KalbarOnline.com – Sejumlah elemen buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil direncanakan bakal menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di depan Istana Negara, di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (8/10/2020).
Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Remy Hastian menyatakan, tujuan dari aksi mereka adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Secara narasi, kita sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti judicial review dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu,” kata Remy Hastian, Kamis (8/10/2020).
Meski begitu, dia meminta seluruh massa aksi untuk membekali diri dengan masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi mengingat demonstrasi akan dilakukan saat pandemi covid-19.
“Berjuang menyuarakan aspirasi rakyat adalah keharusan, namun kesehatan dan keselamatan tetap yang utama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menyebut aksi unjuk rasa dan mogok yang dilakukan buruh adalah hak dasar setiap warga.
“Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR yang tugal-ugalan melahirkan regulasi merugikan masyarakat,” kata Nining Elitos kepada wartawan.
Sekretaris Jenderal KASBI, Sunarno memperkirakan sekitar 20 ribu orang berasal dari aliansi buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang akan mendatangi Istana Negada hari ini.
Sunarno menyebut massa akan mendesak Presiden Joko Widodo mencabut pengesahan UU Omnibus Law dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“Perkiraan dari buruh temen-temen mahasiswa dan organ gerakan lain, sekitar 20 ribu,” ujarnya. [rif]
Comment