KalbarOnline, Sekadau
– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sekadau kembali menghentikan kasus
money politik alias politik uang pada Pemilu serentak 2019 di Kabupaten
Sekadau.
Hal ini diungkapkan Komisioner Bawaslu bidang penindakan dan
pelanggaran, Al-Aminuddin saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan
tim Sentra Gakkumdu Sekadau di Kantor Bawaslu Sekadau, Rabu (8/5/2019).
Baca Juga :
Kali ini pihaknya menghentikan sedikitnya tiga kasus money
politik. Dua di antaranya yang terjadi di Kecamatan Sekadau Hilir dan satu
kasus di Kecamatan Nanga Mahap.
“Di Sekadau Hilir terdapat dua kasus dengan masing-masing
terlapor yakni Yuhilda Harahap dan M. Supardi. Sementara di Nanga Mahap dengan
tiga terlapor sekaligus yakni Aloysius Ahin, Yustinus Ebin dan Kamensiussio,”
terangnya.
Ia menyebutkan, kasus money politik tersebut dihentikan lantaran
berdasarkan bukti dan keterangan saksi tidak satupun memenuhi unsur pidana
pemilu seperti yang dimaksud pada pasal 523 ayat 2 Juncto pasal 278 ayat (2) Undang-undang
Pemilu nomor 7 tahun 2017.
“Bawaslu bersama Gakkumdu telah melakukan serangkaian
proses, dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan sebagainya. Dari
yang kita lakukan klarifikasi, tidak satupun memenuhi unsur pidana pemilu,”
sebutnya.
Sebelumnya, Bawaslu Sekadau juga menghentikan kasus serupa
yang terjadi di di Dusun Seransa, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir. Bawaslu
beralasan, dihentikannya kasus tersebut lantaran saksi pelapor enggan memenuhi
panggilan Bawaslu sehingga dinyatakan tak layak.
Kendati demikian, Aminuddin mengungkap bahwa saat ini
pihaknya masih memproses tiga laporan dugaan money politik. Tiga laporan
tersebut, kata dia, terjadi di Kecamatan Nanga Taman.
“Masih ada tiga laporan dugaan money politik yang sedang
kita proses. Ketiganya di Kecamatan Nanga Taman dan sedang dalam tahap
klarifikasi,” tandasnya. (Mus)
