KALBARONLINE.com - Viral, warga mengunggah video yang memperlihatkan diduga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog Kalimantan Barat (Kalbar) yang diduga oplos atau palsu.
Dari unggahan tersebut, tampak kondisi beras SPHP berwarna kuning dan hitam, pecah, dan jika dimasak beras tersebut cepat basi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Perum Bulog Kalbar, Rasiwan menuturkan, bahwa pihaknya selalu melakukan pengecekan kualitas sebelum beras SPHP disalurkan ke masyarakat.
“Dalam mekanisme kami, sebelum komoditas keluar selalu dicek oleh petugas untuk memastikan kualitasnya. Namun dari ribuan kemasan yang disalurkan, tidak menutup kemungkinan ada yang lolos,” ujar Rasiwan.
Ia mengatakan, hingga saat ini Bulog Kalbar belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait dugaan beras bermasalah tersebut. Informasi yang diterima baru sebatas dari unggahan di media sosial dan langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak yang bersangkutan.
“Secara resmi belum ada laporan, baru kami ketahui lewat media. Kami sudah konfirmasi langsung dan meminta agar dilaporkan ke Bulog supaya bisa segera kami ganti,” jelasnya.
Rasiwan mengungkapkan, beras SPHP yang beredar tersebut merupakan stok tahun 2024 jenis Vietnam. Menurutnya, meskipun telah melalui proses sortir dan pengemasan, faktor human error tetap bisa terjadi.
“Pekerja tidak bisa menjamin 100 persen semua sesuai standar, tapi kami terus berupaya meningkatkan pengawasan. Tim di masing-masing gudang kami maksimalkan agar barang yang keluar benar-benar sesuai standar,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat dan seluruh jaringan Bulog, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) dan toko penyalur, untuk ikut memantau kualitas beras saat pengambilan. Jika ditemukan beras yang tidak sesuai, masyarakat diminta segera melapor.
“Bisa lapor ke jaringan, RPK, atau toko terdekat karena ada kontak personnya. Kami siap menukar atau mengganti beras yang tidak sesuai standar,” tegas Rasiwan.
Terkait dugaan pengoplosan, Rasiwan menyebut hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menganalisis lebih lanjut.
“Soal oplosan atau tidak, itu wilayah aparat. Prinsipnya, kami memastikan tim Bulog mengawal komoditas yang disalurkan agar kualitasnya tetap terjaga,” pungkasnya. (Lid)
