KalbarOnline,
Pontianak – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Surya Tjandra
mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya bersama Gubernur Kalimantan Barat,
Sutarmidji, dirinya banyak mendapat masukan dari Gubernur dalam rangka
melakukan reformasi agraria sesuai instruksi Presiden Joko Widodo kepada
Kementerian ATR yakni selain sertifikasi lahan juga melakukan redistribusi
lahan kepada warga yang belum memiliki lahan.
“Jadi pertemuan ini lebih ke silaturahmi kita (Kementerian
ATR) untuk meminta masukan dan mohon bantuan kepada Gubernur. Karena Gubernur
merupakan Ketua GTRA (Gugus tugas reforma agraria), jadi salah satu tantangan Presiden
Jokowi kepada Kementerian ATR yakni selain sertifikasi juga redistribusi lahan
kepada warga yang belum memiliki lahan,” ujarnya saat diwawancarai awak media
usai pertemuan dengan Gubernur Sutarmidji di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa
(28/1/2020).
Menurutnya, proses sertifikasi lahan terbilang mudah. Pasalnya
hanya menerbitkan sertifikat bagi masyarakat yang sudah memiliki lahan. Lain halnya
dalam proses redistribusi lahan, menurutnya pada bagian ini yang cukup sulit.
“Kalau sertifikasi kan, orang yang sudah menguasai tanah,
kita berikan sertifikat, itu relatif lebih mudah. Yang lebih sulit itu
redistribusi lahan, kami butuh koordinasi dengan kementerian lain khususnya
KLHK yang memang menguasai hutan terutama dengan Pemerintah Daerah,” tukasnya.
“Jadi tadi belajar banyak dari Pak Gubernur, banyak
inisiatif, saya salut, terkesan banget dengan beliau, saya yakin kalau Pak Gubernur
bisa memaksimalkan ini, target untuk melakukan redistribusi bisa tercapai. Karena
di sini penting, termasuk hutan adat, supaya masyarakat punya aset yang bisa
diberdayakan, bisa diagunkan dan sebagainya. Tapi Pak Gubernur pesan, agar
redistribusi lahan itu jangan hanya diberikan ke individu kalau bisa kolektif
dan dijaga agar jangan kemudian dilepas, itu kita setuju. Secara sistem itu haknya
bisa kolektif, lalu bisa kita atur supaya desanya rapi, permukiman digeser,
mana lahan untuk perkebunan dan sebagainya, itu namanya konsolidasi tanah, jadi
tools-nya sudah ada, tinggal mesinnya
bergerak dan itu butuh panglima, saya harap Pak Gubernur bisa menjadi panglima
reforma agraria di Kalbar. Kita optimis bisa dieksekusi,” tandasnya. (Fai)
