KALBARONLINE.com – Dalam pertemuan intensif dengan pimpinan ormas Islam Kaltim, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid memaparkan data mengejutkan terkait kepastian hukum tanah wakaf di wilayah tersebut.
Data itu menunjukkan, bahwa jumlah tanah wakaf yang telah tersertifikasi di Kaltim masih sangat rendah dan menjadi prioritas utama penanganan Kementerian ATR/BPN.
Ia menyebut, berdasarkan data tanah wakaf Kaltim, hanya sekitar 21% dari total masjid yang bersertifikat, hanya sekitar 10% dari total musala yang bersertifikat. Kemudian dari 2.915 total bidang tanah wakaf, baru 291 yang telah bersertifikat.
"Kondisi ini tidak boleh berlarut. Kami membutuhkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah ini," ujar Menteri Nusron.
Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Kaltim dalam dua tahun ke depan untuk menjamin masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa khawatir sengketa lahan.
Menteri Nusron meminta Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Muhammadiyah, serta lembaga keagamaan lainnya, untuk segera menindaklanjuti dan memperkuat koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Kaltim.
Menteri Nusron menegaskan, bahwa percepatan ini merupakan upaya proaktif pemerintah dalam menjaga aset keagamaan agar tidak termakan isu hukum di masa depan, terutama di tengah pesatnya pembangunan dan peningkatan nilai tanah. (Jau/*)
