demi pembangunan desa sehingga desa
dapat terangkat dalam hal pendapatan desa untuk menuju pembangunan yang adil
dan merata. (ian)
