Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu dengan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas masa depan pengelolaan ruang dan arah pembangunan Bali yang terus berkembang di tengah keterbatasan ruang.
"Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya," ujar Ossy Dermawan.
Ossy menegaskan, Kementerian ATR/BPN menginginkan agar seluruh dokumen tata ruang menjadi landasan dalam setiap perencanaan pembangunan di Bali.
"Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan, menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga didorong mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Berdasarkan data, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses integrasi. Saat ini, hanya Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang telah mengintegrasikan RDTR ke OSS secara 100 persen.
"Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali," imbau Ossy.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, dan BUMN. Selain membahas tata ruang, forum juga mengulas strategi pembangunan Bali dari berbagai sektor, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, hingga penerbangan.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin jalannya diskusi menekankan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.
"Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain," tegas AHY.
Dalam forum tersebut turut hadir dan menyampaikan paparan Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Kegiatan ditutup dengan arahan dan tindak lanjut dari Menko IPK kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Wamen ATR/BPN hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo. (*)
KALBARONLINE.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu dengan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas masa depan pengelolaan ruang dan arah pembangunan Bali yang terus berkembang di tengah keterbatasan ruang.
"Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya," ujar Ossy Dermawan.
Ossy menegaskan, Kementerian ATR/BPN menginginkan agar seluruh dokumen tata ruang menjadi landasan dalam setiap perencanaan pembangunan di Bali.
"Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan, menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga didorong mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Berdasarkan data, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses integrasi. Saat ini, hanya Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang telah mengintegrasikan RDTR ke OSS secara 100 persen.
"Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali," imbau Ossy.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, dan BUMN. Selain membahas tata ruang, forum juga mengulas strategi pembangunan Bali dari berbagai sektor, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, hingga penerbangan.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin jalannya diskusi menekankan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.
"Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain," tegas AHY.
Dalam forum tersebut turut hadir dan menyampaikan paparan Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Kegiatan ditutup dengan arahan dan tindak lanjut dari Menko IPK kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Wamen ATR/BPN hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Wamen ATR/BPN Resmikan Gedung Arsip Kantah Majalengka: Dorong Pelayanan Publik yang Lebih Optimal
Thursday, 13 February 2025
Percepat Perizinan Berusaha, Menteri Nusron Usulkan Akselerasi Digitalisasi 300 RDTR di 2026
Wednesday, 24 September 2025
Presentasi Uji Publik, Wamen Ossy Komitmen Dukung Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian ATR/BPN
Wednesday, 13 November 2024
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
