Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 25 Januari 2019 |
KalbarOnline,
Kubu Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat serta Dinas Perikanan
Kubu Raya berupaya mengatur pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi
untuk para nelayan agar tepat sasaran.
Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang
Tangkap Dinas Perikanan Kubu Raya, Fitria Fadly saat menghadiri acara Temu
Nelayan se-Kabupaten Kubu Raya, di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap.
“Dasar dari pemberian rekomondasi BBM
bersubsidi untuk para nelayan tangkap mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan (KP) RI Nomor 13 tahun 2015. Sedangkan saat ini Pemkab Kubu Raya
sudah menunjuk Dinas Koperasi Usaha Mikro dan UMKM Kubu Raya untuk mendirikan
pengesub atau penyalur BBM bersubsidi didaerah pesisir. Salah satunya Kecamatan
Batu Ampar,” ujarnya, saat ditemui, Kamis (24/1/2019) siang.
Selama ini, lanjut Fitria pengajuan BBM
bersubsidi melalui Pemerintah Desa setempat yang mengajukan permohonan
rekomondasi BBM bersubsidi untuk para kelompok nelayan. Begitupula dengan dasar
pengajuan harus memiliki kapal motor nelayan.
“Tidak akan mungkin Dinas bersangkutan
memberikan rekomondasi hanya memperlihatkan surat keterangan nelayan namun
sesungguhnya bukan berprofesi sebagai nelayan, terlebih lagi tidak
memiliki kapal motor nelayan,” jelasnya.
Selain itu Fitria Fadly menjelaskan saat
ini pihaknya terus mendorong pembangunan pengesub atau penyalur BBM bersubsidi,
seperti di wilayah Sungai Kakap. Sedangkan di Kecamatan Teluk Pakedai akan
dibangun didaerah Selat Remis untuk menjadi daerah percontohan. (ian)
KalbarOnline,
Kubu Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat serta Dinas Perikanan
Kubu Raya berupaya mengatur pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi
untuk para nelayan agar tepat sasaran.
Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang
Tangkap Dinas Perikanan Kubu Raya, Fitria Fadly saat menghadiri acara Temu
Nelayan se-Kabupaten Kubu Raya, di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap.
“Dasar dari pemberian rekomondasi BBM
bersubsidi untuk para nelayan tangkap mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan (KP) RI Nomor 13 tahun 2015. Sedangkan saat ini Pemkab Kubu Raya
sudah menunjuk Dinas Koperasi Usaha Mikro dan UMKM Kubu Raya untuk mendirikan
pengesub atau penyalur BBM bersubsidi didaerah pesisir. Salah satunya Kecamatan
Batu Ampar,” ujarnya, saat ditemui, Kamis (24/1/2019) siang.
Selama ini, lanjut Fitria pengajuan BBM
bersubsidi melalui Pemerintah Desa setempat yang mengajukan permohonan
rekomondasi BBM bersubsidi untuk para kelompok nelayan. Begitupula dengan dasar
pengajuan harus memiliki kapal motor nelayan.
“Tidak akan mungkin Dinas bersangkutan
memberikan rekomondasi hanya memperlihatkan surat keterangan nelayan namun
sesungguhnya bukan berprofesi sebagai nelayan, terlebih lagi tidak
memiliki kapal motor nelayan,” jelasnya.
Selain itu Fitria Fadly menjelaskan saat
ini pihaknya terus mendorong pembangunan pengesub atau penyalur BBM bersubsidi,
seperti di wilayah Sungai Kakap. Sedangkan di Kecamatan Teluk Pakedai akan
dibangun didaerah Selat Remis untuk menjadi daerah percontohan. (ian)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini