KALBARONLINE.com – Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengajak para santri untuk terus menuntut ilmu, menjaga akhlak, serta menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pesan tersebut disampaikan saat dirinya bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Santri Nasional 2026 di halaman Pondok Pesantren Hidayaturrahman, Jalan Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kamis (22/10/2026).

Dalam amanatnya, AKBP Putra Pratama menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri dan keluarga besar pondok pesantren, khususnya di Kabupaten Ketapang.

Ia mengingatkan para santri agar bangga dengan identitasnya, terus meningkatkan pengetahuan, dan memperkuat nilai-nilai keagamaan.

“Jadilah santri yang mandiri, terus belajar, serta mampu membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara,” pesannya.

Kapolres menegaskan, pendidikan pesantren tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan budi pekerti.

Karena itu, para santri diharapkan senantiasa menghormati guru dan orang tua serta memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya.

Ia berharap peringatan Hari Santri Nasional menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, meningkatkan prestasi, dan menjaga persatuan di tengah masyarakat.

“Teruslah berprestasi, jaga nama baik pesantren, dan jadilah generasi yang berakhlak mulia serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Upacara tersebut dihadiri Pengasuh Pondok Pesantren Hidayaturrahman KH Jema’ie Makmur, perwakilan Bupati Ketapang, unsur TNI, perwakilan Kejaksaan Negeri Ketapang, Camat Delta Pawan, Kepala KUA Delta Pawan, Kepala Desa Kalinilam, para guru, serta santriwan dan santriwati.

Kehadiran unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat menjadi bentuk dukungan terhadap pendidikan pesantren sekaligus peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Ketapang.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Melalui momentum ini, Polres Ketapang berharap sinergi dengan kalangan pesantren dan masyarakat terus terjalin untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai, sekaligus mendukung pembentukan generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kian dikeluhkan masyarakat. Antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sementara Pertalite semakin sulit diperoleh.

Di tengah kondisi tersebut, Polres Ketapang mengungkapkan telah menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam penyimpangan BBM bersubsidi selama sepekan terakhir.

Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengatakan, pihaknya tengah menangani sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Beberapa penyimpangan BBM subsidi sudah ditangkap Polres Ketapang dalam satu minggu terakhir,” kata Putra saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/10/2026) petang.

Meski demikian, Putra belum membeberkan jumlah orang yang diamankan, modus penyimpangan, maupun peran masing-masing pihak dalam kasus tersebut.

“Personel Polres Ketapang masih terus bekerja di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU. Kesulitan memperoleh BBM juga dirasakan di tingkat pengecer, sehingga semakin membatasi akses masyarakat terhadap bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Ketapang, Riza, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan di tengah kondisi tersebut.

“Kami juga mengimbau ke masyarakat jangan panic buying, gunakan BBM sesuai kebutuhan, jangan menimbun,” tegasnya.

Riza juga menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam menindak dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penindakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga penyaluran BBM agar sesuai ketentuan.

Di sisi lain, masyarakat berharap pengungkapan kasus tersebut tidak berhenti pada penangkapan, tetapi juga diikuti perbaikan distribusi BBM di lapangan.

Ahmad (34), salah seorang warga Ketapang, menilai penindakan tegas diperlukan untuk mencegah praktik penyimpangan yang berpotensi memperburuk kesulitan masyarakat mendapatkan BBM.

“Yang begini-begini memang harus ada tindakan tegas dari polisi, biar ada rasa takut dan efek jera bagi ‘pemain’ BBM subsidi,” ucapnya.

Menurut Ahmad, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan melanggar aturan.

Masyarakat pun berharap langkah penegakan hukum yang dilakukan Polres Ketapang dapat berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi dan ketersediaan pasokan, sehingga BBM bersubsidi benar-benar dapat diakses oleh warga yang membutuhkan. (Adi LC)