Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Sunday, 11 October 2026 |
KALBARONLINE.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kian dikeluhkan masyarakat. Antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sementara Pertalite semakin sulit diperoleh.
Di tengah kondisi tersebut, Polres Ketapang mengungkapkan telah menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam penyimpangan BBM bersubsidi selama sepekan terakhir.
Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengatakan, pihaknya tengah menangani sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Beberapa penyimpangan BBM subsidi sudah ditangkap Polres Ketapang dalam satu minggu terakhir,” kata Putra saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/10/2026) petang.
Meski demikian, Putra belum membeberkan jumlah orang yang diamankan, modus penyimpangan, maupun peran masing-masing pihak dalam kasus tersebut.
“Personel Polres Ketapang masih terus bekerja di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU. Kesulitan memperoleh BBM juga dirasakan di tingkat pengecer, sehingga semakin membatasi akses masyarakat terhadap bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Ketapang, Riza, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan di tengah kondisi tersebut.
“Kami juga mengimbau ke masyarakat jangan panic buying, gunakan BBM sesuai kebutuhan, jangan menimbun,” tegasnya.
Riza juga menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam menindak dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penindakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga penyaluran BBM agar sesuai ketentuan.
Di sisi lain, masyarakat berharap pengungkapan kasus tersebut tidak berhenti pada penangkapan, tetapi juga diikuti perbaikan distribusi BBM di lapangan.
Ahmad (34), salah seorang warga Ketapang, menilai penindakan tegas diperlukan untuk mencegah praktik penyimpangan yang berpotensi memperburuk kesulitan masyarakat mendapatkan BBM.
“Yang begini-begini memang harus ada tindakan tegas dari polisi, biar ada rasa takut dan efek jera bagi ‘pemain’ BBM subsidi,” ucapnya.
Menurut Ahmad, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan melanggar aturan.
Masyarakat pun berharap langkah penegakan hukum yang dilakukan Polres Ketapang dapat berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi dan ketersediaan pasokan, sehingga BBM bersubsidi benar-benar dapat diakses oleh warga yang membutuhkan. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kian dikeluhkan masyarakat. Antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sementara Pertalite semakin sulit diperoleh.
Di tengah kondisi tersebut, Polres Ketapang mengungkapkan telah menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam penyimpangan BBM bersubsidi selama sepekan terakhir.
Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengatakan, pihaknya tengah menangani sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Beberapa penyimpangan BBM subsidi sudah ditangkap Polres Ketapang dalam satu minggu terakhir,” kata Putra saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/10/2026) petang.
Meski demikian, Putra belum membeberkan jumlah orang yang diamankan, modus penyimpangan, maupun peran masing-masing pihak dalam kasus tersebut.
“Personel Polres Ketapang masih terus bekerja di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU. Kesulitan memperoleh BBM juga dirasakan di tingkat pengecer, sehingga semakin membatasi akses masyarakat terhadap bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Ketapang, Riza, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan di tengah kondisi tersebut.
“Kami juga mengimbau ke masyarakat jangan panic buying, gunakan BBM sesuai kebutuhan, jangan menimbun,” tegasnya.
Riza juga menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam menindak dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penindakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga penyaluran BBM agar sesuai ketentuan.
Di sisi lain, masyarakat berharap pengungkapan kasus tersebut tidak berhenti pada penangkapan, tetapi juga diikuti perbaikan distribusi BBM di lapangan.
Ahmad (34), salah seorang warga Ketapang, menilai penindakan tegas diperlukan untuk mencegah praktik penyimpangan yang berpotensi memperburuk kesulitan masyarakat mendapatkan BBM.
“Yang begini-begini memang harus ada tindakan tegas dari polisi, biar ada rasa takut dan efek jera bagi ‘pemain’ BBM subsidi,” ucapnya.
Menurut Ahmad, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan melanggar aturan.
Masyarakat pun berharap langkah penegakan hukum yang dilakukan Polres Ketapang dapat berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi dan ketersediaan pasokan, sehingga BBM bersubsidi benar-benar dapat diakses oleh warga yang membutuhkan. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini