Ketapang

BBM Langka, Mahasiswa Ketapang Geruduk DPRD hingga Fuel Terminal

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 14 October 2026

Mahasiswa Ketapang mendesak kepastian pasokan BBM dan meminta antrean SPBU teratasi. Distribusi diharapkan normal pada 16 Oktober 2026 (Foto: Adi LC/KALBARONLINE.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Ketapang menggelar aksi demonstrasi menuntut penyelesaian kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Massa juga menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di wilayah tersebut.

Aksi diawali dengan audiensi bersama Bupati Ketapang di Kantor Bupati, kemudian berlanjut ke Kantor DPRD Ketapang dan Jobber atau Fuel Terminal Ketapang, Rabu (14/10/2026).

Koordinator aksi Aliansi Cipayung Plus dan pemuda se-Kabupaten Ketapang, M Iqbal Khadafi, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang terdampak kelangkaan BBM, terutama akibat antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Ia mendesak pihak Fuel Terminal Ketapang memberikan kepastian pasokan sekaligus menunjukkan komitmen untuk mengatasi persoalan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.

“Jadi pada hari ini kami melalui Aliansi Cipayung Plus, mewakili aspirasi dari masyarakat, kami menuntut untuk kemudian Kepala Jobber Kabupaten Ketapang untuk bertanggung jawab dan berkomitmen atas ketersediaan BBM yang ada di Kabupaten Ketapang,” ujar Iqbal.

Menurut Iqbal, dalam pertemuan tersebut pihak Fuel Terminal menyampaikan bahwa distribusi BBM di Kabupaten Ketapang diharapkan kembali normal pada 16 Oktober 2026.

Aliansi Cipayung Plus memberikan tenggat waktu hingga tanggal tersebut. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila antrean kendaraan di SPBU belum teratasi.

“Maka kami tadi sampaikan jika memang di tanggal 16 itu antrean itu terselesaikan, maka kami akan turun lagi aksi dengan skala yang lebih besar,” katanya.

Selain menuntut kepastian distribusi, Iqbal menyoroti keterbukaan informasi mengenai kuota BBM yang diterima Kabupaten Ketapang. Menurutnya, informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah pasokan yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mengaku pihaknya telah meminta penjelasan mengenai kuota BBM, tetapi belum memperoleh keterangan yang dinilai memadai.

Minimnya informasi tersebut, lanjut Iqbal, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab kelangkaan BBM. Ia juga menilai persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk dugaan adanya praktik penyelewengan dalam distribusi.

“Nah tentu dari indikasi-indikasi tersebut wajar asumsi liar hari ini masyarakat menduga bahwa ada upaya-upaya mafia-mafia BBM yang hari ini menjadi aktor di balik kelangkaan BBM ini,” ujarnya.

Iqbal menegaskan, penanganan kelangkaan BBM tidak cukup hanya membahas persoalan pasokan dan distribusi kapal. Ia meminta dugaan praktik mafia BBM turut ditelusuri oleh pihak berwenang agar tidak mengganggu penyaluran bahan bakar kepada masyarakat.

“Jadi tadi kan persoalannya terkait suplai, kemudian pendistribusian kapal dan lain sebagainya. Tapi kan yang belum kita sama-sama sentuh bagaimana hari ini mafia-mafia ini yang perlu kita berantas,” pungkasnya.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus berharap pihak Fuel Terminal dan instansi terkait membuka informasi mengenai pasokan BBM serta memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Mereka juga meminta antrean panjang di SPBU segera ditangani agar aktivitas masyarakat dan perekonomian di Kabupaten Ketapang tidak terus terganggu. (Adi LC)