Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Jumat, 02 September 2022 |
KalbarOnline, Melawi - Puluhan mahasiswa di Kabupaten Melawi menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (02/09/2022).
Peserta aksi yang berasal dari GMNI, GMKI dan BEM STKIP Melawi tersebut menyuarakan penolakan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut alokasi BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Kami tolak kenaikan BBM dan alokasi BBM bersubsidi tepat sasaran. Meminta DPRD Melawi menyampaikan aspirasi tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat," kata Irwansyah, koordinator lapangan di sela aksinya.
Irwansyah juga menjelaskan dalam orasinya, pihaknya mendatangi Kantor DPRD Melawi mewakili rakyat untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM, karena kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada rakyat.
Selain menolak harga BBM, mahasiswa tersebut juga menyampaikan aspirasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menaikkan harga BBM, karena sangat menindas rakyat dan memberantas pemburu rente BBM bersubsidi.
Kemudian mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM.
[caption id="attachment_119803" align="alignnone" width="1600"]
Peserta aksi yang berasal dari GMNI, GMKI dan BEM STKIP Melawi ini menolak wacana kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut alokasi BBM bersubsidi tepat sasaran. (Foto: BM/KalbarOnline.com)[/caption]
Selain itu, mahasiswa mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas, terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi BBM yang tidak tepat sasaran.
Dalam aksinya, para mahasiswa disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa. Hendegi menyampaikan akan menindaklanjuti aspirasi para mahasiswa itu secepat mungkin ke DPRD Provinsi Kalbar.
"Kita sepakat tuntutan mahasiswa secepatnya akan disampaikan ke DPRD Provinsi," sebut Hendegi.
Menurutnya, aksi yang dilakukan mahasiswa ini terkait adanya isu kenaikan harga BBM. Jika memang benar akan ada kenaikan, maka hal itu dirasa akan memberatkan rakyat.
"Kalau BBM naik akan berdampak buruk kepada masyarakat. Apalagi setelah adanya pandemi Covid-19 yang melanda hingga membuat perekonomian belum stabil." ungkapnya. (BS)
KalbarOnline, Melawi - Puluhan mahasiswa di Kabupaten Melawi menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (02/09/2022).
Peserta aksi yang berasal dari GMNI, GMKI dan BEM STKIP Melawi tersebut menyuarakan penolakan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut alokasi BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Kami tolak kenaikan BBM dan alokasi BBM bersubsidi tepat sasaran. Meminta DPRD Melawi menyampaikan aspirasi tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat," kata Irwansyah, koordinator lapangan di sela aksinya.
Irwansyah juga menjelaskan dalam orasinya, pihaknya mendatangi Kantor DPRD Melawi mewakili rakyat untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM, karena kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada rakyat.
Selain menolak harga BBM, mahasiswa tersebut juga menyampaikan aspirasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menaikkan harga BBM, karena sangat menindas rakyat dan memberantas pemburu rente BBM bersubsidi.
Kemudian mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM.
[caption id="attachment_119803" align="alignnone" width="1600"]
Peserta aksi yang berasal dari GMNI, GMKI dan BEM STKIP Melawi ini menolak wacana kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut alokasi BBM bersubsidi tepat sasaran. (Foto: BM/KalbarOnline.com)[/caption]
Selain itu, mahasiswa mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas, terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi BBM yang tidak tepat sasaran.
Dalam aksinya, para mahasiswa disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa. Hendegi menyampaikan akan menindaklanjuti aspirasi para mahasiswa itu secepat mungkin ke DPRD Provinsi Kalbar.
"Kita sepakat tuntutan mahasiswa secepatnya akan disampaikan ke DPRD Provinsi," sebut Hendegi.
Menurutnya, aksi yang dilakukan mahasiswa ini terkait adanya isu kenaikan harga BBM. Jika memang benar akan ada kenaikan, maka hal itu dirasa akan memberatkan rakyat.
"Kalau BBM naik akan berdampak buruk kepada masyarakat. Apalagi setelah adanya pandemi Covid-19 yang melanda hingga membuat perekonomian belum stabil." ungkapnya. (BS)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini