Sutarmidji Sampaikan Aspirasi Mahasiswa dan Buru ke Presiden Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja
KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengaku sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan Barat terkait penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo. Aspirasi itu, kata Midji, disampaikannya dalam rapat koordinasi secara tertutup yang dilangsungkan secara virtual bersama Presiden, Wakil Presiden, Menteri terkait dan Gubernur seluruh Indonesia, Jumat (9/10/2020).
“Hari ini juga ada rapat koordinasi tertutup antara Presiden, Wakil Presiden, Menteri terkait dan seluruh Gubernur. Kebetulan saya salah satu Gubernur yang diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Presiden dari lima Gubernur,” ujar Sutarmidji saat menemui massa demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan ratusan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat Kalbar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (9/10/2020).
Kesempatan itu tak disia-siakan Midji. Tanpa basa basi, Midji menyampaikan secara tegas bahwa aspirasi yang berkembang di Kalimantan Barat meminta Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Saya sampaikan bahwa berdasarkan aspirasi yang ada di masyarakat, BEM se-Kalbar dan elemen buruh atau pekerja, karena Undang-undang ini sudah disahkan, maka pilihannya ada dua menurut aturan. Yaitu judicial review atau (menerbitkan.red) Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Aspirasi yang berkembang di Kalimantan Barat adalah pilihan Perpu. Dan saya sampaikan kepada Presiden, aspirasi itu akan saya sampaikan dalam bentuk surat dan Presiden siap menerima surat itu. Itu yang sudah saya sampaikan, jadi aspirasi mahasiswa sudah saya sampaikan,” tegasnya.
Namun, Midji juga menyampaikan pesan Presiden kepada masyarakat Kalbar untuk terus menjaga iklim yang kondusif.
“Aspirasi apapun sampaikan dan beliau (Jokowi) akan terima langsung,” ucapnya.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini meminta massa demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja untuk memahami kondisinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Di mana, massa aksi meminta dirinya untuk menyampaikan secara terbuka hasil rapat koordinasi bersama presiden yang dilangsungkan tertutup itu.
“Rapat koordinasi dinyatakan tertutup. Presiden yang akan menyampaikan apapaun hasilnya. Saya sebagai Gubernur wakil pemerintah pusat di daerah harus kalian pahami juga. Jadi yang akan menyampaikan hasil rapat tadi adalah Presiden. Intinya saya sependapat dengan BEM dan elemen pekerja. Pilihannya bukan judicial review, pilihan aspirasi yang berkembang di Kalbar adalah Perpu artinya mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, sudah saya sampaikan ke Presiden secara langsung, terserah apapun tanggapannya, tapi sudah saya sampaikan secara tegas, saya tidak ada basa basi. Bahkan saya sampaikan juga terkait pengesahannya yang penuh drama, itu pun saya sampaikan,” tegasnya.
“Intinya saya tak ingin ada kekisruhan di Kalbar khususnya Pontianak, saya tak mau ada korban dari yang demo. Presiden juga tadi menyampaikan agar TNI-Polri harus humanis dalam menangani massa demo. Saya 10 kali disuruh terima yang demo pun tak masalah, karena saya sampaikan apa adanya, jadi saya harap mahasiswa nanti kalau misalnya pilihannya ke judicial review, masukannya apa, saya siap menjadi jembatan antara yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan aspirasi masyarakat. Karena Undang-undang ini kan urusan pusat. Kalau seandainya itu Perda, itu kewenangan saya, mau saya apakan pun bisa. Karena Undang-undang, ya urusan Presiden, kita sampaikan aspirasi mau diapakan urusan Presiden,” timpalnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini pun mengapresiasi aksi yang dilakukan tersebut berlangsung tertib tanpa ada tindakan anarkis dan pengerusakan.
“Taman-taman yang di dekat massa menyampaikan aspirasi pun tidak ada cacat sedikitpun, ini yang saya merasa bangga kepada adek mahasiswa. Kalian menyampaikan dengan suara keras, dengan model apapun, sepanjang tidak anarkis saya siap mendengarnya dan siap untuk menyampaikan jika menjadi kewenangan saya mengimplementasikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, tidak hanya terkait Omnibus Law,” pujinya.
Dirinya juga mengapresiasi TNI-Polri yang telah melaksanakan tugas dengan baik yang menurutnya telah mengayomi para peserta demo dalam menyampaikan aspirasi.
“Saya juga apresiasi kepada TNI-Polri yang dengan pendekatan persuasif, kemudian mengayomi mahasiswa, mengayomi elemen pekerja dan sebagainya dalam menyampaikan aspirasi dan ini satu hal yang baik,” tandasnya.
Comment