KALBARONLINE.com – Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo meninjau sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Ketapang, Senin (19/10/2026) pagi.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memantau pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan situasi di lapangan tetap aman dan kondusif di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan SPBU berjalan dengan baik.

“Kami bersama pemerintah daerah turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan, memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya, serta mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat mengganggu kebutuhan masyarakat terhadap BBM,” ujarnya.

Dalam peninjauan itu, Kapolres dan Bupati melihat langsung aktivitas pelayanan di SPBU serta kondisi yang dihadapi masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana koordinasi untuk mengetahui situasi terkini sekaligus mendorong pengelola SPBU agar memberikan pelayanan secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan.

Putra Pratama menegaskan, Polres Ketapang siap mendukung pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pelayanan publik, termasuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan SPBU.

Ia juga mengajak masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga ketertiban serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan.

“Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU sangat penting untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kami mengimbau seluruh pihak agar bersama-sama menjaga ketertiban dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan pelanggaran atau gangguan dalam pelayanan BBM,” katanya.

Melalui peninjauan tersebut, Polres Ketapang bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dalam menjaga keamanan dan mendukung kelancaran pelayanan BBM bagi masyarakat di Kabupaten Ketapang. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mulai berangsur normal pada Minggu (18/10/2026). Waktu tunggu pengisian bahan bakar minyak (BBM) kini relatif lebih singkat, sekitar 10–15 menit.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kendaraan roda dua dan roda empat masih berdatangan untuk mengisi BBM. Namun, kepadatan kendaraan tidak lagi separah hari-hari sebelumnya.

Salah seorang pengendara, Indra Saputra (35), mengaku hanya membutuhkan waktu sekitar 10–15 menit untuk mengisi Pertalite di SPBU Jalan DI Panjaitan, Ketapang.

“Cukup lengang kalau dibanding kemarin. Cuma masih tetap dikasih jatah. Mobil maksimal Rp300.000,” kata Indra.

Ia mengapresiasi kondisi pasokan BBM yang mulai membaik. Indra juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ketapang Alexander Wilyo yang turun langsung memantau dan mengawal distribusi BBM.

Kondisi serupa disampaikan seorang petugas SPBU di Ketapang. Menurutnya, antrean kendaraan mulai berkurang meski aktivitas pengisian BBM masih berlangsung.

“Udah bececat aman am ni, antrean pun tak pajang, mulai normal,” ujarnya dalam bahasa Melayu Ketapang.

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo berharap perbaikan pasokan BBM terus berlanjut sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman.

“Antrean mulai berkurang. Ini perkembangan yang baik,” kata Alex kepada wartawan, Minggu malam.

Meski demikian, Alex meminta Pertamina Patra Niaga memastikan kelancaran pasokan tidak hanya dalam jangka pendek. Ia menegaskan, Ketapang harus tetap menjadi prioritas penyaluran BBM agar persoalan antrean tidak kembali terulang.

“Saya akan terus berkoordinasi dengan Pertamina agar pasokan dan distribusi berjalan lancar,” ujarnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ketapang itu juga mengingatkan agar persoalan BBM tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, termasuk dengan mempolitisasi situasi.

Selain itu, ia mengajak masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan distribusi BBM, termasuk penimbunan, kepada pihak berwenang.

“Jika ada dugaan penyelewengan dalam distribusi, seperti penimbunan dan sebagainya, saya mendorong Polres Ketapang mengambil tindakan tegas,” pungkasnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Pertamina meminta maaf atas antrean panjang dan terbatasnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pasokan Pertalite sebanyak 2,5 juta liter ditargetkan tiba pada 16 Oktober 2026.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Sales Brand Manager BBM Pertamina wilayah Ketapang dan Kayong Utara, R.F. Prambudi, saat menemui massa aksi Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda se-Kabupaten Ketapang di Fuel Terminal (Jobber) Ketapang, Rabu (14/10/2026).

“Kami meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di Kabupaten Ketapang. Pertamina berkomitmen mengatasi persoalan ini dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Prambudi.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab terganggunya pasokan BBM adalah keterlambatan kapal pengangkut Pertalite yang membawa 2.500 kiloliter atau setara 2,5 juta liter.

Menurutnya, kapal tersebut kini sudah berada di perairan dan sedang menuju Ketapang. Pertamina berharap kapal dapat bersandar di Jobber Ketapang pada 16 Oktober 2026 tanpa kendala.

“Kami berharap tidak ada kendala lebih lanjut agar tanggal 16 ini kapal bisa bersandar dan mengatasi antrean panjang di Kabupaten Ketapang,” katanya.

Sambil menunggu kedatangan kapal, Pertamina mengupayakan tambahan pasokan dari Integrated Terminal (IT) Pontianak dan Pangkalan Embun. Pertamina juga mengalihkan sementara mobil tangki yang biasa melayani kebutuhan industri untuk membantu penyaluran BBM bersubsidi ke sejumlah SPBU.

“Kami tidak tinggal diam. Kami melakukan langkah-langkah konkret, termasuk meminta bantuan dari IT Pontianak dan Pangkalan Embun untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Ketapang,” ungkapnya.

Prambudi menambahkan, terdapat penambahan kuota BBM sebesar 1,4 persen untuk Kabupaten Ketapang pada semester kedua 2026.

Ia juga meluruskan dugaan bahwa perusahaan mendapatkan pasokan BBM bersubsidi lebih banyak dibandingkan masyarakat.

Menurutnya, penyaluran Pertalite dari Jobber Ketapang mencapai 316 kiloliter per hari untuk masyarakat. Sementara itu, alokasi bagi perusahaan disebut sebesar 1 kiloliter atau 1.000 liter per hari.

“Per hari ini, Pertalite yang seharusnya keluar dari Jobber mencapai 316 kiloliter untuk masyarakat Ketapang. Untuk perusahaan hanya 1 kiloliter per hari,” tegasnya.

Pertamina berharap kedatangan kapal sesuai jadwal dapat memulihkan pasokan dan mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Sementara itu, massa aksi menyoroti kelangkaan BBM dan mendesak penyelesaian konkret atas persoalan yang berdampak pada masyarakat tersebut. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat terjadi di SPBU Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Rabu (14/10/2026). Antrean tersebut terjadi saat kabut asap tebal menyelimuti wilayah itu.

Kendaraan mengular hingga Jalan Kolonel Sugiono dan Jalan Merak dengan panjang antrean diperkirakan mencapai satu kilometer. Antrean berlangsung sejak sekitar pukul 09.00 WIB hingga malam hari.

Kondisi serupa dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang, baik di wilayah perkotaan maupun kecamatan. Kabut asap tebal turut memperburuk situasi, sementara warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Bahkan, sebagian pengendara terpaksa meninggalkan pekerjaan demi mengisi bahan bakar kendaraannya.

Seorang warga, Yoga (27), mengaku harus mengantre sekitar dua jam untuk mendapatkan Pertalite sebanyak tiga liter.

“Tadi mulai antre sejak pukul 1 siang, baru dapat jam 3 sore. Karena diberi jatah, kalau sepeda motor tiga liter,” ujarnya.

Ia mengatakan terpaksa mengantre karena bahan bakar di tangki sepeda motornya sudah habis. Kondisi tersebut membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain menunggu giliran pengisian BBM.

“Mau tidak mau harus antre karena sudah tidak ada bensin lagi di tangki motor,” ungkapnya.

Pengalaman serupa dialami Ijal, seorang pengendara mobil. Ia mengaku mulai mengantre sejak pagi dan baru mendapatkan BBM pada siang hari.

“Kurang lebih dua jam-an. Dapatnya cuma Rp200 ribu saja,” ujarnya.

Ijal berharap persoalan antrean dan ketersediaan BBM di Kabupaten Ketapang segera diselesaikan agar pelayanan SPBU kembali normal. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.

Hingga malam hari, antrean kendaraan di SPBU Jalan DI Panjaitan masih menjadi perhatian pengguna jalan karena memanjang hingga sejumlah ruas jalan di sekitarnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Antrean panjang kendaraan terjadi di SPBU N Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ratusan pengendara sepeda motor dan mobil tampak mengular hingga ke jalan raya demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Sejumlah warga mengaku mulai mengantre sejak pukul 05.00 WIB. Namun, hingga pukul 15.30 WIB, sebagian warga baru berhasil mendapatkan BBM. Situasi semakin menyulitkan ketika pihak SPBU N mulai menutup pagar operasional pada pukul 15.30 WIB, sementara masih banyak warga yang bertahan mengantre di luar pagar.

Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat karena waktu dan pekerjaan mereka terganggu hanya untuk mendapatkan BBM. Warga menilai perlu ada solusi konkret agar antrean panjang tidak terus berulang.

“Ini sangat menyulitkan buat masyarakat. Kita butuh solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM ini. Pembatasan yang ada malah menyita waktu dan membuat banyak warga kehilangan waktu kerja. Paling tidak harus ada penambahan SPBU atau mengoptimalkan kembali penyaluran ke pengecer yang memiliki rekomendasi resmi agar antrean tidak terus menumpuk di satu titik,” ujar Hendri, salah seorang warga yang mengantre.

Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera memberikan solusi yang jelas, termasuk memastikan pasokan BBM resmi di Kabupaten Kayong Utara mencukupi kebutuhan warga. Dengan demikian, aktivitas harian dan perekonomian masyarakat tidak terus terganggu akibat antrean panjang. (Sans)

KALBARONLINE.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Ketapang menggelar aksi demonstrasi menuntut penyelesaian kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Massa juga menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di wilayah tersebut.

Aksi diawali dengan audiensi bersama Bupati Ketapang di Kantor Bupati, kemudian berlanjut ke Kantor DPRD Ketapang dan Jobber atau Fuel Terminal Ketapang, Rabu (14/10/2026).

Koordinator aksi Aliansi Cipayung Plus dan pemuda se-Kabupaten Ketapang, M Iqbal Khadafi, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang terdampak kelangkaan BBM, terutama akibat antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Ia mendesak pihak Fuel Terminal Ketapang memberikan kepastian pasokan sekaligus menunjukkan komitmen untuk mengatasi persoalan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.

“Jadi pada hari ini kami melalui Aliansi Cipayung Plus, mewakili aspirasi dari masyarakat, kami menuntut untuk kemudian Kepala Jobber Kabupaten Ketapang untuk bertanggung jawab dan berkomitmen atas ketersediaan BBM yang ada di Kabupaten Ketapang,” ujar Iqbal.

Menurut Iqbal, dalam pertemuan tersebut pihak Fuel Terminal menyampaikan bahwa distribusi BBM di Kabupaten Ketapang diharapkan kembali normal pada 16 Oktober 2026.

Aliansi Cipayung Plus memberikan tenggat waktu hingga tanggal tersebut. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila antrean kendaraan di SPBU belum teratasi.

“Maka kami tadi sampaikan jika memang di tanggal 16 itu antrean itu terselesaikan, maka kami akan turun lagi aksi dengan skala yang lebih besar,” katanya.

Selain menuntut kepastian distribusi, Iqbal menyoroti keterbukaan informasi mengenai kuota BBM yang diterima Kabupaten Ketapang. Menurutnya, informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah pasokan yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mengaku pihaknya telah meminta penjelasan mengenai kuota BBM, tetapi belum memperoleh keterangan yang dinilai memadai.

Minimnya informasi tersebut, lanjut Iqbal, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab kelangkaan BBM. Ia juga menilai persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk dugaan adanya praktik penyelewengan dalam distribusi.

“Nah tentu dari indikasi-indikasi tersebut wajar asumsi liar hari ini masyarakat menduga bahwa ada upaya-upaya mafia-mafia BBM yang hari ini menjadi aktor di balik kelangkaan BBM ini,” ujarnya.

Iqbal menegaskan, penanganan kelangkaan BBM tidak cukup hanya membahas persoalan pasokan dan distribusi kapal. Ia meminta dugaan praktik mafia BBM turut ditelusuri oleh pihak berwenang agar tidak mengganggu penyaluran bahan bakar kepada masyarakat.

“Jadi tadi kan persoalannya terkait suplai, kemudian pendistribusian kapal dan lain sebagainya. Tapi kan yang belum kita sama-sama sentuh bagaimana hari ini mafia-mafia ini yang perlu kita berantas,” pungkasnya.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus berharap pihak Fuel Terminal dan instansi terkait membuka informasi mengenai pasokan BBM serta memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Mereka juga meminta antrean panjang di SPBU segera ditangani agar aktivitas masyarakat dan perekonomian di Kabupaten Ketapang tidak terus terganggu. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Polres Ketapang memajang sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di halaman Mapolres Ketapang, Senin (12/10/2026).

Barang bukti yang dipamerkan terdiri dari sejumlah kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, serta jeriken berisi BBM. Namun, kepolisian belum merinci jumlah barang bukti maupun dugaan modus penyalahgunaan yang sedang ditangani.

Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama membenarkan bahwa barang-barang yang dipajang tersebut merupakan barang bukti dari penanganan kasus BBM bersubsidi.

“Ya, (itu barang bukti BBM subsidi),” ujar Putra saat dikonfirmasi, Senin malam.

Putra menyampaikan, pihaknya akan memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai pengungkapan kasus tersebut pada Selasa (13/10/2026).

Hingga Senin malam, informasi mengenai kronologi penindakan, jumlah barang bukti, serta pihak-pihak yang diduga terlibat masih menunggu keterangan resmi dari Polres Ketapang.

Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian di tengah keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh BBM bersubsidi dan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Ketapang.

Masyarakat kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari kepolisian mengenai dugaan penyalahgunaan tersebut, termasuk modus operandi, jumlah BBM yang diamankan, serta proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kian dikeluhkan masyarakat. Antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sementara Pertalite semakin sulit diperoleh.

Di tengah kondisi tersebut, Polres Ketapang mengungkapkan telah menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam penyimpangan BBM bersubsidi selama sepekan terakhir.

Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengatakan, pihaknya tengah menangani sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Beberapa penyimpangan BBM subsidi sudah ditangkap Polres Ketapang dalam satu minggu terakhir,” kata Putra saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/10/2026) petang.

Meski demikian, Putra belum membeberkan jumlah orang yang diamankan, modus penyimpangan, maupun peran masing-masing pihak dalam kasus tersebut.

“Personel Polres Ketapang masih terus bekerja di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU. Kesulitan memperoleh BBM juga dirasakan di tingkat pengecer, sehingga semakin membatasi akses masyarakat terhadap bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Ketapang, Riza, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan di tengah kondisi tersebut.

“Kami juga mengimbau ke masyarakat jangan panic buying, gunakan BBM sesuai kebutuhan, jangan menimbun,” tegasnya.

Riza juga menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam menindak dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penindakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga penyaluran BBM agar sesuai ketentuan.

Di sisi lain, masyarakat berharap pengungkapan kasus tersebut tidak berhenti pada penangkapan, tetapi juga diikuti perbaikan distribusi BBM di lapangan.

Ahmad (34), salah seorang warga Ketapang, menilai penindakan tegas diperlukan untuk mencegah praktik penyimpangan yang berpotensi memperburuk kesulitan masyarakat mendapatkan BBM.

“Yang begini-begini memang harus ada tindakan tegas dari polisi, biar ada rasa takut dan efek jera bagi ‘pemain’ BBM subsidi,” ucapnya.

Menurut Ahmad, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan melanggar aturan.

Masyarakat pun berharap langkah penegakan hukum yang dilakukan Polres Ketapang dapat berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi dan ketersediaan pasokan, sehingga BBM bersubsidi benar-benar dapat diakses oleh warga yang membutuhkan. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Tim gabungan TNI, Polri dan instansi terkait melaksanakan pemantauan serta pengawasan di sejumlah SPBU di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (5/10/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban sekaligus memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan aman dan tepat sasaran.

Personel Kodim 1206/Putussibau turut terlibat dalam kegiatan penertiban BBM sebagai bagian dari upaya bersama mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun penyelewengan distribusi yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat.

Di lapangan, personel melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Kehadiran aparat diharapkan dapat menciptakan situasi yang tertib sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memperoleh BBM.

Penertiban tersebut juga menjadi bagian dari komitmen aparat mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas distribusi energi. Hal ini dinilai penting, terutama di Kapuas Hulu yang memiliki wilayah geografis cukup luas sehingga kelancaran pasokan BBM dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel TNI bersama unsur terkait terus membangun koordinasi untuk memastikan penyaluran BBM berlangsung sesuai ketentuan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganan dilakukan sesuai aturan dan kewenangan masing-masing.

Kehadiran personel Kodim 1206/Putussibau sekaligus menjadi bentuk sinergitas TNI bersama Polri, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas wilayah.

Melalui pengawasan terpadu dan berkelanjutan, distribusi BBM di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan semakin tertib, aman dan tepat sasaran sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM secara adil tanpa praktik yang merugikan kepentingan umum. (Haq)

KALBARONLINE.com - Aktivitas pengisian BBM subsidi ke dalam drum di SPBU PT Putra Kedamin Jaya, Jalan Lintas Timur, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, menjadi sorotan.

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh KALBARONLINE.com pada Sabtu (29/8/2026), terlihat seorang karyawan SPBU PT Putra Kedamin Jaya mengisi BBM subsidi ke dalam drum milik warga.

Aktivitas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pendistribusian BBM subsidi di SPBU tersebut. Sebab, penyaluran BBM subsidi memiliki ketentuan dan peruntukan yang harus diawasi agar tepat sasaran.

Temuan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi, baik dari pihak PT Pertamina maupun pemerintah daerah melalui tim Operasi Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.

Terlebih, aktivitas pengisian BBM subsidi ke dalam drum tersebut disebut berlangsung di area SPBU dan dilakukan oleh seorang karyawan.

Kondisi ini menjadi perhatian publik, terutama terkait sejauh mana pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. (Haq)