Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Thursday, 23 July 2026 |
KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kilogram bagi Kabupaten Ketapang saat menghadiri High Level Meeting Pengendalian Inflasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (22/7/2026).
Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di hadapan Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kepala Perwakilan BI Kalbar, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan itu, Alexander Wilyo menjelaskan bahwa Kabupaten Ketapang sedang menghadapi kelangkaan BBM, terutama Pertalite, yang telah berlangsung sekitar sepekan terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan BBM bersubsidi sulit diperoleh di tingkat pengecer dan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
"Di Ketapang dalam satu minggu terakhir terdapat persoalan terkait BBM, terutama Pertalite. Di tingkat pengecer sudah tidak tersedia, sementara di SPBU terjadi antrean yang sangat panjang," ujarnya.
Menurut Alex, Kabupaten Ketapang layak mendapat perhatian khusus dalam penambahan kuota BBM karena memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Barat yang diikuti meningkatnya investasi dan mobilitas masyarakat.
Ia menuturkan, tingginya aktivitas ekonomi terlihat dari meningkatnya lalu lintas penerbangan. Selain rute langsung Ketapang–Jakarta dengan tingkat keterisian penumpang rata-rata di atas 60 persen, kini juga telah dibuka rute Ketapang–Yogyakarta. Sementara rute Ketapang–Pontianak dilayani sekitar empat hingga lima penerbangan pulang pergi setiap hari.
"Mobilitas masyarakat terus meningkat. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi di Ketapang juga semakin berkembang," katanya.
Selain itu, Alex mengungkapkan pertumbuhan kendaraan bermotor di Ketapang juga terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari sejumlah dealer, menjelang tahun ajaran baru tercatat sekitar 3.000 unit sepeda motor terjual, sedangkan penjualan kendaraan baru dalam setahun hampir mencapai 19.000 unit.
"Kalau pertumbuhan kendaraan ini tidak diimbangi dengan penambahan kuota BBM, tentu ke depan akan menjadi persoalan," tegasnya.
Tak hanya BBM, Bupati Ketapang juga meminta penambahan kuota LPG 3 kilogram agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi seiring meningkatnya aktivitas ekonomi daerah.
"Kami berharap distribusi BBM bersubsidi maupun LPG 3 kilogram benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Alex menambahkan, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan berbagai langkah penanganan sesuai kewenangannya, mulai dari menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan Forkopimda hingga mendatangi Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Barat di Pontianak untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM menuju Ketapang berjalan lancar.
"Kami memastikan suplai dan distribusi BBM menuju Ketapang dalam kondisi aman. Harapan kami situasi ini segera kembali normal," ujarnya.
Meski demikian, ia menilai persoalan distribusi BBM di lapangan masih memerlukan perhatian bersama. Karena itu, Alex mengajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pertamina, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran sehingga dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar berhak. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kilogram bagi Kabupaten Ketapang saat menghadiri High Level Meeting Pengendalian Inflasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (22/7/2026).
Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di hadapan Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kepala Perwakilan BI Kalbar, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan itu, Alexander Wilyo menjelaskan bahwa Kabupaten Ketapang sedang menghadapi kelangkaan BBM, terutama Pertalite, yang telah berlangsung sekitar sepekan terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan BBM bersubsidi sulit diperoleh di tingkat pengecer dan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
"Di Ketapang dalam satu minggu terakhir terdapat persoalan terkait BBM, terutama Pertalite. Di tingkat pengecer sudah tidak tersedia, sementara di SPBU terjadi antrean yang sangat panjang," ujarnya.
Menurut Alex, Kabupaten Ketapang layak mendapat perhatian khusus dalam penambahan kuota BBM karena memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Barat yang diikuti meningkatnya investasi dan mobilitas masyarakat.
Ia menuturkan, tingginya aktivitas ekonomi terlihat dari meningkatnya lalu lintas penerbangan. Selain rute langsung Ketapang–Jakarta dengan tingkat keterisian penumpang rata-rata di atas 60 persen, kini juga telah dibuka rute Ketapang–Yogyakarta. Sementara rute Ketapang–Pontianak dilayani sekitar empat hingga lima penerbangan pulang pergi setiap hari.
"Mobilitas masyarakat terus meningkat. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi di Ketapang juga semakin berkembang," katanya.
Selain itu, Alex mengungkapkan pertumbuhan kendaraan bermotor di Ketapang juga terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari sejumlah dealer, menjelang tahun ajaran baru tercatat sekitar 3.000 unit sepeda motor terjual, sedangkan penjualan kendaraan baru dalam setahun hampir mencapai 19.000 unit.
"Kalau pertumbuhan kendaraan ini tidak diimbangi dengan penambahan kuota BBM, tentu ke depan akan menjadi persoalan," tegasnya.
Tak hanya BBM, Bupati Ketapang juga meminta penambahan kuota LPG 3 kilogram agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi seiring meningkatnya aktivitas ekonomi daerah.
"Kami berharap distribusi BBM bersubsidi maupun LPG 3 kilogram benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Alex menambahkan, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan berbagai langkah penanganan sesuai kewenangannya, mulai dari menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan Forkopimda hingga mendatangi Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Barat di Pontianak untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM menuju Ketapang berjalan lancar.
"Kami memastikan suplai dan distribusi BBM menuju Ketapang dalam kondisi aman. Harapan kami situasi ini segera kembali normal," ujarnya.
Meski demikian, ia menilai persoalan distribusi BBM di lapangan masih memerlukan perhatian bersama. Karena itu, Alex mengajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pertamina, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran sehingga dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar berhak. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini