Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Sabtu, 19 Agustus 2017 |
Buat Kagum Audiens IDF
KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan bahwa data yang valid akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam mengambil kebijakan untuk program yang berkelanjutan.
Saat menjadi narasumber di Indonesia Development Forum (IDF) 2017, orang nomor satu di Kota Pontianak ini mengkritik data yang dikeluarkan BPS yang disebutnya tidak valid.
“Kite dalam talk show IDF bicara masalah kesenjangan, kesetaraan, yang penting saat ini adalah konsistensi antara program dan implementasinya. Itu harus didukung dengan data yang akurat. Selama ini masalahnya di data,” ucapnya seperti dilansir dari Pontianak.tribunnews.com.
Wali Kota Pontianak dua periode ini menyarankan didepan Menteri Bappenas dan ratusan audiens yang hadir kalau BPS yang ada sebaiknya dibubarkan saja karena datanya tidak valid.
“Saya sarankan BPS itu dibubarkan atau dibawah Bappenas saja. Kalau perlu BPS bagian dari Bappenas supaya Bappenas itu semuanya mandiri terkait data dan tidak tergantung pada institusi lain,” tegasnya.
Dengan data yang valid dan akurat, menurutnya, akan membuat program jangka panjang lebih mudah diimplementasikan.
Ia memberikan contoh untuk di Pontianak bahkan data yang lebih akurat mengenai kependudukan ada di Dukcapil bukan BPS.
“Harusnya Pemerintah itu gunakan data Dukcapil dalam mengambil kebijakan. Di Pontianak saja ada selisih 60 ribu jumlah penduduk antara BPS dan Dukcapil. Capil lebih rill karena berdasarkan NIK dan kalau BPS itu berdasarkan sensus,” tandasnya. (Fai)
Buat Kagum Audiens IDF
KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan bahwa data yang valid akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam mengambil kebijakan untuk program yang berkelanjutan.
Saat menjadi narasumber di Indonesia Development Forum (IDF) 2017, orang nomor satu di Kota Pontianak ini mengkritik data yang dikeluarkan BPS yang disebutnya tidak valid.
“Kite dalam talk show IDF bicara masalah kesenjangan, kesetaraan, yang penting saat ini adalah konsistensi antara program dan implementasinya. Itu harus didukung dengan data yang akurat. Selama ini masalahnya di data,” ucapnya seperti dilansir dari Pontianak.tribunnews.com.
Wali Kota Pontianak dua periode ini menyarankan didepan Menteri Bappenas dan ratusan audiens yang hadir kalau BPS yang ada sebaiknya dibubarkan saja karena datanya tidak valid.
“Saya sarankan BPS itu dibubarkan atau dibawah Bappenas saja. Kalau perlu BPS bagian dari Bappenas supaya Bappenas itu semuanya mandiri terkait data dan tidak tergantung pada institusi lain,” tegasnya.
Dengan data yang valid dan akurat, menurutnya, akan membuat program jangka panjang lebih mudah diimplementasikan.
Ia memberikan contoh untuk di Pontianak bahkan data yang lebih akurat mengenai kependudukan ada di Dukcapil bukan BPS.
“Harusnya Pemerintah itu gunakan data Dukcapil dalam mengambil kebijakan. Di Pontianak saja ada selisih 60 ribu jumlah penduduk antara BPS dan Dukcapil. Capil lebih rill karena berdasarkan NIK dan kalau BPS itu berdasarkan sensus,” tandasnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini