KalbarOnline, Sekadau
– Wakil Bupati Sekadau, Aloysius mengapresiasi terselenggaranya pertemuan
PPKBD dan Sub PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) tingkat
Kabupaten Sekadau tahun 2019 dan pertemuan district working group (DWG)
Kabupaten Sekadau tahun 2019 yang berlangsung di ruang serbaguna Kantor Bupati
Sekadau, baru-baru ini.
Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) tidak hanya sebatas pada masalah pembangunan Keluarga Berencana dan
Keluarga sejahtera saja, tapi juga menyangkut masalah pengendalian penduduk.
Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menuturkan, ada empat sub
urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus
dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintah, yaitu sub urusan
pengendalian penduduk, sub urusan keluarga berencana, sub urusan keluarga
sejahtera dan sub urusan sertifikasi dan standarisasi.
“Oleh karenanya pelaksanaan Program KKBPK (Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) di tiap tingkatan pemerintahan
tetap harus mengacu pada perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan
pembangunan pemerintahan,” ujarnya.
Orang nomor dua di Bumi Lawang Kuari ini mengatakan, program
KKBPK jika dilaksanakan melalui koordinasi, keterpaduan, komitmen dan dukungan
baik oleh pemerintah, pemda maupun seluruh mitra kerja dan para pemangku
kepentingan. Sehingga, dapat mempercepat peningkatan kualitas manusia
Indonesia, khususnya di Kalbar dan tentunya di Kabupaten Sekadau.
“Saya berharap kegiatan ini lebih meningkatkan pemahaman dan
menyatukan persepsi dalam menerapkan berbagai kebijakan dan strategi program
KKBPK di seluruh wilayah,” ucapnya.
Aloy menjelaskan, di Kabupaten Sekadau saat ini telah
memiliki 18 kampung KB. Bahkan, empat di antaranya ditetapkan sebagai sasaran
desa mandiri. Untuk itu, ia berahrap, penggarapan program KKBPK di Kampung KB
dapat membantu percepatan pencapaian indikator desa mandiri.
“Sebagai bentuk inovasi program KKBPK merupakan salah satu
upaya untuk mendekatkan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat dalam
mengaktualisasikan delapan fungsi Keluarga dan membangun karakter manusia
melalui pewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera,” tuturnya.
Aloy juga berharap, kampung KB dapat berkontribusi dan
bersinergi dalam mendukung terwujudnya desa mandiri. Sehingga, di kampung KB
dan juga desa mandiri dapat selaras dengan arah kebijakan dan strategis
pembangunna yang ada.
“Kami berharap dengan dukungan BKKBN agar lebih fokus kepada
upaya menurunkan fertilitas guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP)
dan mewujudkan Keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas
manusia,” harapnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau, ST Emanuel mengatakan, kegiatan tersebut
bertujuan untuk memperoleh data keluarga by
name by address. Sehingga, dapat digunakan dalam penetapan sasaran dan
optimalisasi operasional program KKBPK serta intervensi berbagai program
pembangunan lainnya.
“Kemudian membekali pengetahuan tentang pembinaan PPKBD dan
Sub PPKBD sebagai penyuluh keluarga berencana,” jelasnya.
Emanuel menambahkan, langkah tersebut dilakukan agar
tersedianya basis data kependudukan di setiap tingkatan wilayah. Selain itu,
tersedianya basis data keluarga berencana di setiap tingkatan wilayah.
“Tersedianya basis data pembangunan keluarga di setiap
tingkatan serta tersedianya basis data individu anggota keluarga,” pungkasnya. (Mus)
