Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 25 Oktober 2017 |
KalbarOnline, Kubu Raya – Kepala Dinas Perikanan Kubu Raya, Fauzi Kasim mengungkapkan bahwa sejumlah daerah pesisir khususnya untuk Kecamatan Batu Ampar, terkendala dengan regulasi dalam mendapatkan BBM bersubdisi.
Dirinya mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak.
“Lantaran kondisinya memang masyarakat nelayan, terkendala untuk mendapatkan BBM dari distribusi resmi,” terangnya.
Dirinya juga mengakui bahwa masyarakat nelayan hanya mendapatkan BBM dari pendistribusian secara ilegal. Lantaran untuk sejumlah daerah memang belum memiliki pendistribusian resmi.
“Makanya ini yang perlu diupayakan. Terkait hal ini, Dinas Perdagangan yang akan melakukan pembentukan regulasi. Karena ini memang dari perdagangan,” paparnya.
Dari beberapa Kepala Desa yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi, penyaluran BBM bersubsidi.
“Jadi memang regulasi sangat dibutuhkan supaya masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan BBM secara legal,” tandasnya. (Fai)
KalbarOnline, Kubu Raya – Kepala Dinas Perikanan Kubu Raya, Fauzi Kasim mengungkapkan bahwa sejumlah daerah pesisir khususnya untuk Kecamatan Batu Ampar, terkendala dengan regulasi dalam mendapatkan BBM bersubdisi.
Dirinya mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak.
“Lantaran kondisinya memang masyarakat nelayan, terkendala untuk mendapatkan BBM dari distribusi resmi,” terangnya.
Dirinya juga mengakui bahwa masyarakat nelayan hanya mendapatkan BBM dari pendistribusian secara ilegal. Lantaran untuk sejumlah daerah memang belum memiliki pendistribusian resmi.
“Makanya ini yang perlu diupayakan. Terkait hal ini, Dinas Perdagangan yang akan melakukan pembentukan regulasi. Karena ini memang dari perdagangan,” paparnya.
Dari beberapa Kepala Desa yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi, penyaluran BBM bersubsidi.
“Jadi memang regulasi sangat dibutuhkan supaya masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan BBM secara legal,” tandasnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini