KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan sejumlah
alasannya merotasi jabatan yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Hal itu
disampaikannya saat memberikan arahan pada sosialisasi Komite Advokasi Daerah
Anti Korupsi Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Golden Tulip Pontianak,
Selasa (23/7/2019) kemarin.
“Perlu saya tegaskan, kenapa banyak yang saya rolling termasuk Kepala SKPD dan Kepala
Badan padahal sudah saya ingatkan sejak awal saya menjabat. Siapapun yang
membawa atau mencatut nama saya langsung tolak, tapi ada dinas-dinas yang masih
melayani dan kemudian bicara kepada orang lain. Itu langsung saya ganti, sudah
jelas saya bilang jangan layani,” ungkapnya.
“Kemudian masih ada juga dinas dalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan, ketika di bawah melaksanakan kegiatan masih ada upaya
mencari hal-hal atau mencari persenan dari pagu anggaran kegiatan, itu jangan
lagi, jangan lagi ada hal-hal seperti itu, saya serius,” timpalnya.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini juga mengungkap bahwa
ada beberapa pejabat yang memiliki nilai yang bagus pada lelang jabatan kemarin,
tapi berupaya mempengaruhi keputusan. Seperti misalnya rekrutmen direksi Bank
Kalbar. Sutarmidji mengaku menerima lima curriculum vitae (CV) peserta yang dititipkan
orang lain kepadanya.
“Kelima CV itu langsung saya serahkan kepada Prof Eddy
Suratman (Ketua Tim Panitia Seleksi), saya minta agar tidak diluluskan di
urutan pertama. Kalaupun nilainya tertinggi, buat pengurangan berdasarkan CV
yang ditipkan kepada orang lain untuk mempengaruhi keputusan. Percayalah, untuk
hal-hal seperti itu saya tidak campuri, padahal saya sebagai Kepala Daerah bisa
saja melakukan itu, tapi saya tidak lakukan itu supaya hasilnya objektif dan
orang yang kita tempatkan benar-benar tepat,” tegasnya.
Kepada para pejabat serta jajaran di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalbar, Midji kembali menegaskan agar benar-benar bekerja sesuai
aturan. Efesiensi sekaligus transparansi anggaran tak lupa menjadi pesan Midji.
“Sudahlah, Kalbar ini dalam segala aspek tak ada yang bisa
dibanggakan. Infrastruktur kita di urutan ke-33, indeks pembangunan manusia
(IPM) urutan ke-29, daya saing di urutan ke-28 dan tingkat kesejahteraan di
urutan ke-26, apa yang mau kita banggakan? dan masih banyak lagi,” tukasnya.
“Rancang program dan belanjakan uang untuk kepentingan
masyarakat. Seperti contoh, saya pangkas anggaran perjalanan dinas, kemudian anggarannya
dialokasikan untuk beasiswa pendidikan gratis untuk negeri hingga SMA/SMK serta
pembangunan RSUD Soedarso. Jadi, lakukan efesiensi anggaran dan program yang
dirancang harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Tahun depan, kita
akan selaraskan anggaran dengan konsep Indeks Desa Membangun, akan ada penggelontoran
dana APBD itu paling kurang 300-400 miliar untuk menyelesaikan 52 indikator
desa mandiri,” pungkasnya. (Fai)
